Connect with us

Proposal Bisnis - unsplash stilclassis

Pendidikan

Penyelesaian Kasus Hukum Di Luar Pengadilan: Proposal BSS GEL Kepada Kapolri

Bambang Soeprapto School For Good Ethics and Leadership (BSS GEL) memprakarsai pendidikan bagi para penegak hukum, dengan fokus memberikan pendidikan karakter moral.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa system hukum di dalam konstitusinya.

Walaupun konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tetapi Indonesia sampai saat ini belum menjadi bangsa dan negara yang sudah benar-benar mengamalkan dan menegakkan hukum.

Setidaknya ada tiga alasan, mengapa Indonesia sebagai negara hukum, belum menjadi negara hukum.

Pertama, rakyat Indonesia masih banyak yang kurang pendidikan. Dampaknya, pemahaman, kesadaran dan penghayatan terhadap hukum masih rendah, sehingga banyak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Kedua, rakyat Indonesia yang berpendidikan, sejak di Sekolah Dasar (SD) sampai di Perguruan Tinggi (PT) fokus pendidikan tidak ditanamkan karakter moral seperti jujur, benar, adil, disiplin, kerja keras dan taat hukum. Dampaknya, mereka yang berpendidikan masih banyak yang bermentalitas menerabas. Hukum sering diterabas demi mencapai tujuan. Kondisi demikian semakin mempersulit penegak hukum karena orang yang tidak berpendidikan dan berpendidikan, sama saja suka menerabas hukum.

Ketiga, penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) merupakan produk dari rakyat Indonesia yang tidak berpendidikan dan berpendidikan yang masih bermentalitas menerabas. Untuk memperbaiki rakyat Indonesia yang “sakit,” maka harus dimulai dari pendidikan, tetapi pendidikan yang memberi fokus pada pembentukan karakter moral dan karakter kinerja.

Akan tetapi, pendidikan semacam itu memerlukan waktu panjang. Maka untuk memperbaiki Indonesia, semua warga negara yang sudah menikmati hasil kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan, diharapkan memberi sumbangsih pada perbaikan bangsa dan negara.

Dalam rangka itu, Bambang Soeprapto School For Good Ethics and Leadership (BSS GEL) memprakarsai pendidikan bagi para penegak hukum, dengan fokus memberikan pendidikan karakter moral.

Diharapkan pasca mengikuti pendidikan, ada Polsek yang bisa menjadi pilot project percontohan, misalnya setiap pukul 10 pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya disertai wejangan dari Kapolsek sekitar 5 menit untuk mengingatkan bawahan agar menjadi pengayom, pelindung dan pengamal hukum, sehingga rakyat merasa mendapat perlindungan sebagai pencari keadilan dan kebenaran.

Realitas Dalam Hukum Kita

Sebagaimana dikemukakan bahwa para penegak hukum merupakan produk dari rakyat Indonesia yang masih “sakit.”

Oleh karena rakyatnya “sakit,” penegak hukumnya “sakit,” dan pengacaranya “sakit,” maka hukum dijadikan barang dagangan. Siapa yang kuat akan menang dalam proses hukum, sejak di polisi, jaksa dan hakim. 

Proses hukum yang panjang, memakan waktu lama dan melelahkan, tidak jarang mereka yang berperkara dijadikan sebagai ATM untuk kepentingan para oknum. Mereka yang berperkara, juga harus membayar pengacara.

Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI = mengatakan bahwa persoalan hukum di Indonesia itu berat. Sebab, menurut Mahfud, banyak mafia hukum di mana-mana. “Masalah hukum itu berat, Saudara, berat. Mafianya di mana-mana,” kata Mahfud saat gala dinner Munas KAHMI, Jumat (25/11/2022).

Persoalan hukum yang berat itu, harus ada upaya untuk mengurangi kesulitan rakyat sebagai pencari keadilan.

Bambang Soeprapto School For Good Ethics and Leadership (BSS GEL) ingin memberi kontribusi dengan menyampaikan proposal.

Proposal BSS GEL Polisi “Mediator” Penyelesaian Kasus Hukum

Berbagai instrumen telah disediakan untuk menyelesaikan sengketa yang dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Akan tetapi penyelesaian kasus pidana yang mengandung unsur perdata, dan kasus pidana murni, pada umumnya diselesaikan melalui litigasi yaitu pengadilan.

Penyelesaian kasus hukum melalui litigasi, telah menimbulkan masalah besar yang dirasa tidak adil oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Sebagai contoh, kisah nenek Asyani (63) diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan Perhutani di Desa Jatibanteng, Situbondo.

Saat menjalani persidangan ketiga pada 12 Maret, Asyani sampai-sampai duduk bersimpuh dan menangis di depan majelis hakim, memohon pengampunan. Sang pelapor Asyani, Sawin (mantri Perhutani), tertegun melihat Asyani.

