Connect with us

KPK Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk.go.id)

Lainnya

Korupsi Semakin Merajalela: Kita Harus Berbuat Sesuatu Sekecil Apapun Untuk Selamatkan Bangsa dan Negara

Pada orde reformasi, para aktivis dan rakyat Indonesia berharap KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang dijadikan isu sentral dan senjata pamungkas untuk menjatuhkan Pak Harto dan rezimnya, sirna bersamaan dengan jatuhnya Presiden Soeharto.

Sewaktu menjadi mahasiswa, saya ikut berjuang untuk menumbangkan rezim Pak Harto. Akibatnya saya dan teman-teman aktivis dewan mahasiswa harus dipenjara tanpa melalui proses pengadilan.

Setelah rezim Orde Baru tumbang dan lahir Orde Reformasi, para aktivis dan rakyat Indonesia berharap KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang dijadikan isu sentral dan senjata pamungkas untuk menjatuhkan Pak Harto dan rezimnya, sirna bersamaan dengan jatuhnya Presiden Soeharto.

Akan tetapi kenyataannya jauh panggang dari api. KKN justru semakin merajalela.

Korupsi Meluas di Era Orde Reformasi

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan, korupsi yang terjadi saat ini jauh lebih buruk jika dibandingkan masa Orde Baru.

“Korupsi sekarang semakin meluas. Lebih meluas dari zaman Orde Baru. Saya katakan, saya tidak akan meralat pernyataan itu. Kenyatannya saja, sekarang, hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar atau apa jumlahnya. Tapi meluas,” ujarnya dalam dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada, Sabtu (5/6/2021 dikutip dari (Kompas.com, 5 Juni 2021).

Sementara itu, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK RI menyatakan bahwa kejadian operasi tangkap tangan (OTT) bukan sesuatu yang luar biasa. Alexander Marwata justru menilai bahwa orang yang terkena OTT hanya sedang apes saja.

Menurutnya, banyak pihak yang melakukan korupsi hanya mereka yang tidak tertangkap tangan karena lebih rapih dalam menyembunyikan kejahatan serta kekayaannya (Merdeka.com, 13 Desember 2022 16:29).

Pernyataan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam dan Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK membuat kita sangat prihatin, karena tujuan mahasiswa bersama rakyat menumbangkan Presiden Soeharto yang dituduh melakukan KKN adalah untuk menghabisi KKN dengan membentuk pemerintahan yang bersih tanpa KKN. Faktanya, selama 24 tahun usia Orde Reformasi, KKN semakin meluas dan merata.

Mengapa KKN Merajalela?

Dalam buku saya berjudul “Korupsi di Era Reformasi,” saya kemukakan bahwa korupsi ada 3 macam. Pertama, corruption by need. Kedua, corruption by greed. Ketiga, corruption by political interest.

Korupsi yang merajalela sekarang, dilakukan semua golongan masyarakat. Golongan pertama, mereka menerima sogok dalam  pemilu berupa sembako atau uang kontan. Mereka bisa digolongkan sebagai corruption by need (korupsi karena butuh) sekedar untuk bisa bertahan hidup. Pegawai kecil di kantor, karena gaji kecil ambil ATK untuk dijual demi mendapatkan tambahan uang. Kasus semacam ini sudah sangat berkurang karena diawasi melalui CCTV.

Golongan kedua, korupsi karena serakah (corruption by greed). Golongan ini sejatinya sudah kaya, sudah banyak harta, gaji sudah tinggi, mempunyai kedudukan, tetapi masih korupsi. Mereka korupsi bukan karena miskin, tetapi karena serakah.

Golongan ketiga, korupsi karena kepentingan politik. Mereka ingin mempertahankan kedudukan politik yang diraih, atau ingin meraih kedudukan politik yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan ambisi politik, memerlukan biaya yang besar. Untuk mewujudkannya terpaksa dilakukan korupsi.

Mengapa golongan ini melakukan korupsi?
Setidaknya ada tiga alasannya.
Pertama, biaya pemilu sangat mahal. Untuk mendapatkan uang secara cepat guna membiayai kampanye pemilu, terpaksa korupsi.

Kedua, biaya untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk calon Kepala Daerah. Rekomendasi partai politik ada harganya dan mahal.

Ketiga, untuk meraih dukungan suara dan menang dalam pemilu terpaksa melakukan politik uang.

Gerakan Perubahan Kaum Cerdik Pandai

Berkat pendidikan yang dilancarkan sejak kita merdeka 1945 sampai saat ini, telah tumbuh kaum cerdik pandai di negara kita.

Akan tetapi, mengapa banyak sekali masalah dan semakin lama semakin kusut, sehingga sulit kita menentukan dari mana kita mulai untuk membangun Indonesia.

