Connect with us

Ibu-ibu syok dan pingsan, melihat ribuan aparat terus merangsek masuk dan menangkapi warga yang sedang mujahadah di masjid (8/2/2021) - twitter fnksdajogja

Opini

Desa Wadas Dan Protes Jamaah Nahdatul Ulama Akan Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kasus di desa Wadas yang sedang ramai dibicarakan publik dan menjadi pemberitaan media nasional yang masif karena mayoritas warga desa Wadas menolak tambang di desa mereka. Menariknya lagi warga desa Wadas adalah warga Nahdlatul Ulama.

Sebagai warga NU kultural saya terpanggil menulis analisis “25% Warga NU Jawa Tengah Pengangguran,” yang menjadi tajuk berita di media (jppn.com, Jumat, 11 Februari 2022 – 10:05 WIB).

Analisis ini kita kaitkan dengan kasus di desa Wadas yang sedang ramai dibicarakan publik dan menjadi pemberitaan media nasional yang masif karena mayoritas warga desa Wadas menolak tambang di desa mereka. Menariknya lagi warga desa Wadas adalah warga Nahdlatul Ulama.

Pengangguran Yang Ada

Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama dalam M ofukerwil PWNU Jawa Tengah dan Harlah NU ke-99 H. mengemukakan bahwa dari 4,1 juta nahdiyin Jateng didominasi pengangguran.

Dia perincikan profesi Nahdiyin Jawa Tengah yaitu sebanyak 622.586 atau 14,82% bekerja sebagai buruh tani, pabrik, dan bangunan. Kemudian, sebagai guru dan dosen sebanyak 600.197 atau 1,4%. Lalu, TNI-Polri sebanyak 3.341 atau 0,08%, dan politikus sebanyak 0,03%.

KH Ubaid melanjutkan bahwa Nahdiyin yang bekerja sebagai sopir, masinis, dan kondektur sebanyak 0,5 persen. Lalu, sebanyak 729.975 atau 17,36% sebagai petani dan peternak.

Dari gambaran di atas dapat dikemukakan bahwa dari 4,1 juta Nahdiyin terdapat 25% sebagai pengangguran.

Dampak Negatif Pengangguran

Masalah pengangguran Nahdiyin di Jawa Tengah sangat memprihatinkan. Setidaknya ada enam alasan pengangguran Nahdiyin amat memprihatinkan.

Pertama, pengangguran berkontribusi meningkatnya kemiskinan. Kalau miskin, maka akan memberi dampak negatif yang bermacam-macam seperti kekurangan gizi, berkurangnya tingkat kecerdasan anak dan sebagainya.

Kedua, pengangguran bisa meningkatkan kriminalitas. Kita bersyukur Nahdiyin yang kuat agama, tidak melakukan tindakan kriminal. Walaupun begitu, diyakini menimbulkan persoalan dalam keluarga misalnya biaya pendidikan anak jika sudah berkeluarga, biaya hidup dan sebagainya.

Ketiga, pengangguran dapat memunculkan konflik antara warga negara dengan pemerintah. Inipun patut disyukuri tidak terjadi di kalangan Nahdiyin dengan pemerintah karena peran ulama dikalangan Nahdiyin yang amat kuat.

Keempat, pengangguran menyebabkan terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi dan kesempatan bekerja. Ini yang terjadi dikalangan Nahdiyin dan bukan Nahdiyin.

Kelima, pengangguran menyebabkan seseorang kehilangan harga diri, keahlian dan kehormatan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keenam, pengangguran di kalangan Nahdiyin di Jawa Tengah sejatinya telah menurunkan daya saing pribadi Nahdiyin dan bangsa.

Memahami Aspirasi Warga Desa Wadas

Menurut laporan Ketua PW NU Jawa Tengah sebanyak 729.975 atau 17,36% warga NU di Jawa Tengah sebagai petani dan peternak. Ini merupakan profesi terbanyak Nahdiyin di Jawa Tengah.

Dengan demikian, dapat dipastikan warga desa Wadas yang tengah berjuang untuk menolak tambang di desa mereka adalah warga Nahdlatul Ulama.

Media memberitakan bahwa mereka mendukung pembangunan bendungan yang berjarak sekitar 10 km lebih dari desa mereka, tetapi menolak keras desa mereka dijadikan pertambangan.

Mengapa mereka menolak tambang? Karena faktor ekonomi, sebab tempat mereka mencari nafkah dengan cara bertani. Kekayaan hasil bumi Desa Wadas melimpah. Masyarakat yang bekerja sebagai petani di desa itu menyebut Wadas sebagai tanah surga. Hasil alam Wadas dapat memenuhi kebutuhan serta menyejahterahkan mereka.

Berdasarkan catatan Walhi, bumi Wadas adalah tanah surga. Kawasan ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Peraturan Daerah Purworejo nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menetapkan desa ini sebagai kawasan untuk perkebunan. Komoditas pertahun yang dihasilkan cukup fantatis, yakni mencapai Rp8,5 miliar.

Angka itu diperoleh dari komoditas kayu keras Rp5,1 miliar per lima tahun yang telah mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Pisang Rp202,1 juta/bulan, cengkeh Rp64,4 juta/tahun, petai Rp241,3 juta/tahun, kemukus Rp1,35 miliar/tahun, cabai Rp75,6 juta/bulan, kapulaga Rp156 juta/bulan, karet Rp131,8 juta/hari, kelapa Rp707 juta/bulan, akasia Rp45,7 juta/tahun, mahoni Rp1,56 miliar/5 tahun, hingga aren 2,6 miliar/hari.

Jika dijadikan area pertambangan, maka penghidupan mereka akan tergerus. Bisa jadi mereka masuk ke dalam 25% Nahdiyin yang pengangguran karena tanah tempat mereka hidup diambil oleh investor.

Akhirnya saya mengingatkan kembali bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Paling tahu suatu proyek pembangunan menyejahterakan rakyat atau sebaliknya adalah rakyat sendiri.

Oleh karena itu, penolakan warga desa Wadas untuk pertambangan di desa mereka sepatutnya didengar dan dikabulkan. Jangan demi pembangunan, rakyat dikorbankan. Warga desa Wadas dukung pembangunan bendungan, tetapi mereka menolak desa mereka dijadikan pertambangan yang dalihnya untuk menopang pembangunan bendungan.

Baca Juga

DKI Jakarta

Menurut Anies pengoperasian bus listrik merupakan solusi untuk mengatasi dua masalah Jakarta, yaitu mengurangi polusi udara dan kemacetan. Komitmen Anies mengatasi polusi udara dan...

DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengganti separuh armada bus Transjakarta menjadi kendaraan listrik pada 2025 mendatang.

Politik

Kasus Warga Wadas bulan ini masih terus menjadi isu nasional. Komisi lll DPR RI sudah turun ke Desa Wadas untuk mencari dan menemukan fakta...

Opini

Tanah bagi warga wadas masyarakat desa, mempunyai multi fungsi, tidak saja sebagai tempat bermukim (bertempat tinggal), tetapi juga berfungsi sosial sebagai tempat mereka berkumpul,...

DKI Jakarta

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2021 melakukan kampanye sadar sampah.

DKI Jakarta

Saya yakin banyak warga yang sudah  tinggal turun-temurun ditempat mereka tinggal sekarang, tidak punya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat. Banyak tanah di DKI Jakarta,...