Connect with us

Mahasiswa Berdemo - unsplash Rafli Firmansyah (13/7/2022)

Opini

Demokrasi Kita Ambyar: 84% Kepala Daerah Dibiayai Cukong? Walau Pintar Tapi Tidak Punya Uang, Tidak Bisa Terpilih

Indonesia telah memilih jalan untuk membangun Indonesia melalui jalan demokrasi. Demokrasi sejatinya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Indonesia telah memilih jalan untuk membangun Indonesia melalui jalan demokrasi. Demokrasi sejatinya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Abraham Lincoln mengatakan “Democracy is a rule of the people, for the people and by the people” (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.ā€)

Pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-16 itu, masih harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat supaya demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat. Oleh karena dalam praktek, pemerintahan di Indonesia lahir dari hasil pemilihan umum, tetapi belum sepenuhnya untuk rakyat dan oleh rakyat.

Menko Polhukam RI Prof Mahfud MD saat menyampaikan sambutan pada acara HUT KAHMI (17/9) malam di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, mengemukakan hasil perhitungan bahwa 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju Pilkada.

Kalau 84 % kepala daerah dibiayai oleh cukong, maka sangat sulit mewujudkan pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat.

Mahfud mulanya mempertanyakan keadaan demokrasi saat ini. Ia mengatakan jika kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja (detikNews, 18/9/2022).

Lebih lanjut Prof Mahfud MD mempertanyakan, “Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang menurut dia tidak sehat, tak sedang baik-baik saja.”

Mahfud kemudian menuturkan berdasarkan hasil perhitungan, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada. Imbasnya menurut dia, setelah terpilih, para calon kepala daerah akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.

Menko Polhukam lebih jauh mengemukakan “Itu hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM. Kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. Itu angka dari KPK,” ucap guru besar UII.

Berdasarkan hasil simulasi tersebut, Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa “Demokrasi kita nggak sehat, demokrasi jual beli. Adili 390 kasus pilkada. Kalau satu orang Rp 1 miliar dia gampang, orang mau menang pilkada, kalah saya menangkan bisa. Atau orang ini sudah menang ditelepon dimintai uang,” lanjutnya.

Politik Uang

Hasil simulasi yang dikemukakan Prof Mahfud MD menggambarkan bahwa demokrasi kita sarat dengan praktek politik uang. Pada hal politik uang tidak lain kecuali suap (sogok) yang sangat dibenci oleh agama.

Walaupun ada larangan melakukan penyogokan dalam agama, tetapi dalam dunia politik terutama di era Orde Reformasi, sangat ramai yang melakukan penyogokan dalam pemilu.

Rakyat yang masih banyak kurang pendidikan dan miskin, merupakan sasaran penyogokan.

Seorang mantan Wakil Gubernur dan mantan anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara pernah mengatakan kepada saya, berdasarkan hasil penelitian, 64% masyarakat Sulawesi Tenggara tidak mau mencoblos kalau tidak diberi uang.

Mengapa marak politik uang dan korupsi?. Jawabannya karena demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan kepala daerah, sangat mahal.

Pertama, calon kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) harus membayar partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Kalau tidak mempunyai uang, tetapi memiliki elektabilitas yang tinggi, cukong siap membiayai.

Kedua, harus membiayai kampanye. Selain harus menyiapkan dana untuk membeli partai agar bisa dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah, harus pula menyiapkan dana untuk biaya kampanye, biaya tim sukses dan biaya peralatan kampanye, dan operasional kampanye.

Ketiga, memberi sembako, uang dan uang transport kepada rakyat supaya mau menghadiri kampanye terbuka dan memilih calon kepala daerah.

Bukan saja, yang mahal biaya untuk menjadi kepala daerah, tetapi juga untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD.

Untuk mengatasi ambyarnya demokrasi, perlu dilakukan kampanye penyadaran masyarakat untuk stop sogok-menyogok dalam pemilu karena perbuatan tersebut merupakan tidak pidana korupsi dan sangat dilarang oleh agama.

Selain itu, sangat penting Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Presidential Threshold 20%, karena dalam praktek telah diikuti oleh daerah dalam pencalonan kepala daerah.

Persyaratan 20% dalam pencalonan kepala daerah merupakan sumber korupsi yang luar biasa, sebab partai politik tidak mau memberi dukungan tertulis kepada bakal calon Kepala Daerah, jika tidak membayar sejumlah uang. Sangat ironi, kalau ada bakal calon kepala daerah membayar lebih mahal, maka rekomendasi yang pernah diberikan kepada pihak lain, akan dibatalkan.

Disamping itu, hukum harus ditegakkan. Siapapun yang melakukan politik uang, harus dihukum seberat-beratnya. Akan tetapi, sangat tidak mudah mengungkap politik uang, karena pemberi dan penerima sogokan (uang, sembako dan sebagainya) tutup mulut.

Semoga tulisan ini, mengundang wacana publik untuk mencegah politik uang dan menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga

Opini

Perilaku warga yang sering menyebarkan fitnah, caci maki, adu domba dan sebagainya harus dikutuk karena melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum dan sangat bertentangan...

Pemilu

Diliput Media Asing! Bang Surya dan seluruh jajaran Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden RI.

Opini

Demo penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi di seluruh negeri. Di Jakarta hampir tiap hari terjadi demo.

Pemilu

Pada 01 Agustus 2022, hari yang amat penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia, karena dimulainya pendaftaran partai-partai politik peserta Pemilihan Umum 2024.

Opini

Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444H yang sering disebut Tahun Baru Hijriyah, saya mengajak para pemimpin Indonesia di eksekutif, legislatif dan yudikatif serta...

Pemilu

Isu politik yang bakal muncul dalam pemilu 2024, pertama, politik identitas yang bernuansa SARA serta hubungan Indonesia-China yang sangat meningkat.

Politik

Sebagai sosiolog, saya mendukung seruan BEM UI untuk membuka draft terbaru RKUHP secara transparan dalam rangka menghadirkan partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP.

Politik

Tuntutan massa aksi mahasiswa supaya kebutuhan pokok diturunkan adalah mewakili aspirasi rakyat. Media banyak memberitakan awal Ramadhan harga kebutuhan pokok sudah naik. Bahkan jauh...