Litbang Kompas telah menggelar survei yang berlangsung pada 26 Mei-4 Juni 2022. Hasil survei tentang polarisasi menyebutkan bahwa sebanyak 70% responden khawatir polarisasi terjadi pemilu 2024. Faktor keterbelahan (polarisasi) disebabkan oleh Influencer dan Buzzer menurut 36% responden.
Polarisasi ini diduga sebagai rekayasa untuk melemahkan rakyat melalui politik pecah belah (devide et impera). Berbagai isu yang dilontarkan ke publik seperti radikal, ekstrimis, teroris, kadrun dan sebagainya diduga keras sengaja dipelihara dan selalu diluncurkan untuk melemahkan rakyat terutama umat Islam yang sebagian dianggap tidak mendukung penguasa, termasuk pengalihan isu jika terbongkar masalah besar seperti mega korupsi.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 36,3% responden menilai buzzer memperuncing polarisasi. Sebesar 87,8% responden setuju buzzer provokatif ditindak tegas. https://t.co/DsAlEpCb9f
— detikcom (@detikcom) June 6, 2022
Tiga Hal Penting untuk Hindari Polarisasi Politik di Pemilu 2024
1️⃣ Terbentuknya minimal tiga pasangan capres-cawapres
2️⃣ Penertiban terhadap ujaran kebencian, provokasi, dan black campaign
3️⃣ Contoh teladan dari elite politik|| @MardaniAliSera#fraksipksdprri pic.twitter.com/nT51qnOqC2
— Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) July 1, 2022
Lawan Polarisasi: PKS Kolaborasi
Berbagai pihak telah menyadari bahayanya polarisasi di kalangan rakyat akibat isu-isu yang diproduksi dengan tujuan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi.
Menyadari hal itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu pada saat memberikan Pidato Kebangsaan di Puncak Milad ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (29/5/2022) menyampaikan pesan penting di hadapan puluhan ribu kader PKS dan berbagai tokoh nasional tentang pentingnya semangat kolaborasi.
“Kita hadir dalam peringatan Milad ke-20 PKS ini dengan satu semangat, satu misi, dan satu harapan yang sama, yaitu: Kolaborasi Melayani Indonesia. Kolaborasi itu sangat penting, ibarat sebuah rumah. Rumah hanya akan terbangun jika ada pondasi, tiang, atap, dan dinding yang bersatu padu dan saling menguatkan,” tegas Ahmad Syaikhu.
Menurut dia, bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan individu, golongan dan kekuasaan. Politik yang membentangkan harapan dan rasa persatuan bukan membentangkan rasa ketakutan dan keterbelahan.”
Pesan Utama Presiden PKS: Mari Kolaborasi Bukan Polarisasi.#Milad20PKShttps://t.co/6GJi64jQ4d pic.twitter.com/Sw3tUT84xQ
— DPP PKS (@PKSejahtera) May 29, 2022
Semakin banyak kami berkomunikasi dengan partai lain untuk membuat koalisi, maka semakin banyak pilihan bagi rakyat. Dan semakin berkurang polarisasi yang terjadi.
Insya Allah… pic.twitter.com/n0eNApuc1r
— Ahmad Syaikhu (@syaikhu_ahmad) June 22, 2022
Silaturahim dengan Rabithah Alawiyah Semarang, Dr Salim Hadirkan Semangat Kolaborasi.
"PKS akan terus membangun kolaborasi dgn seluruh elemen bangsa meskipun berbeda partai, ormas, dan kelompok.. Hentikan polarisasi yg merugikan bangsa,” ~ @salimsegaf https://t.co/eCFbzp5iDs
— DPP PKS (@PKSejahtera) June 28, 2022
Mengelola Keberagaman
Ahmad Syaikhu lebih lanjut mengatakan bahwa saat ini semua pihak merasakan betapa pentingnya arti kolaborasi. Hampir satu dekade terakhir ini, bangsa Indonesia telah mengalami pembelahan sosial. Pemilu 2014 dan 2019 menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk semua. Menjadi tugas seluruh agar menjadikan pemilu tahun 2024 sebagai era baru politik Indonesia. Politik yang mencerahkan dan menggerakkan kemajuan bangsa.
