Connect with us

PKS Satu-Satunya Partai Politik di DPR RI Perjuangkan Aspirasi Rakyat Yang Tolak Pindah Ibu Kota

Politik

PKS Satu-Satunya Partai Politik di DPR RI Perjuangkan Aspirasi Rakyat Yang Tolak Pindah Ibu Kota

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepatutnya diberi acungan jempol dan diberi dukungan pada pemilu 2024 karena merupakan satu-satunya partai politik di DPR RI yang memperjuangkan aspirasi rakyat yang tolak pindah ibu kota.

Pada 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Sidang Paripurna. Salah satu agendanya adalah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. Dengan disetujuinya Undang-Undang tersebut, maka Ibu Kota negara Republik Indonesia secara resmi telah pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Saat pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) secara kebetulan saya berada dilingkungan gedung parlemen RI untuk bertemu dengan seorang Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yaitu Himmatul Aliyah, yang selama ini banyak membantu Universitas Ibnu Chaldun. Kami sempat menunggu, karena semua anggota DPR RI termasuk Ibu Himmatul Aliyah sedang mengikuti Sidang Paripurna.

Sidang Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara, dipimpin Ketua DPR RI, dimulai dengan mempersilahkan juru bicara tiap Fraksi di DPR RI untuk menyampaikan Pemandangan Umum tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).

PKS Tolak Pindah Ibu Kota

Semua Fraksi di DPR RI menyampaikan pemandangan umum RUU tentang Ibu Kota Negara, seperti Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP.

Setelah sembilan Fraksi DPR RI menyampaikan pemandangan umum, Pimpinan Sidang bertanya kepada seluruh anggota DPR RI yang mengikuti sidang: Apakah RUU tentang Ibu Kota Negara disetujui menjadi UU? para anggota DPR RI “Setuju,” kecuali seluruh anggota Fraksi PKS tolak pindah ibu kota.

Walaupun seluruh Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan RUU Ibu Kota Negara menjadi UU, tetapi karena mereka minoritas dan mayoritas Fraksi di DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang, maka Pimpinan Sidang ketuk palu untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, maka sejak 18 Januari 2022 (Siang WIB) secara legal Ibu Kota Negara Republik Indonesia tidak lagi Jakarta, tetapi telah berpindah ke Kalimantan Timur.

Hamid Noor Yasin, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Rakyat (PKS) mengemukakan dalam interupsinya di Sidang paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022) tentang alasan PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang:

Pertama, pemindahan ibu kota negara akan membebani keuangan negara di tengah masa sulit akibat pandemi.

Kedua, saat ini kondisi ekonomi negeri kita masih dalam keadaan sulit dan belum pulih.

Ketiga, masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan Covid.

Keempat, krisis yang terjadi mengakibatkan banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan bertambah.

Penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang, patut diapresiasi karena suara kritis dari para pakar dan masyarakat luas yang menolak keras pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, masih ada PKS sebagai penyambung lidah mereka dalam menolak pemindahan ibu kota negara.

Dalam masalah pemindahan Ibu Kota Negara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepatutnya diberi acungan jempol dan diberi dukungan pada pemilu 2024 karena merupakan satu-satunya partai politik di DPR RI yang memperjuangkan aspirasi rakyat yang tolak pindah ibu kota.

Dahsyatnya Kekuasaan Politik

Masih banyak pandangan di masyarakat kita bahwa politik itu kotor, jahat, kejam dan menghalalkan segala cara. bahkan ada yang menyatakan politik itu sarangnya koruptor.

Dampaknya, tidak sedikit di kalangan masyarakat yang menjauhkan diri dari politik, karena fakta yang mereka lihat dan saksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sering terjadi hal-hal seperti itu. Banyak perbuatan kotor dan berbagai kecurangan.

Akan tetapi, kekuasaan politik sangat penting dan menentukan. Suka tidak suka dan mau tidak mau, orang-orang baik dan seluruh rakyat tidak bisa menjauh apalagi menghindar dan menolak politik.

