Tidak mudah bagi rakyat jelata menghadapi dampak sosial ekonomi dan politik pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sebagaimana telah diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 menjadi 10.000 per liter, dan Solar dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini disubsidi akan alami penyesuaian,” kata Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers yang dihadiri Menteri Terkait perihal kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
“Pertalite dari Rp7.650 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 pe liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat mendampingi Jokowi.
Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
#BREAKINGNEWS
Harga BBM Resmi Naik, Pertalite jadi Rp10.000, Solar jadi Rp6.800https://t.co/rp54l318Ft— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 3, 2022
Besarnya 'Godaan' Minyak Rusia di Tengah Isu Harga BBM Naik https://t.co/OD3vFRsaqV
— CNBC Indonesia (@cnbcindonesia) August 26, 2022
Dampak Sosial BBM Bersubsidi Naik
Keputusan harga Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi naik, pasti memberi dampak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setidaknya ada lima dampak sosial setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.
Pertama, akan meningkat jumlah pengangguran di Indonesia pasca kenaikan harga BBM karena ekonomi akan mengalami penurunan terutama UMKM.
Kedua, akan meningkat jumlah orang miskin di Indonesia.
Ketiga, akan menurun daya beli masyarakat pasca Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.
Keempat, pengusaha mikro kecil menengah(UMKM) akan mengalami kembali kesulitan yang disebabkan oleh naiknya harga BBM.
Kelima, masyarakat bawah akan bertambah sulit hidupnya pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh bakal menggelar demo di gedung DPR RI pada 6 September. Simak informasinya: https://t.co/nEa8a3PhIv
— detikcom (@detikcom) September 3, 2022
Massa ojol mengancam tidak menggunakan hak pilih di Pemilu 2024 jika aspirasinya tak dikabulkan. Salah satu tuntutannya adalah soal kenaikan harga BBM. https://t.co/2auMw9lrIq
— detikcom (@detikcom) August 29, 2022
Demo BBM di Makassar, Truk Tangki Pertamina 'Disandera' Mahasiswa https://t.co/FRkLpIgcig
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 3, 2022
Menolak Kenaikan Harga BBM, IMM DKI Jakarta Siap Demo Besar-besaran! https://t.co/Pu6OXSFatD
— Keuangan News (@keuangannews_id) September 1, 2022
Dampak Ekonomi
Kenaikan harga BBM bersubsidi, dipastikan akan memberi dampak negatif bagi usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan usaha menengah.
Adapun dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain;
Pertama, semua kebutuhan primer dan sekunder akan naik harganya pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, akibat naiknya semua kebutuhan primer dan sekunder, masyarakat menengah ke bawah akan berkurang kemampuan membeli segala macam kebutuhan yang disediakan UMKM.
Ketiga, dampak pandemi Covid-19 dan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, akan semakin berat dialami oleh masyarakat bawah.
Keempat, UMKM yang sudah mulai bangkit pasca pandemi Covid-19, akan kembali mengalami kesulitan pasca kenaikan harga BBM.
Kelima, masyarakat menengah akan ikut mengalami kesulitan karena apa-apa mahal.
Untuk mengurangi dampak negatif naiknya harga BBM bersubsidi, pemerintah akan menggelontorkan semacam BLT ( Bantuan Tunai Langsung).
Presiden Joko Widodo menjanjikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 600 ribu untuk 20,6 juta penerima. Warga berharap BLT bisa tepat sasaran. https://t.co/SfOlm8Hxzj
— detikcom (@detikcom) September 3, 2022
Daftar Lokasi SPBU Vivo, Jual BBM Lebih Murah dari Pertamina https://t.co/tBTtMGXgWH
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 4, 2022
Apa Dampak Politiknya?
Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, pasti memberi dampak politik. Adapun dampak politik yang bakal terjadi antara lain:
Pertama, gejolak politik diduga bakal terjadi. HMI misalnya, sudah mulai melakukan demonstrasi. Pasca Presiden Jokowi menaikkan harga BBM akan semakin marak demonstrasi.
Kedua, suhu politik akan semakin memanas karena kenaikan harga BBM bakal dikapitalisasi sebagai isu untuk meraih dukungan publik dalam Pemilu 2024.
Ketiga, partai politik pendukung pemerintah akan menjadi bulan-bulanan dari masyarakat yang beroposi karena membiarkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sejatinya tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi. Alasannya, 1) harga BBM di dunia sudah turun, 2) pengamat ekonomi sudah membantah bahwa subsidi pemerintah terhadap BBM hanya Rp 11 triliun bukan Rp 503 triliun. 3) Ada informasi bahwa Rusia menawarkan minyak ke Indonesia dengan harga discount yang besar, mengapa tidak diambil?
Sehubungan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, diharapkan antara lain: sebaiknya mega proyek yang dibiayai oleh APBN ataupun pembangunan infrastruktur sebaiknya ditunda sementara untuk dilanjutkan setelah keadaan Indonesya normal. APBN dialokasikan untuk mencegah ambruknya ekonomi masyarakat bawah yang merupakan mayoritas dari pelaku ekonomi Indonesia.
Hasto Soal BBM: PDIP Pro Rakyat Kecil, tapi Pemerintah Sedang Sulit https://t.co/gdQP0sZK2P
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) September 2, 2022
Harga BBM Naik, PKS: Kasihan Warga, Pemerintah Lebih Mementingkan Proyek IKN dan Kereta Cepat
https://t.co/nmNKqbvWTM lewat @tribunnews | @MardaniAliSera— Fraksi PKS DPR RI (@FPKSDPRRI) September 3, 2022
Pak Jokowi, Hampir Seluruh Fraksi di DPR Tolak Harga BBM Naik https://t.co/x6T8TPwROp
— CNBC Indonesia (@cnbcindonesia) August 31, 2022
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
