Sejak saya menjadi Sekretaris Departemen Koperasi dan Wiraswasta DPP Golongan Karya merangkap anggota koordinator Bidang Ekonomi di akhir pemerintahan Presiden Soeharto, yang saat itu, H. Harmoko menjadi Ketua Umum DPP Golkar, saya sudah memimpikan pentingnya usaha mikro kecil menengah koperasi pribumi di beri special treatment agar bisa cepat bangkit dan maju.
Pada saat menyusun konsep pidato Ketua Umum Golkar, saya selalu menyelipkan pesan pentingnya memajukan usaha mikro kecil menengah dan koperasi dengan memberi special treatment untuk memajukan kelompok usaha kecil ini.
Akan tetapi di era Orde Baru, sasaran pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah memberi peluang yang besar kepada pengusaha non pri sebagai prime mover pertumbuhan ekonomi. Akibatnya mereka menguasai ekonomi di era Orde Batu dan pasca reformasi.
untuk mempertahankan penguasaan ekonomi, setiap pemilihan kepala daerah terutama pemilihan Presiden, mereka berkonstribusi membiayai para kandidat, sehingga siapapun yang terpilih, mereka menjadi pemenangnya. Dampaknya, pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang lebih menguntungkan pengusaha besar dan kurangnya kebijakan untuk rakyat kecil.
Pelanggan seluler siap-siap rogoh kocek lebih dalam lagi untuk menikmati layanan telekomunikasi bulan depan karena tarif PPN naik menjadi 11% per April 2022! https://t.co/9XZP6r0l8W
— detikcom (@detikcom) March 30, 2022
Lusa PPN 11 Persen Berlaku, Makan di Restoran Jadi Lebih Mahal https://t.co/kwwSOrxvU4
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 29, 2022
Majukan UMKM Untuk Ekonomi Warga
Pada umumnya pengusaha besar, pada hakikatnya yang membesarkan mereka adalah penguasa.
Pemerintah mempunyai anggaran belanja yang besar untuk pembangunan pisik dan belanja barang, yang saya sebut “Captive Market.”
Melalui pembangunan pisik, kalau ada keputusan politik yang berisi kebijakan pemihakan, pemerintah pusat dan daerah memberikan berbagai proyek pembangunan pisik untuk dikerjakan usaha kecil menengah dan koperasi.
Begitu pula untuk belanja barang, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan supaya berbelanja wajib dilakukan terhadap usaha mikro kecil menengah dan koperasi terutama pribumi.
Kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan pisik dan belanja barang dilakukan kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir ekonomi Indonesia sebagai belah ketupat yaitu yang besar di tengah.
Dengan demikian pembangunan ekonomi yang terjadi yang kecil dibesarkan, sementara yang besar tidak dikecilkan.
Bank DKI Dukung Galeri JakPreneur, Dorong Pemberdayaan UMKM https://t.co/NmDmndWN2Z
— Bisnis.com (@Bisniscom) March 29, 2022
Dorong pemberdayaan UMKM di DKI Jakarta, Bank DKI turut berkontribusi dengan menyediakan fasilitas untuk pelaku UMKM berupa Galeri JakPreneur di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jakarta (29/3).#BankDKI#UMKM#DKIJakarta pic.twitter.com/sMVDS5vG9W
— bank_dki (@bank_dki) March 29, 2022
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri sebesar Rp 5,182 triliun pada APBD Tahun Anggaran 2022.
Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.#dkijakarta #dinasppkukm #umkm #jakpreneur #jakartakotakita pic.twitter.com/IKvg1MsVkx
— Pemprov DKI Jakarta #PPKMLevel2 (@DKIJakarta) March 28, 2022
Pelaksanaan Business matching diadakan di Grand Hyatt Bali, Kawasan Wisata Nusa Dua BDTC, Bali dari tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2022.@aniesbaswedan @ArizaPatria @DKIJakarta pic.twitter.com/h6UEAgreER
— Dinas PPKUKM DKI JAKARTA (@KUKMPDKIJKT) March 28, 2022
Pemprov DKI Jakarta Belanja Produk Dalam Negeri
Media memberitakan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah membelanjakan produk dalam negeri hingga Rp 5,182 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) tahun 2022. Direncanakan pada tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3 triliun.
Nilai tersebut melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun,” ujar Ratu, Sabtu (26/3/2022).
