Connect with us

Pada 8 Agustus 2022, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan Seminar Internasional dengan judul Democracy in Malaysia and Indonesia a Comparative Study

Pendidikan

Seminar UIC Jakarta: Demokrasi di Malaysia dan Indonesia Studi Perbandingan dalam Pemilu

Pada 8 Agustus 2022, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan Seminar Internasional dengan judul Democracy in Malaysia and Indonesia a Comparative Study.

Pada 8 Agustus 2022, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ibnu Chaldun menyelenggarakan Seminar Internasional dengan judul “Democracy in Malaysia and Indonesia a Comparative Study.”

Sebagai salah seorang pembicara, selain Prof Madya Dr. Mohd Izani Mohd Zain dari Universiti Putra Malaysia dan Mayjen TNI Kivlan Zen, M.Si, dosen Universitas Ibnu Chaldun berikut ini saya sampaikan kertas kerja (makalah) yang dikemukakan dalam seminar internasional tersebut.

Demokrasi merupakan sebuah konsep pemerintahan yang bersumber dari rakyat, yang kemudian di populerkan dengan jargon “that government of the people, by the people, for the people.”

Salah satu wujud pelaksanaan daripada demokrasi adalah pemilihan umum (general election).

Pelaksanaan pemilihan umum (Pilihan Raya Umum) di Malaysia berbeda dengan Pemilu di Indonesia. Malaysia menganut sistem distrik, sedang di Indonesia menganut sistem proporsional terbuka.

Adapun yang dimaksud sistem distrik adalah pemilihan dengan sistem distrik atau sering pula dinamakan dengan single member constituency. Dalam sistem pemilihan, satu negara dibagi dalam beberapa distrik atau daerah pemilihan dimana jumlah wakil rakyat yang dipilih jumlahnya sama dengan jumlah distrik.

Sedang sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum adalah satu negara dibagi dengan beberapa daerah pemilihan. Dalam satu daerah pemilihan, jumlah kursi yang akan diperebutkan dalam pemilihan umum lebih dari tiga wakil rakyat, tergantung besarnya jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di satu daerah pemilihan semakin banyak kursi dipertandingkan untuk dipilih.

Sebagai gambaran, jumlah kabupaten di Indonesia ada 416 dan 98 kota. Jumlah keseluruhan 514 kabupaten dan kota dan 34 provinsi. Setiap kabupaten atau kota ditetapkan misalnya 3 daerah pemilihan (Dapil). Kalau jumlah penduduk besar, maka bisa lebih dari 3 daerah pemilihan. Untuk tingkat nasional dalam pemilihan umum 2019 sebanyak 80 Daerah Pemilihan (Dapil).

Dengan ditetapkannya 3 provinsi baru di Papua, maka jumlah provinsi di Indonesia dari 34 menjadi 37 provinsi dan daerah pemilihan (Dapil) pasti bertambah.

Selain itu, dalam rangka pemilihan umum 2024, partai-partai politik sudah mendaftar di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia sebanyak 48 partai politik yaitu 40 partai politik nasional dan 8 partai politik lokal.

Untuk diketahui bahwa di Malaysia banyak juga partai politik, tetapi dalam menghadapi pemilihan umum (PRU) ke-15, partai-partai politik akan tergabung ke dalam Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH), Bersatu dan Pejuang. Keempat barisan tersebut akan bertanding di tiap distrik.

Sistem Politik Malaysia

Sistem politik di Malaysia dan Indonesia berbeda. Malaysia menganut sistem kerajaan, sedang Indonesia sistem republik.

Di Malaysia, Kepala Negara di pimpin oleh seorang raja yang dipilih secara bergilir dari raja-raja dari 9 negara bagian.

Sedangkan pemimpin pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri (PM) yang dipilih dari hasil pemilihan umum (PRU) setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (PRU) ke-14 misalnya Barisan Nasional (BN) melawan Pakatan Harapan (PH) yang dimenangkan oleh Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Akan tetapi, pemerintahan itu jatuh akibat adanya pengkhianatan beberapa anggota parlemen dengan keluar dari partai politik yang mengusungnya dalam Pemilu. Mereka membentuk koalisi baru, sehingga pemerintahan Mahathir Mohamad jatuh karena tidak lagi mendapat dukungan mayoritas di parlemen.

Akan tetapi, dalam sistem politik di Malaysia yang bersifat parlementer, yaitu barisan yang menang dalam pemilihan umum (PRU), maka calon Perdana Menteri dari barisan yang menang dalam Pemilu (PRU) akan dilantik oleh Raja.

