Buku yang berjudul “Anies Baswedan HARAPAN PERUBAHAN” yang ditulis Tamsil Linrung, dkk yang diluncurkan dengan kata sambutan Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si., Presidium Majelis Nasional Kahmi serta dibedah oleh Prof. Dr. Siti Zuhro, MA., Prof. Dr. Musni Umar, M.Si., Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, MM dan Dr. Abbas Thaha, MM, di Kahmi Center Jakarta (9/2/2023) setidaknya memuat tiga hal penting tentang Anies Baswedan:
1) Tantangan yang dialami Anies Baswedan.
2) Karakter moral & Karakter Kinerja yang ditampilkan Anies selama memimpin DKI 2017-2022.
3) Harapan perubahan yang dimimpikan yaitu hadirnya keadilan sosial.
Tantangan Yang Dihadapi Anies
Anies Baswedan menghadapi tantangan dari seluruh penjuru angin.
Adapun tantangan besar yang dihadapi Anies Baswedan dan para pendukungnya meliputi:
Pertama, isu negatif dan fitnah ke Anies, yang selalu dilontarkan oleh para buzzerp dan politisi yang kalah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017:
1) isu intoleran, radikal, teroris, politik identitas, Yaman, dan sebagainya.
2) Isu selalu diulang-ulang oleh para buzzerp dan para politisi tertentu yang menyebut Anies tidak bisa kerja, korupsi, rumah DP 0 %, OK OCE, proyek resapan air yang selalu digaungkan dengan kata “gagal.”
3) Gerakan kriminalisasi, Anies mau dipenjara
Laporan Tempo mengenai upaya kriminalisasi Anies yang meliputi:
1) Ketua KPK mendesak Satgas penyidik agar menaikkan kasus Formula E dari penyelidikan ke penyidikan dengan meningkatkan status Anies sebagai tersangka.
2) Ketua KPK akan lobi Ketua BPK agar bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan terdapat kerugian negara dalam penyelenggaran Formula E.
3) Ketua KPK dan Karyoto meminta Tim Penyidik untuk mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus formula E …
4) Menjadikan tersangka sebelum Parpol deklarasikan Anies (hlm 5-6).
Bukti lain Anies ditarget jadi tersangka, pernyataan Prof. Dr. Jaya Suprana yang dipublikasikan secara luas di media sosial khususnya Twitter yang mengatakan bahwa aaniescdia mendengar sendiri bahwa Anies harus ditangkap dan dipenjarakan. Selain itu, Fitroh, direktur penuntutan KPK mundur lantaran dipaksa mentersangkakan Anies.
Untuk membungkam agenda busuk menjegal Anies (hlm 4), yang sangat santer beritanya bahwa pasca Anies Baswedan lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022, akan ditangkap KPK dengan tuduhan korupsi Formula E.
Alhamdulillah, dua Minggu sebelum Anies Baswedan mengakhiri masa baktinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 3 Oktober 2022 Partai Nasdem melakukan Deklarasi Pencalonan Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres Nasdem 2024.
Kita apresiasi yang tinggi kepada Nasdem, karena patut diduga rencana jahat yang mau mentersangkakan Anies Baswedan tidak jadi dilakukan karena Partai Nasdem deklarasi Anies sebagai Capres 2024.
Kedua, isu penundaan Pemilu, yang berarti memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi dan anggota legislatif, yang berarti menjegal terjadinya perubahan rezim, dan otomatis menjegal peluang Anies Baswedan untuk berlaga dalam pemilu 2024.
Isu ini pernah sangat santer diberitakan karena tiga ketua umum partai politik mendukung penundaan pemilihan umum yaitu Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar, Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Oleh karena ditentang keras oleh berbagai kalangan, termasuk Megawati Sukarnoputri, ketua umum PDIP yang menegaskan “tidak ada penundaan pemilu,” maka isu penundaan pemilu kemudian redup.
Akan tetapi, belakangan ini isu penundaan pemilu kembali bergema. Ketika ada kelompok yang melakukan deklarasi yang dihadiri Presiden Jokowi, yang salah satu isi deklarasi mendukung Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya periode ketiga.
Prof Mahfud MD, Menko Polhukam memberi respon dengan mengemukakan bahwa “pemerintah tidak bisa melarang orang yang mengemukakan aspirasi untuk menunda pemilu.”
