Populisme Hindu di India telah menghadirkan paham supremasi Hindu di India. Populisme Hindu ini kemudian terbangun secara politik melalui kolaborasi dengan Bharatya Janata Party (BJP).
Populisme mempunyai makna sebagai pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut untuk kepentingan “rakyat” yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut “elit”.
Populisme Hindu dapat dimaknai sebagai pendekatan politik untuk kepentingan agama Hindu. Populisme Hindu ini tengah tumbuh dan berkembang di India. Menurut saya, BJP memanfaatkan populisme Hindu untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Sebaliknya tokoh-tokoh agama Hindu yang ekstrim memanfaatkan BJP untuk mewujudkan tujuan politik mereka. Simbiosis mutualisme dilakukan BJP dan tokoh-tokoh ekstrim Hindu.
Kolaborasi secara strategis dan taktis antara Bharatya Janata Party dengan para tokoh agama Hindu yang ekstrim, telah memberi keuntungan secara politik kepada BJP, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini, BJP memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum. BJP meraih kekuasaan di pemerintahan federal dan pemerintahan Negara Bagian.
BJP sejatinya bukan partai agama, tetapi merupakan sebuah partai politik nasionalis di India. Partai itu dibentuk 6 April 1980 oleh Atal Bihari Vajpajee, Lal Krishna Advani. Ketua partai adalah Rajnath Singh.
Untuk memenangkan pemilihan umum di India, BJP berkolaborasi dengan para pemimpin Hindu termasuk yang sangat ekstrim yang memperjuangkan supremasi agama Hindu di India.
Dunia internasional sampaikan keprihatinannya terkait larangan jilbab di India https://t.co/RgvuPHRRHf
— Republika.co.id (@republikaonline) February 14, 2022
Deret Insiden Umat Hindu-Muslim hingga Kebijakan Bias Islam di India https://t.co/Bmw8ONA6E5
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) February 9, 2022
Negara Sekuler
Dalam konstitusi India, negara itu adalah negara sekuler yang memisahkan agama dengan kekuasaan (politik).
Akan tetapi kolaborasi BJP dengan para pemimpin agama Hindu yang ekstrim telah melahirkan populisme Hindu. Dampaknya, telah mengubah peta politik di India, yang sejak merdeka selalu dipimpin partai kongres yang berkaitan erat dengan keluarga Ghandi. Kini kekuasaan politik di India dipegang Bharatiya Janata.
Dampak dari perubahan kekuasaan politik, maka telah menghadirkan perubahan politik.
Pertama, partai Bharatya Janata telah menjadi bagian dari populisme Hindu setelah meraup kemenangan dalam pemilu. Tidak hanya untuk meraih kekuasaan, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan.
Kedua, partai Kongres yang beraliran sekuler yang lama berkuasa di India, telah mengalami kekalahan dalam pemilihan umum akibat maraknya populisme Hindu.
Ketiga, untuk mempertahankan dukungan rakyat India terhadap partai Bharatiya Janata, pemerintah membuat undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi Muslim.
Keempat, pemerintah India dibawah partai Bharatiya Janata, melindungi populisme Hindu yang sangat anti dan benci terhadap Muslim di India.
Kelima, pemerintah India seolah tutup mata terhadap ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang ditujukan kepada Muslim India.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, meminta Pemerintah RI membuat langkah-langkah penting untuk mendorong Pemerintah India menghentikan esktrimisme di India.https://t.co/Mr08FslWvC
— Majelis Ulama Indonesia (@MUIPusat) February 13, 2022
Negara bagian Karnataka di India kembali membuka sekolah setelah tutup karena protes soal jilbab. #TempoDunia https://t.co/Eo7B3HW1Mf
— TEMPO.CO (@tempodotco) February 14, 2022
Protes Larangan Hijab oleh Muslim India
Masyarakat Muslim India tergolong minoritas dengan jumlah sekitar 250 juta jiwa. Walaupun jumlahnya besar, tetapi mereka hidup di negara yang total penduduk India satu milyar lebih, sehingga Muslim di India merupakan minoritas.
Tumbuhnya Populisme Hindu di India yang berkolaborasi dengan BJP telah menyulitkan kehidupan umat Islam dalam bidang agama, sosial, politik, keamanan dan sebagainnya.
Salah satu kebijakan yang dilakukan negara Bahagian Karnataka ialah melarang mahasiswi Muslim menggunakan hijab di Sekolah. Kebijakan ini semakin lama semakin banyak sekolah atau universitas yang mempraktekkannya.
Kebijakan melarang mahasiswi Muslim menggunakan hijab (jilbab) telah mendapat protes dari kalangan mahasiswi Muslim di India. Mulkaan Khan, 19 tahun mahasiswi menjadi simbol perlawanan larangan hijab.
Malala Yousafzai, penerima Hadiah Nobel ikut protes larangan memakai jilbab di India dengan menyebut sebagai tindakan mengerikan.
Sementara itu, Rashad Husain, Duta untuk Kebebasan Beragama Internasional dari Amerika Serikat mengatakan dalam tweet pada hari Jumat bahwa larangan jilbab akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.
Semoga dengan dukungan kaum Muslim di seluruh dunia, masyarakat Muslim di India bisa memperoleh keadilan dan kedamaian.
“It is not only affecting our education, it is affecting our mental health."
Muslim women in India continue to protest a controversial ban on hijab
at educational institutions in Karnataka state ⤵️Read more: https://t.co/DXqC0KePGM pic.twitter.com/BCbkXpFbTT
— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 14, 2022
Musni Umar adalah Sosiolog dan Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta.
