Connect with us

Milad Universitas Ibnu Chaldun ke-66 (6/6/2022) - twitter musniumar

Pendidikan

Seminar Nasional Milad UIC ke-66: Pancasila Mirip Piagam Madinah, Mampu Persatukan Seluruh Bangsa Indonesia

Pancasila mirip dengan Piagam Madinah yang kelima silanya merupakan ajaran Agama, yang juga merupakan kesepakatan ulama dan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI.

Dalam rangka memperingati Milad Universitas Ibnu Chaldun ke-66, pada 6 Juni 2022, telah digelar Seminar Nasional dengan tajuk “Piagam Madinah dan Pancasila Kesepakatan Bersama Bangun Negara.”

Wakil Menteri Agama RI Dr. Zainut Tauhid Sa’adi yang menjadi Keynote Speech dalam paparannya mengemukakan bahwa Indonesia bukan negara Agama, dan bukan pula negara sekuler. Walaupun begitu, pemerintah sangat peduli dalam membantu pengembangan dan kemajuan umat agama.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih lanjut menyebutkan berbagai macam dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan ajaran Agama di Indonesia seperti pelayanan haji yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, pembuatan undang-undang untuk melayani umat beragama khususnya UU Tentang Haji, UU tentang Bank Syariah dan lain-lain.

Prinsip-prinsip Umum Piagam Madinah

Sementara itu, Prof. A. Anshari Ritonga, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC) yang juga mantan Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI dalam paparannya mengutip pendapat ulama fikih siyasi (politik) yang menyimpulkan beberapa prinsip umum kenegaraan dari Piagam Madinah.

1. Monoteisme, yaitu mengakui hanya satu Tuhan. Prinsip ini terkandung dalam mukaddimah, pasal 22, 23, 42 dan bagian akhir dari pasal 47.

2. Persatuan dan kesatuan tanpa memandang suku, golongan, dan agama yang terkandung dalam pasal 1, 15, 17, 23, 37 dan 38. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat, perlindungan adalah satu. Orang Yahudi yang mengakui piagam ini berhak atas perlindungan Allah SWT, dan kaum Yahudi serta mukmin sama-sama memikul biaya perang.

3. Persamaan dan keadilan terkandung dalam pasal 2 s/d 10, 16, 25, 37 dan 40. Pasal-pasal tersebut mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama dihadapan hukum dan harus menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

4. Kebebasan beragama terkandung dalam pasal 25 s/d 35. Kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka, sebagaimana umat Islam bebas menjalankan agama mereka.

5. Kewajiban pembelaan terhadap negara terkandung dalam pasal 24, 37, 38, dan 44. Setiap penduduk madinah yang mengakui Piagam madinah mempunyai kewajiban yang sama membela Madinah dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam.

6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan yang baik, terkandung dalam pasal 2-10. Dalam pasal-pasal ini berulang kali disebutkan bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di kalangan kaum Yahudi diakui dan dilestarikan.

7. Supremasi syariat Islam terkandung dalam pasal 23 dan 42, yang intinya setiap perselisihan diselesaikan menurut ketentuan Allah SWT dan keputusan Muhammad SAW.

8. Politik damai dan proteksi internal terkandung dalam pasal 15, 17, 36, 37, 40, 41 dan 47, sedangkan sikap perdamaian secara eksternal terkandung dalam pasal 45.

Pancasila Mirip Piagam Madinah: Isi Pancasila Merupakan Ajaran Agama

Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi tertulis yang pertama di dunia yang dibuat Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti kaum Anshar, kaum Muhajirin, kaum Aus, kaum Hazraj, kaum Yahudi dan suku-suku lain.

Kesepakatan tersebut merupakan kontrak sosial, yang mempersatukan mereka, yang tak obahnya seperti digambarkan dalam Alqur’an surat An-Nisa ayat 21 sebagai mitsaaqan ghaliidha yaitu perjanjian yang agung, yang kuat dan kukuh, sehingga mengikat seluruh penduduk Yatsrib (Madinah) untuk diamalkan.