Pengadilan memutus bersalah dengan menjatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu hari kurungan kepada Asyani (LBH Jakarta, 24 April 2015)

Contoh lain, seorang kakek berusia 68 tahun bernama Samirin di Sumatera Utara divonis hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari oleh Pengadilan Simalungun, Rabu (15/1/2020). 

Samirin dihukum akibat terbukti bersalah memungut sisa getah pohon karet di perkebunan milik PT Bridgestone.

Ia terbukti mengambil getah seberat 1,9 kilogram yang jika dirupiahkan sekitar Rp 17.000. Getah itu, ia akan jual kepada para pengumpul getah agar mendapatkan uang.

Namun, belum juga ia meninggalkan area kebun, seorang petugas memergokinya dan membawanya ke pos satpam. Perusahaan pun melaporkan pada kepolisian (kompas.com, 18 Januari 2020)

Sebagai perbandingan, dikemukakan kasus korupsi minyak goreng dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 20 triliun

Mereka yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20 triliun, divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu Indra Sari divonis 3 tahun penjara dan Lin Che Wei 1 tahun penjara. Sementara itu Master Parulian Tumanggor dihukum 1,5 tahun penjara. Stanley dan Pierre masing-masing mendapat 1 tahun penjara. Kelimanya juga diganjar denda Rp 100 juta. 

Dari kasus hukum yang dikemukakan di atas, Bambang Soeprapto School For Good Ethics and Leadership mengajukan proposal agar penyelesaian berbagai kasus hukum diselesaikan melalui non litigasi.

Dalam rangka penyelesaian Tindak Pidana yaitu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda, maka berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoraktif, dapat dilakukan
penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Polisi yang berada di garda terdepan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, sudah saatnya menjadi mediator dan motor penggerak penyelesaian tindak pidana, sehingga perbuatan melawan hukum diselesaikan di luar pengadilan.

Dalam penyelesaian Tindak Pidana, konsep keadilan Restoraktif harus dikedepankan. Dengan demikian penjara tidak penuh sesak seperti sekarang. Negara juga tidak besar mengeluarkan biaya untuk memberi makan mereka yang dipenjara.

Satu hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoraktif, belum diatur tentang denda yang harus dibayar oleh mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Denda sebagai PNBP dan juga kepada mereka berperan menyelesaikan perbuatan melawan hukum di luar pengadilan.

Dampaknya negara bisa menerima denda berupa dana yang besar jika Perbuatan Melawan Hukum di selesaikan di luar pengadilan berdasarkan keadilan Restoraktif. Mereka yang korban akibat perbuatan melawan hukum, mendapatkan manfaat karena tidak perlu bolak-balik ke pengadilan, dan pelaku perbuatan melawan hukum, tidak perlu ditahan dan diajukan di mega hijau sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Selain itu, penyelesaian perbuatan melawan hukum bisa cepat diselesaikan berdasarkan keadilan Restoraktif.

Dengan demikian, Polisi sebagai penyelidik, penyidik, mediator dan motor dalam penyelesaian hukum, berhak mendapatkan bagian dari denda yang dibayar pelaku Tindak Pidana, yang sah dan halal, serta tidak ada lagi yang mencoba melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Baca Juga

Covid-19

Mengawali Tahun 2023, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial dan Demokrasi telah memilih tema diskusi panel Membedah Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta 2020 yang Berlangsung di...

Pendidikan

Prof Dr. Kasim bin Mansor, Rektor Universiti Malaysia Sabah (UMS) mengemukakan bahwa dia akan mendirikan (menubuhkan) Bajau Chair di Universiti yang dipimpinnya.

Pendidikan

Bambang Soeprapto School for Good Ethics and Leadership dan sarasehan akhir tahun dengan tema Membangun Karakter Moral Penegak Hukum untuk Mewujudkan Indonesia yang Adil...

Opini

Perilaku warga yang sering menyebarkan fitnah, caci maki, adu domba dan sebagainya harus dikutuk karena melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum dan sangat bertentangan...

Pendidikan

Hari ini 25 November 2022 adalah Hari Guru Nasional. Setiap kita memperingati Hari Guru Nasional, yang teringat kepada kita adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk...

Pendidikan

Indonesia yang mayoritas Muslim memerlukan pondok pesantren sebagai tempat pendidikan putra (i) mereka untuk belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia.

Pendidikan

Pada tanggal 7-10 November saya berada di Sulawesi Tenggara untuk menjadi narasumber dalam seminar Satu Untuk Sultra yang diselenggarakan oleh Forum Sultra Bersatu yang...

DKI Jakarta

Peresmian empat gedung sekolah Net Zero 2022 dari SD Negeri Ragunan 08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022) merupakan karya yang luar biasa karena...