Connect with us

BEM UI gelar aksi unjuk rasa terkait pengesahan RUU Hukum Pidana sekaligus merayakan ulang tahun Presiden Joko Widodo (21/6/2022) - twitter BEMUI_Official

Politik

RKHUP Membungkam Suara Rakyat: BEM UI Demo dan Beri Ultimatum Di Hari Ulang Tahun ke-61 Presiden Jokowi

Sebagai sosiolog, saya mendukung seruan BEM UI untuk membuka draft terbaru RKUHP secara transparan dalam rangka menghadirkan partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.

Mahasiswa yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada 21 Juni 2022 telah menggelar aksi demonstrasi untuk menolak draf (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang disingkat RKUHP.

Demo mahasiswa yang dimotori BEM UI merupakan simbol penolakan mahasiswa Indonesia terhadap Rancangan KUHP.

Demo penolakan RKUHP sejatinya tidak perlu dilakukan jika dalam pembahasan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilakukan secara terbuka dan transparan.

Sampai saat ini pemerintah dan anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RKUHP, amat disayangkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka dan luas.

Badan eksekutif mahasiswa, para tokoh agama dan tokoh mahasiswa dan para pimpinan organisasi masyarakat yang netral, bukan bagian dari pendukung pemerintah tidak dilibatkan.

Selain itu, konsep RKUHP seharusnya dibuka untuk publik agar masyarakat berpartisipasi menyampaikan pendapat untuk menyempurnakan RKUHP.

Akan tetapi, konsep RKUHP seolah “disembunyikan” tidak dibuka ke publik, sehingga timbul informasi yang simpang siur. Sebagai contoh di media sosial muncul komentar UU Penghinaan Pejabat sesungguhnya UU yg menghina pejabat itu sendiri. Logikanya untuk apa UU tersebut melindungi pejabat jika pejabat itu baik, berarti selama ini pejabat tersebut tidak baik?!.

Mari Tolak RKUHP Bermasalah

Dampak tertutup, tidak ada dialog, kalaupun ada dialog hanya terbatas pada mereka yang dianggap mendukung pemerintah, maka BEM UI melalui poster yang dibagikan di akun Instagram resminya mengajak seluruh mahasiswa untuk menolak RKUHP yang dinilai tidak transparan dan memuat pasal-pasal problematik.

“SERUAN AKSI: Halo, UI dan Indonesia! Wacana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berada di ujung tanduk dalam prosesnya menuju KETUK PALU,” tulis akuntabilitas Instagram @bemsi.official.

“Sedangkan dalam proses pembuatan dan pengesahannya sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubur suara kami. Melalui pasal-pasal janggal nan brutalnya pula akan hadir kesewenangan kuasa.”

“Mari tolak RKUHP bermasalah karena semua bisa terkena imbasnya. Beberapa pasal bermasalah dalam RKUHP disinyalir dapat dengan mudah digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengkriminalisasi masyarakat dengan mudah mengacu pada “draft” 2019.”

Berdasarkan unggahannya itu, mereka akan melakukan aksi demonstrasi pada pukul 10.30 WIB, di sekitar Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Koordinator Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huan mengatakan, pada aksi hari ini, terdapat beberapa tuntutan yang ditujukan pada Presiden dan DPR RI.

Menurut penjelasannya, mereka akan mengultimatum Presiden Jokowi dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik.

Seruan BEM UI Untuk Didengar

Sebagai sosiolog, saya mendukung seruan BEM UI untuk membuka draft terbaru RKUHP secara transparan dalam rangka menghadirkan partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.

Indonesia adalah negara demokrasi. Ciri negara demokrasi ialah adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Selain itu،, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

Oleh karena itu, pelibatan Badan Eksekutif mahasiswa, para cendekiawan dan para tokoh masyarakat sangat penting dalam penyusunan RKUHP, sehingga rakyat secara langsung dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik.

Dengan demikian dalam pembahasan RKUH mahasiswa, cendekiawan dan para tokoh masyarakat mendapat pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak demokrasi rakyat.

Baca Juga

DKI Jakarta

Pesan Anies itu disampaikan kepada mahasiswa doktoral yang sedang belajar di London, Inggris, ketika memberi kuliah kepada mereka, saat Anies melakukan kunjungan kerja di...

Politik

Tuntutan massa aksi mahasiswa supaya kebutuhan pokok diturunkan adalah mewakili aspirasi rakyat. Media banyak memberitakan awal Ramadhan harga kebutuhan pokok sudah naik. Bahkan jauh...

Politik

Saya apresiasi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang pada umumnya...

Politik

Mahasiswa adalah bagian yang amat penting dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mereka berhak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui Badan Eksekutif...

Dunia Usaha

Perbincangan publik di seluruh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini sangat ramai karena krisis minyak goreng yang mengakibatkan emak-emak antri, 2 orang meninggal dunia.

DKI Jakarta

Sebanyak 101 Kepala Daerah yang habis masa baktinya tahun 2022, begitu pula, sebanyak 170 Kepala Daerah habis masa baktinya tahun 2023, harus dipilih secara...

Politik

Luar biasa!!! Tidak pernah dalam sejarah Indonesia, para tokoh politik dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari berbagai penjuru dunia ikut menggugat presidential threshold 20...

Opini

Ada yang merasa terganggu lalu melakukan hack Kanal Youtube Rocky Gerung Official, Said Didu Official, dan Hersubeno Point.