Connect with us

Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno

Pemilu

MK: Menteri Jadi Capres Tidak Perlu Mundur Asal Mendapat Izin Presiden, Kerja Keras Mentri Semoga Makin Dihargai

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang dianggap melanggar asas keadilan, kepantasan dan equality before the law (persamaan di depan hukum) karena membolehkan menteri jadi capres tanpa harus mundur dari jabatannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang dianggap melanggar asas keadilan, kepantasan dan equality before the law (persamaan di depan hukum) karena membolehkan menteri jadi capres tanpa harus mundur dari jabatannya. 

Kalau mau adil siapapun mempunyai hak untuk dicalonkan dan atau mencalonkan diri menjadi presiden dan atau wakil presiden, asalkan mundur dari jabatannya. Masalah ini ramai diperbincangkan setelah MK memutuskan menteri boleh menjadi calon presiden atau calon wakil presiden tanpa harus mundur dari jabatannya asal mendapat izin dari Presiden Jokowi.

Publik ramai memperbincangkan hal tersebut, karena dirasa tidak adil menteri tidak mundur dari jabatannya, jika menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Setidaknya ada empat permasalahan mengenai masalah tersebut.

Pertama, melanggar asas keadilan. Pejabat lain harus mundur, sementara menteri tidak mundur dari jabatannya jika menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

Kedua, bisa terjadi conflict of interest. Menteri bisa menggunakan kementerian yang dipimpin. Tim Menteri bisa memobilisir dukungan serta mengkampanyekan si calon presiden atau calon wakil presiden dengan menggunakan fasilitas kementerian.

Ketiga, bisa mengganggu tugas sebagai menteri, jika seorang menteri tidak mundur dari jabatannya pada saat dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut saya lebih baik mundur sehingga bisa digantikan dengan tokoh lain yang mungkin lebih baik.

Keempat, Presiden bisa memobilir dukungan publik untuk memuluskan terpilihnya menteri sebagai putera mahkota untuk melanjutkan dan melindungi kepentingannya. Oleh karena itu, lebih baik mundur agar pemilu berjalan adil dan jujur.

Menteri Jadi Capres Tidak Perlu Mundur

Dalam UU Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 170 Ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.”

Ketua MK Anwar Usman mengabulkan permohonan tersebut. Anwar menyampaikan, menteri boleh tidak mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin maju sebagai capres maupun cawapres. Akan tetapi, mereka harus mendapat izin dari Presiden Jokowi.

Ketua Mahkamah Konstitusi mengemukakan: “Kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan Presiden dan cuti/non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.”

Masyarakat Sangat Keras Mengkritik Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang dibolehkannya menteri tidak mundur dari jabatannya menarik dibincangkan.

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi, di mana menteri tidak perlu mundur dari jabatannya jika menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan karpet merah bagi para menteri yang mayoritas ketua umum partai politik.

Kedua, para ketua umum partai politik dan pentolan partai politik seperti Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Zulkifli Hasan yang memegang jabatan sebagai menteri, Puan Maharani, Ketua DPR dan Muhaimin Iskandar Wakil Ketua DPR bisa dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa harus mundur dari jabatannya.

Ketiga, menteri BUMN Erick Thohir jika dicalonkan partai politik atau kumpulan partai politik menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, hanya perlu minta izin kepada Presiden Jokowi.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang memberi karpet merah kepada para menteri, Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI yang bersiap-siap menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, merupakan golden opportunity sekaligus tantangan karena masyarakat madani (Civil Society) sangat keras mengkritik putusan MK tersebut karena dianggap tidak mewujudkan “equality before the law.”

Tegakkan Demokrasi, Kerja Keras Mentri Semoga Makin Dihargai

Menghadapi salah satu masalah “menteri tidak perlu mundur dari jabatannya,” bagaimana menghadapinya.

Pertama, putusan MK tentang menteri yang tidak perlu mundur dari jabatannya, merupakan karpet merah bagi para menteri yang terpaksa harus diterima.

Kedua, akademisi, masyarakat Madani (Civil Society), pejuang demokrasi, ulama dan para kader partai politik harus mengawal pelaksanaan pemilu presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

Ketiga, Bawaslu harus mengawal pelaksanaan pemilu 2024 supaya berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya melaksanakan pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kelima, para pemilih harus berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan memilih calon presiden yang terbaik dari bangsa Indonesia karena rekam jejaknya yang baik, berprestasi, berdedikasi, tidak korupsi, amanah, jujur, cerdas dan adil. Tidak hanya memilih, tetapi juga ikut mengawal hasil pemilu agar tidak dilakukan kecurangan.

Keenam, TNI dan Polri harus mengawal pemilu 2024 agar berlangsung damai, aman dan memastikan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan perhitungan suara di kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota.

Akhir kata, kita harus tetap mengobarkan semangat untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Dengan banyaknya krisis kepemimpinan di negara-negara lain, ketika pemimpin negara terpilih tidak bisa bertahan lama. Kita harus menghargai kerja keras para mentri untuk serta merta membuat Indonesia semakin maju dan berjaya. Mentri-mentri yang akan nyapres tersebut merupakan harapan Indonesia di masa depan dan semoga dapat terus mengharumkan nama Indonesia di dunia Internasional.

Semoga tulisan ini menjadi bukti kita berpartisipasi aktif mendorong dan memperjuangkan pemilu presiden yang serentak pemilu legislatif yang jujur dan adil.

Baca Juga

Pemilu

Menanggapi isu reshuffle kabinet, Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem menegaskan reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan hak sepenuhnya Jokowi. Ia mengatakan tak akan mempermasalahkan kebijakan...

Pemilu

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan ibukota pemerintahan, merupakan pusat kemajuan dan pusat pemberitaan media. Kalau seorang gubernur yang cerdas memiliki visi dan misi...

Pemilu

Nasihat saya kepada para aktivis yang bergabung di partai politik dan ingin bertanding dalam pemilu 2024, jangan ragu, khawatir apalagi takut untuk bertanding karena...

Pemilu

Pasca Partai Demokrat mengumumkan dukungan resmi kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, partai Demokrat dan para tokohnya sebaiknya semakin aktif meningkatkan elektabilitas...

Opini

Dihari Ulang Tahun Ibu Megawati Soekarnoputri saya, Musni Umar telah menulis analisa Capres PDIP yang akan di umumkan Bu Mega dan manuver parpol politik...

Opini

Di sela-sela safari politik Anies Baswedan yang difasilitasi Partai Nasdem, Anies mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang tengah merayakan Tahun...

Pemilu

Nama Anies semakin populer di dalam negeri dan luar negeri. Semakin dikenal luasnya Anies Baswedan di masyarakat di dalam dan luar  negeri,  tidak terlepas dari  prestasi...

Opini

Partai Nasdem adalah partai pelopor dalam menjadikan Jokowi dua periode menjadi Presiden RI. Sejak periode pertama dan kedua, Partai Nasdem berada di garda terdepan dan...