Pada Mei 2022, Litbang Kompas melakukan survei. Salah satu hasil survei yang dipublikasikan ke publik ialah keterbelahan masyarakat yang disebabkan oleh faktor Influencer, Buzzer, dan Provokator.
Jika Influencer, Buzzer dan Provokator terus dibiarkan melakukan provokasi dengan menyerang setiap orang yang menyampaikan kritik, maka pada suatu titik tertentu bisa meledak menjadi konflik sosial.
Konflik sosial dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lain adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang berbeda partai politik dan kepentingan. Konflik sosial berpotensi terjadi sejak proses pendaftaran peserta pemilu, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu karena pemilu merupakan sarana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Mereka yang ingin merebut kekuasaan akan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki, begitu pula mereka yang sedang berkuasa, akan mati-matian mempertahankan kekuasaan, jika perlu menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.
Kalau kedua kelompok tersebut atau tiap-tiap partai politik bersaing keras untuk merebut kemenangan dan rakyat sebagai subyek sekaligus obyek ikut berperan dan bahkan berhadap-hadapan di lapangan dalam perebutan kekuasaan, maka potensi terjadi konflik sosial sangat besar.
Responden menilai, penyebab utama polarisasi atau keterbelahan kian meruncing yakni influencer/buzzer/provokator yang memperkeruh suasana. https://t.co/y2qHONDyn6
— Kompas.com (@kompascom) June 6, 2022
Sembilan di antaranya adalah peserta Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen. https://t.co/JVHm0zGyrg
— Kompas.com (@kompascom) July 13, 2022
Pendorong Konflik
Sangat banyak faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial. Menurut saya, faktor pendorong konflik sosial dapat dibagi dua bahagian.
Pertama, faktor internal Indonesia, yang meliputi isu-isu kontemporer seperti isu politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan dan pertahanan.
Kedua, faktor eksternal, yaitu geopolitik internasional seperti persaingan antara Amerika Serikat dengan China dalam memperebutkan Indonesia. Saya menduga keras, kedua kekuatan besar di dunia yaitu Amerika Serikat dan China, akan ikut berperan melalui jaringan intelejen mereka dalam pemilu Presiden-Wakil Presiden di Indonesia untuk memastikan bahwa Presiden terpilih Indonesia 2024 bisa pro kepada mereka atau setidak-tidaknya bisa berkolaborasi.
Isu politik yang bakal muncul dalam pemilu 2024, pertama, politik identitas yang bernuansa SARA serta hubungan Indonesia-China yang sangat meningkat. Politik identitas secara sosiologis dalam negara demokrasi tidak mungkin hilang dan akan selalu dimanfaatkan dalam setiap pertarungan politik secara terbuka atau diam-diam.
Di Malaysia sebagai contoh, setiap pemilu (Pilihan Raya), Partai UMNO selalu menggunakan politik identitas dengan isu Melayu untuk memenangi Pemilu. Tun Mahathir Mohamad tahun 2016 mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia untuk meraih dukungan suara dalam Pemilu.
Amerika Serikat sebagai negara kampiun demokrasi, Donald Trump menggunakan politik identitas dengan isu kulit putih untuk memenangi pertarungan politik. Begitu juga India, sebagai negara demokrasi kedua di dunia, Partai Baratiya Janata dengan Perdana Menteri Narendra Modi, menggunakan politik identitas dengan isu agama untuk meraup kemenangan dalam pemilu.
Di kampung halaman saya Sulawesi Tenggara di era reformasi, calon Gubernur dari daratan selalu menggunakan politik identitas dengan isu suku dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk merebut Sultra 1.
Begitu pula di Papua, kandidat Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih warga Papua. Mereka tidak berkoar-koar di atas mimbar dalam kampanye dengan mengobarkan politik identitas, tetapi secara diam-diam dilakukan sosialisasi dan masyarakat paham bahwa mereka harus memilih pemimpin dari kalangan mereka.
Selain itu, hubungan antara China dengan Indonesia yang sangat meningkat akan menjadi sorotan tajam dalam pemilu 2024. Membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia, dan dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam jumlah besar kepada mereka akan menjadi isu dalam Pemilu 2024.
Realitas menunjukkan bahwa China investasi di Indonesia. Mereka mm membawa semua dari China. Mulai dari modal, teknologi, mesin, tenaga kerja, makanan dan sebagainya. Hasilnya juga di bawa ke China.
Kedua, ekonomi gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, pada hal utang Indonesia sudah menembus Rp 7.000 triliun lebih dan akan terus bertambah jumlah utang. Menggunungnya utang Indonesia, akan banyak diumbar untuk mendegradasi rezim yang sedang berkuasa dan partai pendukung, sehingga rakyat tidak lagi memberi dukungan dan memilih mereka dalam pemilu 2024. Sebaliknya mereka yang sedang berkuasa dan partai pendukung akan berusaha keras meyakinkan rakyat bahwa mereka tidak gagal, sehingga rakyat perlu memilih mereka kembali untuk melanjutkan pemerintahan.
Ketiga, masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial yang semakin melebar, pribumi yang semakin termarjinalisasi dan sebagainya akan menjadi isu panas dalam kampanye pemilu 2024.
Keempat, masalah hukum seperti penegakan hukum yang tumpul ke atas dan ke para pendukung penguasa, sementara tajam ke bawah dan kepada mereka yang dianggap lawan politik. Selain itu, masalah korupsi yang masih merajalela, juga akan menjadi isu dalam pemilu 2024.
