Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menutup pintu untuk bekerjasama dengan PKS dan Demokrat. Namun membuka peluang bekerjasama dengan partai politik yaitu partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (Golkar, PPP dan PAN) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR (Gerindra dan PKB). Bagaimana dengan NasDem?
Hasto soal Ogah Koalisi PKS-Demokrat: PDIP Tak Suka Kamuflase Politik https://t.co/ryYRvvzbWq
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) June 23, 2022
Masinton Klarifikasi Ucapan Hasto Soal Ogah Koalisi ke Demokrat-PKS https://t.co/lIci15jz4L
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) June 24, 2022
Kelima partai tersebut memiliki hubungan baik dengan PDIP sebagai koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Ma’ruf termasuk Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh.
Akan tetapi, menariknya Surya Paloh merupakan satu-satunya ketua umum partai politik yang tidak memegang jabatan apapun di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf termasuk tidak menduduki jabatan apapun di legislatif maupun eksekutif.
Oleh karena ketua umum partai Nasdem tidak menduduki jabatan formal di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, maka Surya Paloh berani mengumumkan lebih awal calon Presiden RI pada pemilu 2024.
Tegaskan PDIP Tak akan Koalisi dengan PKS dan Demokrat, Hasto: Jika dengan Demokrat, Sulit Terwujud
https://t.co/XoAJv4653B— Tribunnews.com (@tribunnews) June 24, 2022
Hasto Singgung PDIP Ditusuk dari Belakang Saat Megawati Jabat Presiden https://t.co/BWLq40UsGi
— BeritaSatu (@Beritasatu) June 23, 2022
Surya Paloh Kulo nuwun ke Jokowi
Walaupun para pemimpin Partai Nasdem di 34 wilayah seluruh Indonesia berdasarkan musyawarah dari para pemimpin Nasdem tingkat kabupaten dan kota yang sudah menetapkan para calon Presiden RI untuk diusulkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem yang telah berlangsung 15-17 Juni 2022.
Satu tindakan yang patut diapresiasi kepada Surya Paloh, sebelum partai Nasdem melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Ketua Umum Partai Nasdem itu telah kulo nuwun (mohon izin) atau permisi kepada Presiden Jokowi untuk calon Presiden RI sebelum Partai Nasdem mengambil keputusan untuk mencalonkan 3 tokoh terkemuka untuk menjadi calon Presiden RI Pemilu 2024.
Dugaan saya, masuknya nama Ganjar Pranowo, kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah dalam salah satu calon Presiden RI yang ditetapkan Partai Nasdem dalam Rakernas partai itu tidak terlepas hasil kulo nuwun Surya Paloh kepada Presiden Jokowi.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku menyodorkan komposisi nama capres-cawapres kepada Presiden Jokowi. Hal ini sebagai salah satu usaha membuat Pemilu 2024 berjalan damai tanpa adanya polarisasi cebong-kadrun yang terjadi pada pilpres sebelum ini.
“Suasana pemilu itu sendiri kalau kita memulainya dengan keadaan yang kacau balau, bertikai di antara kita, merusak, menghujat, terus bicara kamu kadrun, kamu cebong, kamu kadrun, kamu kampret, kamu tidak nasionalis, kamu akan bikin radikalisme, ini siapa?” ujar Surya di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juni 2022.
Surya menjelaskan, pihak yang bertikai masalah pemilu merupakan anak bangsa. Mereka menjadi terbelah karena perbedaan pilihan dan beda pemahaman.
Presiden Jokowi mengaku mendapatkan tawaran sejumlah komposisi capres-cawapres seperti yang berasal dari dua kubu berbeda. Komposisi itu seperti Anies – Puan, Ganjar – Anies, hingga Anies – Prabowo.
