Connect with us

Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla di Rakernas PKS (31/1/2011) - youtube PKS TV

Politik

Jusuf Kalla di Rakernas PKS: Ketidakadilan Pemicu Radikalisme, Separatisme dan Terorisme

Saya setuju pendapat HM. Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yang menyoroti maraknya perbedaan pendapat di masyarakat yang berujung timbulnya gesekan hingga konflik.

Sebagai sosiolog yang banyak mengamati masalah sosial dan menulis masalah sosial, saya setuju pendapat HM. Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yang menyoroti maraknya perbedaan pendapat di masyarakat yang berujung timbulnya gesekan hingga konflik.

Terlebih, perbedaan pendapat justru dimaknai sebagai sikap radikal. Menurut HM. Jusuf kalla, radikal bisa dimaknai secara luas, mulai dari radikal terhadap agama hingga radikal secara politik.

Namun, menurut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia bahwa radikal bisa timbul karena adanya ketidakadilan di masyarakat. Hal itu, kata JK panggilan akrab HM. Jusuf kalla, bisa dilihat dari perjalanan panjang bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945.

Hal itu disampaikan HM. Jusuf Kalla dalam public talkshow bertajuk Merawat Kebinekaan, Menjaga Keutuhan NKRI yang disiarkan kanal YouTube PKS TV, Senin (31/1/2022).

Prima Causa Radikalisme

Adanya media sosial dan era yang amat terbuka, hampir setiap orang dapat menyampaikan pendapat menurut yang bersangkutan. Pada saat yang sama, sulit disembunyikan adanya ketidakadilan di masyarakat.

Berbagai permasalahan sosial yang dilihat, disaksikan dan bahkan yang dirasakan, setiap orang atau kelompok masyarakat menyikapi berbeda-beda.

Pertama, memberikan reaksi negatif yang tidak jarang dia tulis di media sosial sebagai bentuk pelampiasan tidak puas dari persoalan yang dilihat, dibaca dan yang dirasakan. Pelampiasan unek-unek, ada yang nilai sebagai sikap radikal.

Kedua, ada juga yang tidak mau peduli. Tidak peduli, karena tidak tahu. Ada juga yang tahu, tapi memilih sikap masabodoh.

Ketiga, ekstrim dalam merespon ketidakadilan, ketimpangan ekonomi dan sebagainya. Mereka yang bersikap seperti ini mudah disusupi untuk melakukan tindakan radikal yang masuk kategori melawan hukum.

Keempat, menyampaikan kritik dan solusi untuk mengatasinya.

Konflik di Aceh dan Papua

Lebih lanjut, Pak JK mengatakan bahwa “Radikal itu timbul kalau, seperti yang saya katakan dari 15 konflik pemberontakan yang besar di Indonesia selama 75 setahun itu, 10 karena ketidakadilan. Mulai dari PRRI/Permesta, DI/TII, masalah Aceh. Orang Aceh pikir itu masalahnya agama, tidak, itu masalah ketidakadilan ekonomi,” kata HM Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla pun mengatakan, jika ingin hidup toleran maka yang perlu diperhatikan adalah sikap adil kepada masyarakat.

Mungkin itulah yang mendorong khalifah ke-4 Ali Bin Abi Thalib sangat peduli tegaknya keadilan. Amir As Sya’bi, meriwayatkan: “suatu hari khalifah Ali pergi ke pasar. Tiba-tiba ia bertemu seorang Nasrani yang mau menjual baju besi. Ia mengenali baju besi tersebut adalah miliknya. Khalifah Ali Bin Abi Thalib pun berkata kepada orang itu, “Ini adalah baju besi milikku. Urusan antara saya dengan kamu akan diputuskan oleh hakim.”

Waktu itu, hakim dijabat oleh Syuraih. Keduanya lalu pergi ke pengadilan. Di depan hakim, Ali mengatakan, ini adalah baju besiku yang hilang sejak lama.” Syuraih bertanya kepada orang Nasrani, apa pendapatmu?

Seorang Nasrani itu bersikukuh bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sang Hakim bertanya kepada Ali, apakah Ali punya bukti bahwa baju besi adalah milikmu? Ali menjawab “tidak mempunyai alat bukti.”

Hakim akhirnya memutus perkara Ali dengan seorang Nasrani itu dengan putusan bahwa baju besi merupakan milik seorang Nasrani tersebut.

