Saya bukan anggota apalagi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetapi saya sangat prihatin terjadinya demonstrasi di berbagai tempat yang menuntut Suharso Monoarfa, mundur sebagai Ketua Umum PPP.
Saya menduga, setidaknya ada tiga menyebab para kader PPP melakukan demonstrasi menuntut Suharso Monoarfa mundur sebagai Ketua Umum PPP.
Demo di depan kantor DPP PPP Jakarta Pusat ricuh. Massa pro dan kontra Ketum Suharso Monoarfa terlibat bentrok. https://t.co/Z2o3YzoRMN
— detikcom (@detikcom) June 24, 2022
Pertama, hasil survei dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas PPP masih di bawah 4%, sehingga berpotensi terhempas dari Senayan pada Pemilu 2024 karena tidak lolos Parliamentary Threshold 4%.
Hasil survei tentang elektabilitas PPP yang masih rendah dan cenderung stagnan, sangat meresahkan kader PPP dan para simpatisan. Karena resah, mereka demo damai dan yang dipersalahkan adalah Suharso Monoarfa, ketua umum PPP.
Kedua, pengelolaan PPP tidak demokratis dan transparan. Sebagai contoh bergabungnya PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sama sekali pimpinan wilayah, apalagi pimpinan Kabupaten dan Kota tidak diajak musyawarah. Pada hal masalah tersebut sangat penting dan menentukan masa depan PPP.
Oleh karena tidak dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, maka setelah PPP bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), elektabilitas PPP tetap terpuruk. Artinya keputusan ketua umum PPP dan para elit PPP untuk bersama Partai Golkar dan PAN membentuk KIB tidak memberi manfaat bagi PPP dalam meningkatkan elektabilitas partai yang sangat diperlukan untuk lolos Parliamentary Threshold 4%.
Ketiga, kader PPP membaca fenomena politik bahwa ketua umum PPP nampak tidak amanah dan tidak independen dalam mengelola dan menentukan arah PPP ke depan. Sebagai contoh, PPP tanpa kajian yang mendalam dan komprehensif bergabung dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Diduga, bahwa KIB merupakan kendaraan politik yang disiapkan bagi calon Presiden yang direstui istana. Kalau ini benar, maka PPP hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan yang berarti mengabdi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
PPP Minta Semua Kader Tetap Solid Dukung Suharso Monoarfa https://t.co/KgbOFZLMZO
— VivaCoid (@VIVAcoid) June 25, 2022
Waketum Zainut Tauhid Sa'adi memberikan peringatan keras kepada para kader PPP yang terlibat dalam aksi demo menurunkan Ketum PPP #demoppp https://t.co/ldgVRhB7Lz
— JPNN.com (@jpnncom) June 24, 2022
Saya yakin PPP tetap solid dan bisa mendapatkan suara terbaik di 2024. Hal ini harus disadari juga oleh semua kader demi menjaga harga diri mereka, jadi partai Islam yang dihormati seluruh rakyat Indonesia
Ujang Komarudin
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia pic.twitter.com/IRnDzeNIrl— DPP PPP (@DPP_PPP) June 25, 2022
Solusi untuk Selamatkan PPP
Aksi demonstrasi yang menamakan diri Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) PPP telah terjadi di beberapa daerah. Jika hal itu tidak direspon dengan bijak dan memberikan solusi, maka demo
akan terjadi dan pasti semakin sulit menaikkan elektabilitas PPP karena publik akan merespon negatif terhadap PPP.
Bagaimana solusinya? Menurut saya harus dilakukan 5 hal untuk mengakhiri demo.
Pertama, cari akar masalah yang menyebabkan ketua umum PPP dituntut mundur. Ini penting dilakukan sebelum dilakukan dialog.
Kedua, dialog, yang dimediasi oleh tokoh PPP yang disegani karena ilmunya, kejujurannya dan keadilannya.
Ketiga, mencari dan menemukan berbagai macam persamaan untuk direkatkan kembali dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan karena tanpa persatuan, PPP akan hancur Pemilu 2024.
Pesan terakhir almaghfurlah KH. Maimoen Zubair kepada ketua Umum PPP Bapak @Suharso_M #PartaiPPP pic.twitter.com/rT5QclSZHY
— DPP PPP (@DPP_PPP) June 25, 2022
Keempat, Suharso Monoarfa harus mawas diri dan mengubah cara memimpin yang lebih mengutamakan musyawarah dan mendengar aspirasi umat ketimbang menjadi alat penguasa.
Kelima, para kader PPP harus jaga keselamatan PPP. Kuncinya jangan mau diperalat. Utamakan keselamatan PPP. Kalau demo terus dan Suharso Monoarfa tidak mau mundur, PPP bakal semakin hancur Pemilu.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi PPP dan bangsa Indonesia.
PPP setuju dengan usulan Surya Paloh soal duet pemersatu bangsa. PPP juga mendorong pasangan calon lebih dari 2. https://t.co/wlpwSxyaTV
— detikcom (@detikcom) June 25, 2022
PPP Gugat PN Surabaya Terkait Nikah Beda Agama #PartaiPPP https://t.co/NKDYYJIs2g
— DPP PPP (@DPP_PPP) June 25, 2022
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