Surya Paloh mengaku memberikan salah satu usulan komposisi tersebut. Tapi dia tak menjelaskan nama pasangan yang coba ditawarkan ke Jokowi.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku menyodorkan komposisi nama capres-cawapres kepada Presiden Jokowi. #TempoNasional https://t.co/a0lUXXeJeA
— tempo.co (@tempodotco) June 24, 2022
Megawati Soekarnoputri Persatukan PDIP
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP menunjuk Ganjar Pranowo sebagai kader untuk membacakan hasil Rakernas PDI Perjuangan (PDIP).
Penunjukan tersebut setidaknya memiliki 6 makna tersirat untuk diketahui publik.
Pertama, Megawati Soekarnoputri mau menunjukkan kepada publik bahwa Ganjar Pranowo adalah kader PDIP yang sejalan kepada Ketua Umum dan aturan PDIP.
Kedua, Megawati Soekarnoputri mengirim pesan kepada Partai Nasdem dan partai lain bahwa Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP yang tetap setia dan disiplin sebagai kader PDIP yang tidak akan dibajak oleh partai lain.
Ketiga, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan ke para relawan Ganjar dan Ganjar Pranowo supaya berhenti melakukan manuver politik di luar kebijakan PDIP karena yang menentukan siapa calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari PDIP adalah Ketua Umum PDIP.
Keempat, penunjukan Ganjar untuk membacakan rekomendasi hasil Rakernas PDIP untuk menunjukkan kekuasaan Megawati Soekarnoputri merupakan pemegang nahkoda utama dari PDIP. Termasuk soal pemilihan Capres dan Cawapres yang menjadi kewenangan penuh dirinya sebagai Ketua Umum PDIP.
Kelima, penunjukan Ganjar untuk membacakan Rekomendasi Hasil Rakernas PDIP merupakan cara Megawati Soekarnoputri untuk mempersatukan PDIP yang belakangan ini para kader senior PDIP sering menyerang Ganjar karena melakukan manuver untuk meraih tiket dari PDIP atau dari partai lain untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden RI.
Keenam, Megawati Soekarnoputri memberi kepercayaan kepada Ganjar untuk membacakan hasil Rakernas PDIP merupakan bentuk penghargaan dan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah tetap dimuliakan dengan diberikan tempat dalam momentum penting Rakernas.
Rakernas II PDI Perjuangan telah usai, wajib bagi semua kader menjalankan keputusan rakernas.#PDIPerjuangan pic.twitter.com/uMm83mBGjF
— PDI Perjuangan DIY (@PDIP_DIY) June 24, 2022
Di sisi lain, Megawati juga seakan memberikan pekerjaan rumah kepada Ganjar lewat tindakannya itu, yang secara tidak langsung, Ganjar memiliki kewajiban untuk memastikan para loyalisnya tetap mendukung PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun Capres rahasia Megawati makin membuat publik bertanya-tanya.
Hal itu sebagai simbol bahwa Ganjar akan tetap berada di PDIP dan tetap bersama Megawati kedepannya dan bersiap menjadi Capres atau Cawapres PDIP. Sekaligus Ganjar harus melakukan konsolidasi internal terutama di Jawa Tengah.
Dengan demikian, partai politik lain saatnya melupakan Ganjar dalam mencari calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI karena dalam keadaan apapun Ganjar Pranowo tetap kader PDIP dan sebaiknya tidak mencaplok kader partai lain sebab lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Para politisi PDIP sebaiknya membuat suatu aturan khusus secara resmi agar kader PDIP tidak di bajak dan PDIP terlihat tegak lurus, tegas dan berani. Sehingga kedepannya menjadi partai yang dapat dipercaya dan disegani.
Sindir Isu Bajak Kader, PDIP: Parpol Bukan Klub Sepak Bola https://t.co/VcpkzDpt5e
— BeritaSatu (@Beritasatu) June 14, 2022
Hasto PDIP berkali-kali mengingatkan partai lain, memilih pemimpin semestinya menggunakan sistem kaderisasi dan tidak adanya bajak-membajak kader partai lain. #TempoNasional https://t.co/9GdZoMyatm
— tempo.co (@tempodotco) June 23, 2022
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