Namun, kalau dalam perjalanan pemerintahan (kerajaan), jika ada beberapa anggota (ahli) parlemen pindah partai politik, pemerintahan yang berkuasa hasil Pemilu (PRU) kehilangan suara mayoritas di parlemen, maka pemerintahan hasil Pemilu (PRU) jatuh. Itulah yang dialami Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Contoh lain Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang dilengserkan akibat anggota parlemen dari partainya tidak lagi mendukungnya karena berbagai skandal yang dilakukan, menyebabkan dukungan mayoritas di parlemen berkurang sehingga kehilangan dukungan mayoritas di parlemen.

Masalah anggota parlemen pindah partai politik di Malaysia, telah dikeluarkan Undang-undang yang melarang anggota parlemen pindah partai politik. Hal itu untuk mencegah ambruknya pemerintahan (kerajaan) akibat anggota parlemen pindah partai politik untuk membentuk kumpulan (koalisi) baru guna memegang pemerintahan.

Dengan demikian, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Harapan kepada rakyat Malaysia khusunya kaum muda supaya menyukseskan pemilu (PRU) ke-15, dengan berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengundi calon anggota (ahli) parlemen dari kumpulan partai politik yang mempunyai calon Perdana Menteri (PM) yang diyakini boleh membawa kejayaan bangsa dan negara Malaysia di masa depan.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan republik. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dipegang oleh seorang Presiden dibantu seorang Wakil Presiden dengan masa jabatan lima tahun.

Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih dalam pemilihan umum. Tahun 2024 akan dilakukan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selain itu, akhir tahun 2024 akan dilakukan pemilihan Kepala Daerah serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memimpin Provinsi, memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin kabupaten dan memilih Walikota dan Wakil Walikota untuk memimpin Kota.

Salah satu persoalan yang dihadapi di Indonesia menyongsong pemilihan umum 2024 ialah Presidential Threshold 20%. Artinya yang boleh mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden ialah partai politik yang memperoleh 20% dalam perolehan suara secara nasional atau 20% perolehan kursi di DPR RI hasil pemilihan umum 2019.

Undang-undang tersebut telah membatasi partai-partai politik untuk bisa mencalonkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Satu-satunya partai politik yang bisa mencalonkan sendiri pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Gugatan Presidential Threshold sudah banyak sekali diajukan oleh para tokoh, lembaga swadaya, partai politik non parlemen dan sebagainya untuk dihapus menjadi non persen, tetapi semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sekarang ini partai politik parlemen yang sudah mengajukan pengurangan Presidential Threshold 7% adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun semua pesimis MK akan mengabulkan.

Tips dalam Berdemokrasi

Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Akan tetapi, Indonesia telah menetapkan bahwa sistem yang digunakan dalam mengatur bangsa dan negara adalah demokrasi.

Tips untuk mewujudkan demokrasi yang baik dan benar:

Pertama, pemilihan umum yang demokratis harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua, penegakan hukum yang berkeadilan dengan jargon Equality before the law.

Ketiga, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, secara langsung maupun tidak langsung/melalui perwakilan.

Keempat, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat/warga negara.

Kelima, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

Keenam, kebebasan warga negara menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tertulis.

Keenam tips tersebut merupakan bagianyang amat penting untuk menyatakan bahwa demokrasi diamalkan secara baik dan benar atau hanya sekedar asesoris atau lips service.

Semoga kertas kerja (makalah) singkat ini memberi pengetahuan kita tentang demokrasi di Malaysia dan Indonesia.

Jakarta, 8 Agustus 2022

Berikut foto-foto kegiatan

Baca Juga

Pendidikan

Setelah penutupan masa perkenalan mahasiswa baru Universitas Ibnu Chaldun dilanjutkan pengucapan sumpah mahasiswa dan menyalakan lilin dan membentuk formasi PPKMB UIC.

Opini

Indonesia telah memilih jalan untuk membangun Indonesia melalui jalan demokrasi. Demokrasi sejatinya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Pendidikan

Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Chaldun sore ini (21/9) menyampaikan ceramah dihadapan mahasiswa (i) baru Universitas Ibnu Chaldun.

Pendidikan

Musni Umar kembali terpilih menjadi Rektor Universitas Ibnu Chaldun periode 2022-2026.

Pendidikan

Tema Wisuda Universitas Ibnu Chaldun tahun ini adalah "Mewujudkan Kampus Merdeka Dalam Rangka Meningkatkan Akreditasi Pendidikan Universitas Ibnu Chaldun.

Pendidikan

Wisuda Sarjana Universitas Ibnu Chaldun Kamis, 8 September 2022 telah berjalan dengan lancar.

Pendidikan

Hari ini (26/8) sebelum shalat Jum'at, rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengundang mahasiswa (i) Universitas Ibnu Chaldun untuk silaturrahim.

Pendidikan

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mengemukakan bahwa sarjana ilmu komunikasi universitas Ibnu harus memiliki kemampuan adaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kemajuan...