Kebijakan ini berdasarkan arahan pemerintah pusat melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemprov di seluruh Indonesia.
Ratu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Tim P3DN yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkup kerja daerah.
Sebagai bentuk komitmen memberdayakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2020 telah mewajibkan belanja makan minum (mamin) rapat seluruh perangkat daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order.
“Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,” kata Ratu.
Menurut Ratu, upaya peningkatan produk dalam negeri tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri.
Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.
Menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta merupakan pilot project yang sangat penting untuk mendorong kemajuan pelaku industri, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kalau usaha besar menjadi besar karena pemerintah membantu mereka dengan memberikan berbagai macam proyek pisik, suku bunga bank yang murah, kebijakan untuk berinvestasi, maka saya yakin dan optimis usaha mikro kecil menengah dan koperasi bisa juga maju
menjadi pengusaha kelas menengah.
Pemprov DKI Jakarta mengajak berkolaborasi semua pihak, termasuk para investor global untuk membangun Jakarta menjadi pusat bisnis dan ekonomi skala global. @DKIJakarta #BacadiBJ #Beritajakarta #DKIJakarta #Expo2020Dubai https://t.co/G8ZEBI6P6K
— Berita Jakarta (@BeritaJakarta) March 17, 2022
Anies Minta Jakarta Siapkan Infrastruktur Kota Berdaya Saing Global https://t.co/08XDygMaVZ
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 28, 2022
Indef: Ajang Balap Formula E Geliatkan Ekonomi Jakarta https://t.co/xMJ34mc2EG
— KBA NEWS (@kba_news) March 29, 2022
Jakarta Kota Global Dunia
Kota global sering juga disebut kota dunia merupakan sebuah kota yang dianggap menjadi titik penting dalam sistem ekonomi global. Dalam karya Saskia Sassen “The Global City” tahun 1991 menyebut London, New York dan Tokyo sebagai contoh kota global.
Ciri kota global antara lain ekonomi sangat kuat dan pemain ekonomi semua warga dunia terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Pelaku ekonomi selain warga negara dari berbagai penduduk di dunia, pelaku ekonomi lokal dari negara tersebut juga sangat kuat. Sebagai contoh Jepang, pelaku ekonomi kecil, menengah dan koperasi sangat kuat, tetapi juga pelaku ekonomi besar amat kuat.
Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global dunia, maka Gubernur Anies Baswedan melalui pemberdayaan dan upaya memajukan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi telah dilakukan dengan melakukan dua hal.
Pertama, bidang ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang cukup besar untuk memajukan UMKM usaha mikro kecil menengah dan koperasi.
Pemberdayaan dan upaya memajukan usaha mikro kecil menengah dan koperasi merupakan keputusan politik yang harus dilakukan sekarang. Kalau Jakarta sudah jadi kota global dunia, sudah tidak punya kesempatan untuk memajukan kelompok usaha tersebut, karena pada saat itu, yang berlaku adalah persaingan bebas antar pelaku bisnis.
Kedua, bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sangat besar anggaran melalui pemberian beasiswa KJP Plus (Kartu Jakarta Pintas Plus) sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).
Selain itu, beasiswa KartuJakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Bantuan pendidikan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Setiap tahunnya, KJMU membuka kesempatan untuk calon mahasiswa yang berdomisili di DKI Jakarta. Mahasiswa yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) Jakarta, yang belajar di seluruh universitas negeri dan swasta dengan akreditasi A diberi beasiswa sebesar Rp 9 juta persemester.
Dua instrumen ini dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan warga Jakarta memasuki kota global dunia, yang penuh dengan persaingan bebas. Ekonomi kecil menengah dan koperasi harus kuat dan sumber daya manusia warga Jakarta harus pula kuat dengan menguasai teknologi dan memiliki kepakaran dalam berbagai bidang agar sangat bersaing dengan warga negara asing dari berbagai negara di dunia yang datang dan tinggal di Jakarta.
Selain itu, sumber daya manusia warga Jakarta harus pula kreatif, inovatif dan memiliki semangat dan kemampuan bersaing, tidak hanya sesama warga negara Indonesia, tetapi dengan warga negara asing yang datang mencari pekerjaan dan mengembangkan bisnis di Jakarta.
Pertemuan U20 Sherpa, Jakarta Fokus 6 Isu Perkotaan Setelah Pandemi https://t.co/8WKLppMASg
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 30, 2022
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