Demikian juga Pancasila, menurut dia mirip dengan Piagam Madinah yang kelima silanya merupakan ajaran Agama, yang juga merupakan kesepakatan ulama dan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang agung, yang kuat dan kukuh yang harus dijaga dan diamalkan. Tugas kita menurut sosiolog ini adalah mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa, semua Agama wajib menjalankan syariat Agama masing-masing.

Selain itu, masalah yang amat krusial ialah pengamalan keadilan sosial. Kita mengalami defisit dalam pengamalan keadilan hukum dan keadilan ekonomi. Masalah ini kita wajib perjuangkan untuk diamalkan karena tanpa keadilan, sulit diwujudkan persatuan Indonesia yang sejati.

Sementara itu, pembicara terakhir Dr. Abbas Thaha, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Ibnu Chaldun mengemukakan bahwa Piagam Madinah, seluruh komunitas di Yatsrib (Madinah) saat itu menerima karena pertama, mereka mengetahui Muhammad SAW adalah Al Amiin (dapat dipercaya).

Kedua, mereka mengetahu bahwa Muhammad SAW sudah memiliki rekam jejak (track record) yang mampu mendamaikan para pemimpin kaum Quraisy yang berseteru dalam peletakan hajar aswad. Muhammad SAW meletakkan surbannya dan semua pemimpin Quraisy memegang pinggir surban dalam peletakan hajar aswad. Cara Muhammad SAW mempartisipasikan para pemimpin Quraisy dalam peletakan hajar aswad telah mampu mengatasi perseteruan di kalangan para pemimpin Quraisy di Mekah.

Ketiga, Muhammad SAW melakukan road map untuk memperkuat posisinya yang saat itu masih minoritas di Yatsrib dengan menggarap persatuan kaum Anshar, kemudian kaum Muhajirin, lalu kaum Aus dan Hazraj, suku-suku lain yang minoritas serta kaum Yahudi.

Mengenai Pancasila, Dr Abbas Thaha mengatakan bahwa walaupun Jepang ikut campur tangan dalam pembuatan Pancasila, tetapi pelibatan ulama, kaum nasionalis dan agama lain dengan rumusan Pancasila seperti sekarang ini, akhirnya semua happy.

Yang harus diperjuangkan adalah pengalaman Pancasila, sehingga masyarakat adil dan makmur bisa diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berikut foto-foto kegiatan

Baca Juga

Pendidikan

Anggota DPR RI Elnino Husein Mohi dalam kuliah umumnya yang bertema Konstitusi, Opini Deparpolitisasi dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia mengatakan bahwa konstitusi tertinggi...

Pendidikan

Jalan santai Sivitas Akademika Universitas Ibnu Chaldun diikuti ribuan orang diantaranya Dr Edy Haryanto, Ketua Umum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun dan isteri, Musni...

Pendidikan

Pada 11 Juni 2022 Universitas Ibnu Chaldun dengan akronim UIC merayakan Milad ke-66. UIC bermula dari Akademi Wartawan yang didirikan seorang wartawan kawakan Parada...

Budaya

Dalam suasana merayakan Hari Waisak 2566 BE, sepatutnya kita mengingat kembali ajaran Buddha yang mengajarkan cinta kasih dan kasih sayang serta berusaha menolong semua.

Pendidikan

Apa yang saya lakukan, akhirnya memberi dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan Universitas Ibnu Chaldun. Karena melalui bantuan beasiswa tersebut saya lobby ke mana-mana,...

Pendidikan

Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun pada saat silaturrahim dan rapat pimpinan universitas dan pimpinan fakultas mengemukakan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kemajuan Universitas Ibnu...

Pendidikan

Bersama Fahira Idris, Anggota DPD RI, Hiapolo Filantropi Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun FISIP UIC melaksanakan bakti sosial...

Pendidikan

egiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Fakultas Farmasi dan Kesehatan Masyarakat Universitas Ibnu Chaldun berkolaborasi dengan PT Kalbe Farma dan PT Alfa Midi dibuka...