Connect with us

Memperingati Hari HAM Internasional bersama warga (16/12/2019) - twitter aniesbaswedan

Pemilu

King Maker Pemilihan Presiden Sejatinya Rakyat Indonesia, Karena Demokrasi Itu Dari, Oleh dan Untuk Rakyat

Pegiat media sosial dan para pengamat politik sudah ramai membicarakan King Maker yang menentukan siapa calon Presiden RI dan siapa yang harus terpilih menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2024. Ini terjadi karena ambang batas yaitu Presidential Threshold.

Pegiat media sosial dan para pengamat politik sudah ramai membicarakan King Maker yang menentukan siapa calon Presiden RI dan siapa yang harus terpilih menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2024.

Ini terjadi karena ambang batas yaitu Presidential Threshold untuk bisa satu partai politik dan koalisi partai politik dapat mencalonkan satu pasang calon Presiden RI dan calon Wakil Presiden RI harus mencapai 20% perolehan kursi di DPR RI atau 20% hasil perolehan suara satu partai politik atau koalisi partai politik pada pemilu 2019.

Ketentuan tersebut telah melakukan sabotase terhadap demokrasi, sebab sejatinya dalam negara demokrasi yang berdaulat atau berkuasa adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Akan tetapi, faktanya yang berdaulat adalah para pemimpin partai politik yang dikendalikan Presiden dan pemilik modal.

Presiden melantik para ketua umum partai politik menjadi Menteri. Dampaknya Presiden bisa mengendalikan partai-partai politik dan para anggota DPR RI melalui ketua umum partai politik yang menjadi Menteri.

Selain itu, para pemilik modal yang berjasa membiayai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, juga berperan dalam mengendalikan jalannya pemerintahan.

Dampak dari permainan para elit dalam proses pencalonan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, pelaksanaan pemilihan umum, hasil pelaksanaan Pemilu, penghitungan suara dan pelaksanaan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa kedaulatan rakyat hanya dalam kata dan tulisan.

Fakta menunjukkan bahwa semua proses Pemilu, kecuali saat penyoblosan bisa dikatakan rakyat berdaulat, selain itu semuanya diatur oleh para elit.

Peran Lembaga Survei

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, lahir lembaga survei untuk memotret keinginan publik.

Akan tetapi, dalam memotret aspirasi publik misalnya tentang calon Presiden dan calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), di duga lembaga survei menjadi alat pemilik modal.

Penyebabnya tidak lain karena lembaga survei sudah menjadi industri yang mencari keuntungan, sehingga untuk mendapatkan dana untuk melakukan survei, sulit mengelak keinginan pemberi dana. Misalnya untuk melanggengkan penguasaan ekonomi, pemilik modal harus mendukung seorang calon Presiden atau Kepala Daerah yang bisa diatur.

Instrumen untuk mendukung calon Presiden atau calon Kepala Daerah yang bisa diatur antara lain adalah lembaga survei. Berbagai Lembaga survei dibiayai untuk mendukung keinginan pemilik modal dengan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas tertinggi.

Lembaga survei semacam itu, bisa menjadi predator demokrasi, karena menjadi alat pemilik modal dengan mengabaikan kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Lembaga survei di era demokrasi dirasakan telah berperan sebagai membentuk opini yang mengarahkan pimpinan partai politik agar tokoh yang dihasilkan dari hasil survei dipilih menjadi calon Presiden atau calon Kepala Daerah karena elektabilitasnya tertinggi dari berbagai calon yang di survei. Selain itu, untuk mengarahkan masyarakat luas agar memilih tokoh yang di survei dalam pemilihan Presiden atau pemilihan Kepala Daerah karena memiliki elektabilitas tertinggi dan pasti terpilih menjadi Presiden atau Kepala Daerah.

Oleh karena berbagai lembaga survei yang didanai oleh pemilik modal, yang hasil surveinya cenderung sama, kalaupun ada perbedaannya beda-beda tipis, sebaiknya diabaikan.

Partai Politik Harus Kuat dan Solid

Hasil survei berdasarkan pesanan, sudah lumrah direspon para buzzerp dan relawan dengan menjadikan sebagai dalih untuk menekan pimpinan partai politik agar mencalonkan calon Presiden atau calon Kepala Daerah yang diunggulkan lembaga survei.

Pasca reformasi keberadaan lembaga-lembaga survei dalam berbagai kontestasi politik seperti Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, seolah menjadi rujukan dalam menentukan arah politik.

Namun, di tengah derasnya arus keterbukaan informasi di era revolusi 4.0, keberadaan lembaga survei harus semakin hati-hati dan kembali memegang kejujuran dan kebenaran karena masyarakat bisa melakukan survei atau polling di media sosial untuk melawan hasil survei yang dilakukan lembaga survei.

Menurut saya, tekanan para buzzerp dan relawan yang biasa dilancarkan untuk menekan pimpinan partai politik agar seorang tokoh yang diunggulkan dicalonkan menjadi calon Presiden atau calon Kepala Daerah harus diabaikan saja.

Calon Presiden atau calon Kepala Daerah yang dipilih partai politik haruslah yang terbaik dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia. Ia harus memiliki rekam jejak yang hebat.

Misalnya seorang Gubernur yang mau dicalonkan menjadi calon Presiden RI harus sukses memimpin daerahnya. Indikator sukses memimpin daerahnya antara lain, mampu mengurangi kemiskinan secara masif, sukses membangun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sukses membangun sumber daya manusia, sukses membangun sarana prasarana dan mampu mengatasi permasalahan masyarakat melalui dialog yang menyelesaikan masalah.

Kalau memilih calon Presiden hanya berdasarkan pencitraan dan hasil survei lembaga survei yang didukung pemodal, buzzerp dan relawan, maka yang bakal korban adalah bangsa dan negara. Kalau provinsi yang dipimpinnya saja gagal dibangun, apalagi membangun Indonesia yang penduduknya 275 juta jiwa, pastilah terjadi kegagalan dalam membangun Indonesia jika terpilih menjadi Presiden RI.

Baca Juga

Pemilu

Lautan manusia yang datang untuk bersilaturahmi kepada Anies Baswedan merupakan massa yang disebut dalam literatur sosial politik sebagai autonomous participation (partisipasi otonom) yang datang...

Opini

Pertanyaannya, kapan Gerindra deklarasikan Prabowo sebagai calon presiden 2024? Allah a'lam. Kalau PAN mau selamat, capreskan segera Erick Thohir. Lebih cepat lebih baik.

Opini

Momentum pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden partai Nasdem, mereka mengambil peluang untuk kembali bersinar 2024 mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden RI 2024.

Opini

Fenomena dukungan Anies Baswedan sebagai capres oleh Forum Kakbah Membangun (FKM) yang diikuti banyak kader PPP merupakan suatu bentuk upaya para kader PPP menyuarakan...

Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang dianggap melanggar asas keadilan, kepantasan dan equality before the law (persamaan di depan hukum) karena membolehkan menteri...

Pemilu

Anies Baswedan, Calon Presiden RI dari Partai Nasdem telah mengemukakan kriteria Calon Wakil Presiden RI yang diharapkan untuk mendampinginya.

Pemilu

Setelah menyelesaikan pendidikan sempat bekerja di Amerika Serikat, kemudian kembali di Indonesia dan menjadi Rektor Universitas Paramadina, yang merupakan rektor termuda.

DKI Jakarta

Seminar Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta: Penyelesaian Agenda SDGs dan problem Kohesi Sosial.  Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bara Nasionalis Indonesia, (Baranis...