Kelima, masalah keamanan dan pertahanan sangat mengganggu adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang banyak membunuh anggota TNI-POLRI dan terus berjuang untuk merdeka dari Indonesia akan mengemuka dalam kampanye pemilu 2024. Selain itu, perang antara Rusia dengan Ukraina dan kondisi ekonomi, dampaknya telah memberi pengaruh negatif bagi bangsa Indonesia dengan meningkatnya segala macam kebutuhan pokok, sehingga rakyat banyak mengalami kesulitan. Kondisi ini telah mendorong demonstrasi mahasiswa di berbagai penjuru tanah air yang juga diikuti masyarakat dan akan memuncak pada Pemilu 2024.
Semua persoalan yang dikemukakan berpotensi memicu terjadinya konflik sosial, baik yang berbentuk vertikal maupun horizontal.
"Kita akan terus bersuara hingga Presiden Jokowi selesai di 2024, Pemilu betul-betul tidak ditunda, Presiden Jokowi betul-betul tidak 3 periode." https://t.co/V43iZtFML5
— Kompas.com (@kompascom) April 21, 2022
"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai. No! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," tegas Megawati. – #Nasional https://t.co/KS0UB40y0t
— Kompas.com (@kompascom) April 23, 2022
10 Kiat Mencegah Konflik Sosial
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana mendapatkan mandat dari rakyat untuk memegang kekuasaan di legislatif dan eksekutif, sehingga sulit dicegah tidak terjadinya pertarungan di lapangan untuk mendapatkan dukungan rakyat.
Setiap pertarungan di lapangan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Walaupun begitu, pemilu harus dicegah agar tidak melahirkan konflik sosial karena akhirnya yang rugi dan menderita adalah rakyat.
Menurut saya, setidaknya ada 10 kiat yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial demi sukses pemilu 2024.
Pertama, penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu) serta seluruh jajarannya sampai ditingkat bawah harus adil terhadap semua partai politik calon peserta pemilu maupun peserta pemilu, calon Presiden dan calon Kepala Daerah sejak proses pendaftaran peserta pemilu, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu yaitu penghitungan hasil pemilu sampai diumumkan hasilnya oleh KPU.
Kedua, seluruh infastruktur politik yang meliputi struktur politik masyarakat/rakyat, suasana kehidupan serta supra struktur politik yaitu stuktur politik pemerintahan serta politik pemerintahan dari sekarang sudah disosialisasikan untuk mendukung dan mewujudkan pemilu yang damai, demokratis, dan jurdil (jujur dan adil).
Ketiga, semua modal sosial (Social Capital) yaitu keseluruhan sumber daya yang aktual maupun potensial yang ada di masyarakat seperti Masjid, Gereja, Pura, Ormas Keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid INDONESIA, Syarikat Islam, PERSIS, Persekutuan Gereja-Gereja, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan seluruh Ormas Pemuda untuk bersama mendukung dan mewujudkan pemilu damai, demokratis dan jurdil (jujur dan adil).
Keempat, mengajak seluruh mahasiswa, akademisi dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih, jujur dan adil dengan menjadi pengawas pemilu yang independen dan obyektif.
Kelima, mengajak pemilik media, wartawan, pegiat media sosial, youtuber serta masyarakat luas untuk berpartisipasi menyukseskan pemilu serentak 2024 dengan terus menerus menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, demokratis, tidak pakai politik uang, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Bila Indonesia tak bisa lepas dari jerat pesona tokoh individu dalam politik dan demokrasi, hasil pemilu seperti di Filipina adalah niscaya. https://t.co/eHjbpi9IxM
— Kompas.com (@kompascom) May 11, 2022
Keenam, mendesak dan mengingatkan terus-menerus supaya pemerintah dan aparat penegak hukum independen dan adil kepada semua partai politik peserta pemilu dan calon Presiden-calon Wakil Presiden, calon Gubernur-calon Wakil Gubernur, calon Bupati-calon Wakil Bupati, dan calon Walikota-calon Wakil Walikota dalam menegakkan hukum bagi para pelanggar UU Pemilu.
Ketujuh, partai politik peserta pemilu, calon Presiden-calon Wakil Presiden, calon Gubernur-calon Wakil Gubernur, calon Bupati-calon Wakil Bupati, dan calon Walikota-calon Wakil Walikota dan seluruh tim kampanyenya agar tetap memperhatikan pentingnya persatuan dan kesatuan serta pemilu yang damai, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).
Kedelapan, memperkuat ketahanan sosial dengan memberi bukti nyata dalam pengamalan lima sila dari Panca Sila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesembilan, semua isu politik, ekonomi, sosial, hukum dan keamanan dan pertahanan yang pasti mengemuka dalam pemilu 2024 agar diantisipasi dari sekarang dengan berupaya menghadirkan keadilan sosial dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan – pertahanan.
Kesepuluh, melakukan kampanye pemilu di media sosial secara terus-menerus sejak dimulai proses pendaftaran peserta pemilu dari partai politik, agar pemilu diikuti seluruh bangsa Indonesia yang sudah memenuhi syarat, dilaksanakan secara damai, semua berpartisipasi untuk mengawasi pemilu supaya demokratis, tidak ada politik uang, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pokok-pokok pikiran ini pernah disampaikan secara virtual dalam urun rembuk kajian tentang “Konflik Sosial dalam Pemilu dan Pencegahannya Untuk Menyukseskan Pemilu 2024” yang dilaksanakan pada 18 April 2022 oleh Lemhanas RI di Jakarta. Tulisan ini telah ditambahkan beberapa bagian seperti hasil survei Litbang Kompas yang dimuat pada bagian awal.
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