Menurut Ahmad Syaikhu, perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Tidak ada demnyatnyokrasi tanpa perbedaan pilihan. Justru karena berbeda itulah bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bisa melahirkan karya-karya terbaiknya. Kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengelola keberagaman.
Ia menegaskan, semua elemen bangsa memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengakhiri kondisi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat.
“Luka-luka harus kita sembuhkan. Rasa sakit harus kita pulihkan. Halaman baru politik Indonesia harus kita bentangkan bersama.”
Selanjutnya ia menegaskan, kontestasi politik sesungguhnya adalah perlombaan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan warga negara bukan perlombaan untuk saling menjatuhkan dan menaburkan rasa curiga dan permusuhan sesama anak bangsa.”
Temu Tokoh Lintas Agama di Gorontalo, Presiden PKS Ajak Semua Elemen Gabung PKS. "Kolaborasi membuat bangsa ini akan semakin kuat dan kokoh. Sebaliknya, segresi dan polarisasi akan membuat fondasi kebangsaan kita akan semakin rapuh,"
~ @syaikhu_ahmad https://t.co/HPAkxGLGge— DPP PKS (@PKSejahtera) March 14, 2022
Hindari Polarisasi Politik di Pemilu 2024, Aleg PKS Sebut Tiga Poin Penting https://t.co/KrILVriGLe lewat @FPKSDPRRI | @MardaniAliSera
— Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) June 30, 2022
Menyatukan Bangsa
Bangsa Indonesia menghadapi tantangan geopolitik dunia yang tengah berubah. Semula politik dunia pasca perang dunia ke-2 dan bubarnya Ini Sovyet 25 Desember 1991 didominasi oleh Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara super power. Akan tetapi, saat ini sudah muncul dua kekuatan baru di dunia yaitu RRC dan Rusia.
Konflik Rusia dengan Ukraina, telah mengajarkan bahwa dunia saling bergantung antara satu negara dengan negara lain. Konflik tersebut telah menyebabkan terjadi krisis energi dan pangan di dunia, yang mengakibatkan terjadi inflasi di berbagai negara di dunia.
Krisis energi dan pangan dunia, bisa memberi pengaruh besar terhadap Indonesia. Pengaturan pemberian minyak goreng yang harus menggunakan peduli lindungi serta pembelian bensin Pertalite yang harus mengisi aplikasi My Pertamina, di duga merupakan cara yang dilakukan pemerintah mengatasi pengaruh negatif dari masalah kelangkaan pangan dan energi.
Di hari-hari mendatang, jika konflik terus berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina, maka dampak negatifnya sangat mungkin dialami bangsa Indonesia. Kalau hal itu terjadi, maka pergolakan sosial di dalam negeri bisa terjadi.
Oleh karena itu, politik kolaborasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang digaungkan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat pentingkan diamalkan.
Dalam rangka itu, penyebab pembelahan sosial (polarisasi) yaitu Influencer٫ Buzzer dan Hoax harus dihentikan dengan cara menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Selain itu, KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional, adil, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan penguasa, partai politik, antar golongan, suku dan agama.
“Atas nama Pancasila, ada unsur-unsur kekuasaan yang menstigma anak bangsa lainnya sebagai kelompok radikal dan anti NKRI.
Tindakan-tindakan adu domba dan pemecah belah bangsa ini adalah tindakan yang jelas tidak Pancasilais dan tidak nasionalis.” #ahmadsyaikhu pic.twitter.com/CE5wjI6YaB
— Ahmad Syaikhu (@syaikhu_ahmad) September 2, 2021
Hasil Rapimnas PKS, PKS Akan Gugat Syarat Pencalonan Presiden ke MK.
"PKS akan melakukan pengujian UU ke MK terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden 20 persen," ~ @syaikhu_ahmad #KoalisiUntukRakyathttps://t.co/YBIAhX8CgH
— DPP PKS (@PKSejahtera) June 21, 2022
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