Berbagai pendapat muncul dipermukaan. Ada yang mengatakan, kita mulai membangun ekonomi, ada yang berpendapat kita mulai membangun hukum, apa pula kita mulai membangun pendidikan.

Fakta menunjukkan bahwa Orde Baru telah membangun ekonomi dengan trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan.

Di era Orde Baru, pembangunan ekonomi telah melahirkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% dalam kurun waktu yang panjang.

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya menghadirkan segelintir orang kaya. Sementara mayoritas bangsa Indonesia masih miskin.

Untuk mengoreksi pembangunan yang tidak menghadirkan keadilan dan pemerataan, maka lahir gerakan mahasiswa 1974 (Malari) 1978 (Dewan mahasiswa) 1989 (Reformasi) yang berujung dengan runtuhnya rezim Orde Baru.

Perubahan yang terjadi, tidak menghadirkan perbaikan yang diimpikan. KKN yang dijadikan isu sentral untuk menjatuhkan Orde Baru, justru diamalkan semakin meluas dan merata.

Pertanyaannya apa yang bisa dilakukan untuk memberi kontribusi bagi perbaikan bangsa dan negara?

BSS GEL Ingin Berbuat Sesuatu

Seluruh lini dari bangsa dan negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja.

Untuk menjawab pertanyaan, apa bisa dilakukan Bambang Soeprapto School For Ethnic And Leadership di dirikan.

Tujuan lembaga ini di dirikan untuk mengabdikan diri dalam bidang pendidikan moral (etik) bagi para pemimpin dan penegak hukum.

Di sadari bahwa para para pemimpin dan penegak hukum merupakan pilar untuk membangun negara hukum yang memberi keadilan, pengayoman dan perlindungan bagi rakyat.

Dalam rangka meningkatkan karakter moral yang berisi sifat-sifat kejiwaan yang positif, akhlak mulia, dan Budi pekerti yang baik yang membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain, sehingga memiliki watak dan kepribadian yang baik, maka BSS GEL di dirikan untuk berpartisipasi meningkatkan kapasitas karakter moral para pemimpin dan penegak hukum.

Pendirian lembaga ini merupakan respon dari banyaknya masalah dalam berbangsa dan bernegara. Disadari, tidak mudah membangun dan meningkatkan karakter moral bagi para pemimpin dan penegak hukum, tetapi sekecil apapun usaha harus dilakukan untuk memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara sebagai rasa terima kepada para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Meningkatkan Karakter Moral

Para pemimpin dan penegak hukum di semua tingkatan, dalam mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 , sebaiknya kita melakukan lima hal.

Pertama, melakukan berbagai upaya peningkatan karakter moral seperti meningkatkan iman dan taqwa yang kemudian merefleksikannya dalam kehidupan dengan tidak korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kedua, para pemimpin di semua tingkatan dan para penegak hukum, sudah saatnya menjadi pemimpin dan contoh teladan yang baik bagi rakyat Indonesia.

Ketiga, para pemimpin di semua tingkatan dan para penegak hukum diharapkan bisa merefleksikan kedisiplinan yang tinggi dan menghindari perbuatan yang merugikan rakyat dan negara Indonesia.

Keempat, para pemimpin disemua tingkatan dan penegak hukum diharapkan menjadi obor penerang yang menyinari Indonesia, sehingga rakyat bisa jalan menuju tujuan kita berbangsa dan bernegara.

Kelima, para pemimpin di semua tingkatan dan dan para penegak hukum diharapkan terus mengobarkan semangat dan optimisme kepada seluruh rakyat Indonesia dalam mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023.

Baca Juga

Opini

Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia apapun upaya yang dilakukan untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan dengan menjadikannya sebagai tersangka korupsi tidak akan dipercaya publik.

Opini

Indonesia telah memilih jalan untuk membangun Indonesia melalui jalan demokrasi. Demokrasi sejatinya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Opini

Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444H yang sering disebut Tahun Baru Hijriyah, saya mengajak para pemimpin Indonesia di eksekutif, legislatif dan yudikatif serta...

Politik

Pengakuan Mahathir Mohamad bahwa pembangunan negaranya tertinggal dibandingkan Indonesia dan Vietnam disampaikan melalui cuitan akun Twitter resminya @chedetofficial.

Politik

Saya dan Ubedilah Badrun menjadi narasumber, saya menyimak pandangannya yang bermakna dan kritis, tetapi argumentasinya rasional yang jauh dari upaya mendiskreditkan siapapun. Kehebatannya menurut...

Opini

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Setidaknya ada lima alasan untuk memastikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi merampok uang negara, dampaknya merugikan...

Opini

Indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menganalisis bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja antara lain, masalah politik.

Opini

Asal ada peluang, korupsi dilakukan. Dana pembangunan masjid, dana haji, serta dana untuk percetakan Al-Quran yang dianggap sakral dikorupsi.