Connect with us

Memperingati Hari HAM Internasional bersama warga (16/12/2019) - twitter aniesbaswedan

Pemilu

King Maker Pemilihan Presiden Sejatinya Rakyat Indonesia, Karena Demokrasi Itu Dari, Oleh dan Untuk Rakyat

Pegiat media sosial dan para pengamat politik sudah ramai membicarakan King Maker yang menentukan siapa calon Presiden RI dan siapa yang harus terpilih menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2024. Ini terjadi karena ambang batas yaitu Presidential Threshold.

Pegiat media sosial dan para pengamat politik sudah ramai membicarakan King Maker yang menentukan siapa calon Presiden RI dan siapa yang harus terpilih menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2024.

Ini terjadi karena ambang batas yaitu Presidential Threshold untuk bisa satu partai politik dan koalisi partai politik dapat mencalonkan satu pasang calon Presiden RI dan calon Wakil Presiden RI harus mencapai 20% perolehan kursi di DPR RI atau 20% hasil perolehan suara satu partai politik atau koalisi partai politik pada pemilu 2019.

Ketentuan tersebut telah melakukan sabotase terhadap demokrasi, sebab sejatinya dalam negara demokrasi yang berdaulat atau berkuasa adalah rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Akan tetapi, faktanya yang berdaulat adalah para pemimpin partai politik yang dikendalikan Presiden dan pemilik modal.

Presiden melantik para ketua umum partai politik menjadi Menteri. Dampaknya Presiden bisa mengendalikan partai-partai politik dan para anggota DPR RI melalui ketua umum partai politik yang menjadi Menteri.

Selain itu, para pemilik modal yang berjasa membiayai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, juga berperan dalam mengendalikan jalannya pemerintahan.

Dampak dari permainan para elit dalam proses pencalonan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, pelaksanaan pemilihan umum, hasil pelaksanaan Pemilu, penghitungan suara dan pelaksanaan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa kedaulatan rakyat hanya dalam kata dan tulisan.

Fakta menunjukkan bahwa semua proses Pemilu, kecuali saat penyoblosan bisa dikatakan rakyat berdaulat, selain itu semuanya diatur oleh para elit.

Peran Lembaga Survei

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, lahir lembaga survei untuk memotret keinginan publik.

Akan tetapi, dalam memotret aspirasi publik misalnya tentang calon Presiden dan calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), di duga lembaga survei menjadi alat pemilik modal.

Penyebabnya tidak lain karena lembaga survei sudah menjadi industri yang mencari keuntungan, sehingga untuk mendapatkan dana untuk melakukan survei, sulit mengelak keinginan pemberi dana. Misalnya untuk melanggengkan penguasaan ekonomi, pemilik modal harus mendukung seorang calon Presiden atau Kepala Daerah yang bisa diatur.

Instrumen untuk mendukung calon Presiden atau calon Kepala Daerah yang bisa diatur antara lain adalah lembaga survei. Berbagai Lembaga survei dibiayai untuk mendukung keinginan pemilik modal dengan hasil survei yang menunjukkan elektabilitas tertinggi.

Lembaga survei semacam itu, bisa menjadi predator demokrasi, karena menjadi alat pemilik modal dengan mengabaikan kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Lembaga survei di era demokrasi dirasakan telah berperan sebagai membentuk opini yang mengarahkan pimpinan partai politik agar tokoh yang dihasilkan dari hasil survei dipilih menjadi calon Presiden atau calon Kepala Daerah karena elektabilitasnya tertinggi dari berbagai calon yang di survei. Selain itu, untuk mengarahkan masyarakat luas agar memilih tokoh yang di survei dalam pemilihan Presiden atau pemilihan Kepala Daerah karena memiliki elektabilitas tertinggi dan pasti terpilih menjadi Presiden atau Kepala Daerah.

Oleh karena berbagai lembaga survei yang didanai oleh pemilik modal, yang hasil surveinya cenderung sama, kalaupun ada perbedaannya beda-beda tipis, sebaiknya diabaikan.

Partai Politik Harus Kuat dan Solid

Hasil survei berdasarkan pesanan, sudah lumrah direspon para buzzerp dan relawan dengan menjadikan sebagai dalih untuk menekan pimpinan partai politik agar mencalonkan calon Presiden atau calon Kepala Daerah yang diunggulkan lembaga survei.

Pasca reformasi keberadaan lembaga-lembaga survei dalam berbagai kontestasi politik seperti Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, seolah menjadi rujukan dalam menentukan arah politik.

Namun, di tengah derasnya arus keterbukaan informasi di era revolusi 4.0, keberadaan lembaga survei harus semakin hati-hati dan kembali memegang kejujuran dan kebenaran karena masyarakat bisa melakukan survei atau polling di media sosial untuk melawan hasil survei yang dilakukan lembaga survei.

Menurut saya, tekanan para buzzerp dan relawan yang biasa dilancarkan untuk menekan pimpinan partai politik agar seorang tokoh yang diunggulkan dicalonkan menjadi calon Presiden atau calon Kepala Daerah harus diabaikan saja.

Calon Presiden atau calon Kepala Daerah yang dipilih partai politik haruslah yang terbaik dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia. Ia harus memiliki rekam jejak yang hebat.

Misalnya seorang Gubernur yang mau dicalonkan menjadi calon Presiden RI harus sukses memimpin daerahnya. Indikator sukses memimpin daerahnya antara lain, mampu mengurangi kemiskinan secara masif, sukses membangun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sukses membangun sumber daya manusia, sukses membangun sarana prasarana dan mampu mengatasi permasalahan masyarakat melalui dialog yang menyelesaikan masalah.

Kalau memilih calon Presiden hanya berdasarkan pencitraan dan hasil survei lembaga survei yang didukung pemodal, buzzerp dan relawan, maka yang bakal korban adalah bangsa dan negara. Kalau provinsi yang dipimpinnya saja gagal dibangun, apalagi membangun Indonesia yang penduduknya 275 juta jiwa, pastilah terjadi kegagalan dalam membangun Indonesia jika terpilih menjadi Presiden RI.

Baca Juga

Opini

Saya ingin Ridho, Prananda dan terutama AHY yang merupakan anak dari presiden RI ke-6, mulai menempa diri dan menjadi standar pemimpin untuk generasi muda....

Opini

Sandi dan Erick merupakan menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sementara Ridwan Kamil adalah Gubernur Jawa Barat. Jika dilihat dari latar belakang...

Pemilu

PKS bersama Anies perlu memiliki strategi yang matang dan inovatif guna memenangkan Pemilu legislatif dan pemilu Presiden 2024 serta mempertahankan eksistensi Partai Keadilan Sejahtera...

Pemilu

Kalau berbicara koalisi perubahan, maka yang pertama harus dibahas adalah Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dipimpin Surya Paloh, karena merupakan motor penggagas dan...

Lainnya

Kita bisa ikut berkontribusi untuk membantu negara mengatasi masalah utang dan membangun kembali ekonomi yang menghadirkan pertumbuhan dan keadilan sosial.

Pemilu

Pada Musyawarah Majelis Syura PKS ke-8 yang berlangsung di Gedung DPP PKS Jalan TB Simatupang Jakarta pada tanggal 23 Februari 2023, keputusan telah diambil....

Opini

Anies Baswedan Formula yang harus diwujudkan di masa depan pada era Indonesia emas 2045.

Opini

Syarat Presidential Threshold tersebut sangat membatasi warga negara yang potensial untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden RI termasuk para ketua umum partai...