Connect with us

Konferensi pers PKS ajukan uji materi presidential threshold (PT) ke mahkamah konstitusi (6/7/2022) - youtube PKSTV

Pemilu

Perjuangan PKS Demi Keutuhan Bangsa: Partai Pertama di DPR Gugat Presidential Threshold 20%

Sudah puluhan kali Presidential Threshold (PT) digugat ke Mahkamah Konstitusi (PK), tetapi baru kali ini PKS sebagai partai politik yang dianggap memiliki legal standing mengajukan Judicial Review.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu-satunya partai politik yang mempunyai perwakilan di DPR RI yang menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen ke Mahkamahstitusi (MK).

Sebagai sosiolog dan akademisi, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Ketua Dewan Syura, Presiden PKS dan seluruh jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera yang mengajukan pembatalan Presidential Threshold.

Sudah puluhan kali Presidential Threshold (PT) digugat ke Mahkamah Konstitusi (PK), tetapi baru kali ini PKS sebagai partai politik yang dianggap memiliki legal standing mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait Presidential Threshold.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan gugatan perubahan PT 20% menurut Presiden PKS Ahmad Syaikhu karena ada aspirasi rakyat yang ingin adanya perubahan PT 20 persen. Dia menyebut PKS menjadi penyambung lidah rakyat.

“Ada beberapa alasan, PKS mengajukan judicial review PT 20 persen. Pertama, sebagai penyambung lidah bagi rakyat yang menginginkan adanya perubahan aturan PT 20 persen.

Kedua, untuk memperkuat sistem demokrasi sehingga dapat memperoleh peluang Capres dan Cawapres lebih dari dua pasang. Dia menilai hal itu penting untuk mengurai polarisasi di tengah masyarakat.

Ketiga, ingin mengurangi polarisasi di tengah masyarakat akibat hanya ada dua kandidat capres dan cawapres.

Perjuangan PKS Demi Keutuhan Bangsa

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam gugatannya menyebutkan bahwa “MK menyebut bahwa angka PT ini sebagai open legal policy, pembentuk UU. PKS sepakat dengan argumentasi ini, namun open legal policy seharusnya disertakan dengan landasan, rasional, proporsional agar tidak bertentangan dengan UUD RI 1945,” katanya.

PKS telah mencermati keputusan MK nomor, 74/PUU-XVIII/2020 yang menurutnya menyatakan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Atas dasar itu, PKS meminta angka PT turun menjadi 7-9 persen.

“Berdasarkan kajian tim hukum PKS, sampai saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka PT 20 persen. Adapun angka yang rasional dan proporsional berdasarkan kajian tim hukum PKS, adalah pada interval 7 persen sampai 9 persen kursi DPR.”

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap MK dapat mengabulkan permohonannya, agar masyarakat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik.

Presidential Threshold 20% Sumber Korupsi

Sudah beberapa kali saya menulis artikel yang meminta supaya Presidential Threshold 20% dihapus.

Akan tetapi gugatan dalam tulisan bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Walaupun tidak mendapat respon, semangat menggugat PT 20% tidak pernah padam.

Sehubungan adanya gugatan PKS terhadap PT 20 %, maka saya sangat mendukung gugatan tersebut. Adapun alasan saya mendukung gugatan PKS antara lain:

Pertama, untuk membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik dari 270 juta penduduk Indonesia untuk dipilih memimpin Indonesia.

Kedua, untuk menyelamatkan demokrasi yang dibajak oleh oligarki Indonesia melalui PT 20%.

Ketiga, untuk mengakhiri korupsi dalam proses pencalonan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, maka PT 20 % harus dihapus. Sebagai contoh, untuk bisa menjadi calon Gubernur di suatu daerah, harus memperoleh dukungan dari suatu partai politik. Untuk memperoleh dukungan sebagai calon Gubernur dari partai politik harus membayar. Jika ada calon Gubernur yang membayar lebih besar, maka rekomendasi yang pernah diberikan kepada seorang calon Gubernur akan cabut.

Untuk menghapus korupsi dalam proses pencalonan Presiden dan Kepala Daerah, maka MK harus mengurangi PT menjadi 7% sesuai tuntutan mahasiswa. Akan Lebih baik lagi, jika PT 20% di hapus menjadi 0%.

Semoga tulisan ini mendapat respon positif dari MK dan masyarakat luas.

Baca Juga

Pemilu

Pada 01 Agustus 2022, hari yang amat penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia, karena dimulainya pendaftaran partai-partai politik peserta Pemilihan Umum 2024.

Pemilu

Isu politik yang bakal muncul dalam pemilu 2024, pertama, politik identitas yang bernuansa SARA serta hubungan Indonesia-China yang sangat meningkat.

Politik

Presiden PKS Ahmad Syaikhu: bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan individu,...

Pemilu

Partai Gelora Indonesia pada 29 Juni 2022 menyelenggarakan Gelora Talks ke-51 dengan narasumber Qiani, Peneliti Kompas, Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit, Anis Matta, Ketua...

Politik

Saya sangat prihatin terjadinya demonstrasi di berbagai tempat yang menuntut Suharso Monoarfa, mundur sebagai Ketua Umum PPP.

Pemilu

PKS memandang, Partai Nasdem dan Surya Paloh memiliki semangat untuk merestorasi Indonesia. Restorasi untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, sebagaimana dicita-citakan para pendiri...

Pemilu

Partai NasDem merupakan satu-satunya partai politik yang lebih awal mengumumkan calon Presiden RI Pemilu 2024. Pertanyaannya, mengapa Partai NasDem memilih mengumumkan lebih dahulu calon...

Pemilu

Pada Rakernas Nasdem nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat diteriaki Presiden saat beberapa DPW membacakan rekomendasi mereka.