Justeru kalau mau memperbaiki negara, orang-orang baik, para cerdik pandai, ulama dan seluruh rakyat harus peduli politik dan terlibat dalam politik. Sebab hanya kekuasaan politik yang bisa membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Hanya kekuasaan politik yang dapat membebaskan merajalelanya korupsi, mengakhiri utang yang sudah sangat besar jumlahnya yang akan membebani anak cucu kita di masa depan.

Sehebat dan sepintar apapun seseorang kalau tidak mempunyai kekuasaan politik tidak bisa memperbaiki kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Itulah dahsyat kekuasaan politik.

Sebagai contoh, pemindahan ibu kota negara, hanya bisa dilakukan oleh yang berkuasa, Tanpa kekuasaan politik, mustahil bisa memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, kita prihatin masih ada di kalangan masyarakat Indonesia yang mengharamkan pemilihan umum. Pada hal pemilihan umum merupakan sarana politik, rakyat memilih calon-calon wakil rakyat di semua tingkatan, dari DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi sampai pusat (DPR RI).

Selain itu, melalui pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah, rakyat memilih pasangan calon Presiden-calon Wakil Presiden, calon Kepala Daerah {pasangan calon Gubernur-calon Wakil Gubernur, pasangan calon Walikota, calon Wakil Walikota, pasangan calon Bupati-calon Wakil Bupati} yang terbaik dan terhebat.

Mereka yang terpilih atau dipilih memegang kekuasaan politik, mempunyai kekuasaan yang amat besar, yang putih bisa menjadi merah, yang merah bisa menjadi putih.

Begitulah gambaran dahsyatnya kekuasaan politik. Siapa yang memegang kekuasaan politik, maka bisa melakukan banyak hal untuk membantu dan menolong rakyat sebanyak-banyaknya. Maka, politik itu sifatnya netral, tergantung siapa yang memegang kekuasaan politik. Kalau yang memegang kekuasaan, orang baik, beriman kepada Allah, amanah, benar, cerdas dan komunikatif, maka kekuasaan yang diperoleh akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk membangun rakyat menjadi beradab, maju, adil dan sejahtera.

Sebaliknya, jika rakyat salah memilih pemimpin, maka dampaknya sangat besar dan berat bagi rakyat, bangsa dan negara di masa depan.

Oleh karena itu, rakyat harus bersatu untuk memilih partai politik yang memperjuangkan aspirasi rakyat, pemimpin yang terbaik dari bangsa Indonesia karena imannya, akhlaknya, amanahnya, kejujurannya, kecakapannya, dan rekam jejaknya yang baik.

Kriteria semacam itu, yang diharapkan bisa membawa seluruh rakyat, bangsa dan negara meraih kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sesuai sila kedua dan sila kelima dari Pancasila.

Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada rakyat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Baca Juga

DKI Jakarta

Gubernur Anies dalam pesan Idul Fitri dihadapan jamaah yang memadati Pelataran Jakarta International Stadium mengatakan Pada lebaran kali ini, ia berpesan untuk menghargai keberagaman...

Politik

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi Arab Saudi untuk bertemu dengan raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Kita...

Politik

Belajar dari Chechnya, Ukraina dan Rusia, Muslim Indonesia harus kuat. Supaya kuat, maka harus bersatu dan jangan mau jadi alat untuk kepentingan penguasa yang...

Opini

Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan negara-negara lain sangat yakin bahwa Rusia bakal melakukan invasi di Ukraina. Walaupun Rusia sudah berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada...

Opini

Amien Rais dalam usia yang tidak lagi muda, harus diapresiasi dan didoakan agar tetap sehat dan bersemangat melanjutkan perjuangan. Pak Amien baru satu kali...

Politik

Saya setuju pendapat HM. Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yang menyoroti maraknya perbedaan pendapat di masyarakat yang berujung timbulnya gesekan hingga...

Politik

Berbagai lembaga survei telah mengeluarkan hasil survei mereka tentang partai politik. Salah satu partai politik yang di survei ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

DKI Jakarta

Sebanyak 101 Kepala Daerah yang habis masa baktinya tahun 2022, begitu pula, sebanyak 170 Kepala Daerah habis masa baktinya tahun 2023, harus dipilih secara...