Perang memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan sudah mulai ditabuh. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, dua tahun sebelum Pemilu dilaksanakan tahun 2024 sudah tidak bersama lagi.
Perpisahan ini sangat terkait dengan dua kepentingan. Pertama, partai Golkar, PAN dan PPP memperkuat posisi tawar (bargaining position) agar kader PAN bisa masuk ke Kabinet dan kader Golkar dan kader PPP di pemerintahan tidak digusur jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle menteri yang gencar diberitakan akhir-akhir ini.
Kedua, Golkar sebagai kekuatan yang hebat penyanggah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dengan posisi LBP yang amat dipercaya Presiden Jokowi, merangkul PAN dan PPP untuk mempertinggi kekuatan guna memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
Ketiga, mengalahkan kekuatan PDIP yang selama ini sangat solid. Koalisi Indonesia Bersatu, diakui atau tidak merupakan saingan terberat PDIP dan berpotensi besar mengalahkan PDIP.
Pakar Politik Duga Jokowi Jadi King Maker di Balik KIB https://t.co/hq97KDuN3b
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) June 10, 2022
Survei: Elektabilitas Ganjar Lebih Tinggi dari Jokowi Jelang Pilpres https://t.co/gQTupgbk5w
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) June 9, 2022
Calon Presiden dan Cawapres
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang Pemilu 2019 sudah pasti bisa mencalonkan sendiri Presiden RI karena hasil Pemilu 2019, perolehan kursi PDIP di DPR RI sudah melampaui ambang batas 20% yang dipersyaratkan oleh UU Pemilu untuk bisa mencalonkan satu pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Begitu juga dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP, maka. KIB sudah mencukupi syarat untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI Pemilu 2024.
Selain itu, partai politik lain jika bisa membentuk koalisi yang mencapai ambang batas 20% dan solid, maka koalisi tersebut dapat mencalonkan satu pasang calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI.
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI sangat ditentukan oleh elektabilitas, selain itu pindah partai merupakan hal yang umum dilakukan kader, politikus senior atau elit politik Indonesia.
KPU Sarankan Parpol Lakukan Pendaftaran Lebih Awal. Proses tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024 direncanakan akan berlansung mulai 1 hingga 7 Agustus 2022. https://t.co/ippObZCYEQ
— Media Indonesia (@mediaindonesia) May 28, 2022
Pertarungan Merah VS Kuning
Kuning merupakan simbol dari Partai Golkar (PG) dan Merah tidak lain adalah simbol dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kuning menghimpun kekuatan dengan menggandeng Matahari yang merupakan simbol dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ka’bah yang tidak lain merupakan simbol dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pertarungan yang sesungguhnya adalah antara Kuning dengan Merah yaitu Antara Partai Golkar (PG) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Kedua partai tersebut bertarung untuk memperebutkan kekuasaan politik tahun 2024 yaitu perebutan kursi Presiden-Wakil Presiden yang saat sekarang ini kursi Presiden dipegang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Selain itu, memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Pertarungan dua kekuatan politik terbesar di Indonesia sudah mulai ditabuh genderangnya dengan dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Luhut Hadir di KIB, Ketua DPP Golkar: Menunjukkan Kami Solid – https://t.co/ArBvk5hAX2 – Nasional https://t.co/ArBvk5hAX2 https://t.co/OX1MqEivze
— Info Golkar (@Info_Golkar) June 9, 2022
Pertarungan Sengit Mulai Jelas Terlihat
Pertarungan Merah VS Kuning bakal sengit di pemilu 2024. Indikatornya sudah mulai terlihat sekarang ini.
Pertama, para kader PDIP sudah bersuara keras mengkritisi LBP yang tidak lain adalah penasehat Partai Golkar yang dianggap sebagai Menko segala urusan. Tidak hanya yang kritisi LBP dari PDIP tetapi juga dari berbagai kelompok di masyarakat.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah merespon kritisi berbagai pihak termasuk dari PDIP yang bercerita soal anggapan dirinya mengurusi semua hal. Luhut mengatakan hanya mengurusi apa yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022). Luhut menegaskan hanya melakukan hal sesuai perintah Jokowi.
"Jangan saya dipikir ngurusi semua, tidak, Pak. Saya mengurusi semua yang di bidang saya dan diperintahkan Presiden, saya ulangi, diperintahkan Presiden," kata Luhut. https://t.co/LYhSikepCd
— detikcom (@detikcom) June 9, 2022
Luhut: Kita Pindah IKN Paling Lambat Kuartal II 2023 https://t.co/24LHoMBnp7
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) June 10, 2022
Kedua, pertarungan kekuatan antara Kuning versus Merah. Ini sangat menarik karena Kuning ingin mengalahkan Merah. Sebaiknya Merah ingin mempertahankan dominasinya sebagai pemenang Pemilu Legislatif dan Pemenang Pilpres 2014, 2019.
Ketiga, pertarungan elit Kuning versus elit Merah yang sekarang ini mendapat kepercayaan Presiden Jokowi. Dalam dua tahun mendatang diprediksi sebelum Pemilu 2024, pertarungan antara elit Kuning dan elit Merah akan semakin keras.
Keempat, politik saling serang menyerang antara Kuning dengan Merah akan mewarnai politik Indonesia, sehingga rakyat yang mendukung kedua partai politik tersebut bisa terseret.
Kelima, posisi Presiden Jokowi dalam menghadapi pertarungan para elit kedua kekuatan partai politik serta kaum oposisi yang berada di luar kekuasaan yang akan semakin berani memberikan kritik.
Elite PDIP Trimedya Panjaitan kembali buka suara soal kegundahannya pada Ganjar Pranowo. Trimedya membaca Ganjar ingin mengikuti gaya Jokowi tapi minim prestasi https://t.co/4EDn2WBoGg
— detikcom (@detikcom) June 2, 2022
Solusi Politik
Politik bukan hitam putih. Politik adalah seni yang dimainkan untuk meraih kekuasaan.
Persoalannya bagaimana meraih kekuasaan? Selanjutnya, bagaimana mencapai kompromi?.
Menurut saya, kekuasaan politik dalam negara demokrasi solusinya harus diraih melalui pemilihan umum.
Pemilihan Umum tidak sekedar Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER), tetapi Pemilu harus berlangsung Jujur dan Adil (JURDIL).
Untuk mewujudkan Pemilu yang Luber dan Jurdil, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) harus netral, adil dan jujur.
Pertarungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan lebih khusus lagi pertarungan Merah VS Kuning, akan terus berlanjut sampai Pemilu 2024. Diharapkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tidak berlibat atau melibatkan diri dalam pertarungan politik para elit dari kedua partai politik tersebut karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