Setelah hakim memberi putusan hal tersebut, Ali bin Abi Thalib pulang begitu juga si Nasrani. Akan tetapi, belum jauh perjalanan pulang, si Nasrani itu balik menemui sang Hakim dengan mengatakan bahwa pengadilan yang dipimpin Syuraih sangat adil karena tidak membedakan antara Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin dengan dirinya sebagai rakyat biasa yang beragama Nasrani. Orang ini kemudian menyerahkan baju besi kepada hakim Syuraih dengan mengatakan bahwa baju besi ini merupakan milik Ali bin Abi Thalib, dia lalu mengucapkan syahadat “masuk Islam.”

Kisah tersebut dikemukakan dalam tulisan ini untuk membawa kita dalam ingatan tentang pentingnya “equality before the law” (kesamaan kedudukan di mata hukum).

Bukan hanya kesamaan kedudukan di mata hukum, yang berarti keadilan dalam bidang hukum, tetapi pentingnya pula menegakkan dan mengamalkan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial dan sebagainya.

Itu sebabnya para pendiri negara kita (founding fathers) menetapkan dalam Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Masalah adil atau keadilan sangat penting dalam kehidupan manusia. Jika terusik rasa keadilan, maka akan mudah menghadirkan konflik dan bahkan bisa menjelma sebagai pemberontakan bersenjata yang berlangsung puluhan tahun.

Dalam sejarah bangsa Indonesia selama 76 tahun merdeka, banyak konflik terjadi di masyarakat.Pemicunya bermacam-macam, tetapi prima causa (penyebab utama) adalah ketidak-adilan.

Sebagai penulis buku “Aceh Win-Win Solution” saya sependapat yang dikemukakan Wakil Presiden ke10 dan 12, HM. Jusuf Kalla bahwa ketidakadilan merupakan penyebab utama konflik di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia.

Bahkan konflik di Papua, tanpa ingin membesar-besarkan, jika ditelusuri secara mendalam, prima causa karena warga Papua merasa tidak memperoleh rasa keadilan terutama dalam bidang ekonomi.

Kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan reaksi akibat perasaan tidak adil yang dialami, yang akhirnya mereka mengangkat senjata untuk memisahkan diri melalui gerakan separatisme dan tindakan terorisme.

Dengan demikian, dalam keadaan apapun masalah keadilan harus diperjuangkan. Tidak hanya diperjuangkan, tetapi ditegakkan dan diamalkan.

Dalam hubungan itu, setiap anak bangsa apalagi mereka yang sedang berkuasa, harus memiliki spirit (semangat), daya tahan dan tekad yang kuat dan bukat untuk berjuang mewujudkan keadilan sebagai prasyarat terwujudnya hidup yang harmonis, damai dan tenang.

Baca Juga

Pemilu

Sudah puluhan kali Presidential Threshold (PT) digugat ke Mahkamah Konstitusi (PK), tetapi baru kali ini PKS sebagai partai politik yang dianggap memiliki legal standing...

Politik

Presiden PKS Ahmad Syaikhu: bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan individu,...

Pemilu

PKS memandang, Partai Nasdem dan Surya Paloh memiliki semangat untuk merestorasi Indonesia. Restorasi untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, sebagaimana dicita-citakan para pendiri...

Pemilu

Megawati menegaskan, ia diberi hak prerogatif oleh partai untuk menentukan siapa calon presiden yang diusung di 2024. Maka itu, ia tak mau ada kader...

Pendidikan

Anggota DPR RI Elnino Husein Mohi dalam kuliah umumnya yang bertema Konstitusi, Opini Deparpolitisasi dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia mengatakan bahwa konstitusi tertinggi...

Pemilu

Partai NasDem merupakan satu-satunya partai politik yang lebih awal mengumumkan calon Presiden RI Pemilu 2024. Pertanyaannya, mengapa Partai NasDem memilih mengumumkan lebih dahulu calon...

Pemilu

Pada Rakernas Nasdem nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat diteriaki Presiden saat beberapa DPW membacakan rekomendasi mereka.

DKI Jakarta

Para relawan Anies Baswedan yang dibentuk berdasarkan inisiatif masing-masing, mereka telah menyuarakan jargon jangan pilih partai politik yang tidak dukung Anies.