Ketiga, rekayasa Pilpres 2024. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke-6 pernah mengemukakan adanya informasi yang disampaikan kepadanya bahwa Pilpres 2024 diduga akan direkayasa hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dari kalangan “mereka.” (Hlm 33). Ketika ditanya bagaimana “Anies Baswedan” di jawab akan dijebloskan ke penjara.
Keempat, gangguan terhadap Anies di setiap daerah yang dikunjungi. Tidak ada daerah yang didatangi tanpa demo walau dalam skala kecil. Semua HP warga di daerah itu dikirimi pesan dengan isu macam-macam diantaranya Anies batal datang. Contoh lain 20 ular kobra dalam kantong dilempar di halaman belakang rumah mantan Gub. Banten Wahidin Halim menjelang kedatangan Anies untuk bersilaturahmi.
Kelima, penjegalan dan upaya menggagalkan Anies menjadi Capres 2024 dengan menggunakan instrumen hukum (hlm 38), penekanan melalui isu reshuffle, mengerahkan lembaga survei dan buzzerp untuk menyerang Partai Nasdem dan para pendukung Anies.
Karakter Moral & Karakter Kinerja Anies
Setidaknya ada 23 janji politik yang Anies tanda tangani di hadapan warga Jakarta pada saat kampanye pemilihan Gubernur 2017.
Alhamdulillah satu persatu diwujudkan oleh Anies sesuai janji politik yang ditandatangani pada saat memimpin DKI Jakarta periode 2017-2022. Tentu tidak sempurna 100%, tetapi harus diakui, Anies tampilkan karakter bermoral.
Anies berjanji kepada warga DKI Jakarta sebagai konsep pembangunan dengan mempartisipasikan warga DKI dengan konsep “kolaborasi,” kemudian dinarasikan dalam kampanye. Setelah menang dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta dibuatkan program dan masuk dalam APBD DKI lalu dilaksanakan sebagai karya.
Maka, karakter kinerja Anies sangat terukur. Amat sederhana untuk mencari hasil kinerja Anies, tinggal googling JIS, Renovasi Tim, pembangunan kampung susun Akuarium, kampung Bayam, pembangunan balap mobil listrik, DP Rumah 0%, penataan jalan di berbagai tempat seperti di jalan Cikini Raya, jalan Kemang, jalan Kramat Raya, jalur sepeda, pembangunan pedestrian, JPO yang indah dan megah. Beasiswa KJP Plus, KJMU dan KJS Plus serta integrasi transportasi massal, pembangunan taman2 yang indah, pembangunan 5 lapangan sepak bola berstandar FIFA dan sebagainya.
Harapan Rakyat Indonesia
Salah satu alasan yang dapat dikemukakan, mengapa rakyat dari berbagai kalangan dan umur, datang menghadiri silaturahmi kebangsaan yang difasilitasi Partai Nasdem yang dihadiri Anies karena Anies menghadirkan harapan.
Harapan yang dihadirkan Anies kepada rakyat Indonesia ialah perubahan. Salah satu tulisan yang menarik ialah tulisan Dr. Syahganda Nainggolan dengan sub judul “Lula Da Silva, Pelajaran Buat Anies Baswedan.”
Lula Da Silva, tokoh buruh yang menjadi Presiden Brazilia (2003-2010) yang sempat dipenjara selama 580 hari atas konspirasi orang-orang kaya dengan tuduhan korupsi (hlm 107). Dia bermimpi untuk membuat orang-orang miskin menjadi kaya.
Ideologi Lula adalah menolong orang miskin. Marc Morgan, Paris School of Economics melaporkan bahwa penghasilan orang paling miskin di Brazil naik sebesar 35% selama Lula Da Silva dan penerusnya berkuasa (Hlmn 109).
Lula dalam wawancara dengan Brazil De Fato mengklaim selama partai buruh berkuasa (2002-2014), mereka telah menciptakan 22 juta lapangan kerja baru, tingkat pengangguran 4.3% dan menaikkan upah buruh di awal pemerintahannya sebesar Rp 74% (Hlm 109).
Bagaimana Anies Baswedan? Menurut pengamatan saya sebagai sosiolog, Anies Baswedan menganut ideologi “pembebasan” dengan jargon “membesarkan yang kecil tidak mengecilkan yang besar.”
Membesarkan yang kecil yang dianut Anies Baswedan, sama dengan ideologi yang dianut oleh Lula Da Silva, Presiden Brazilia “menolong orang miskin.”
Untuk menolong yang kecil (orang miskin) Anies Baswedan dalam berbagai kesempatan selalu mengumandangkan pentingnya diwujudkan keadilan sosial. Masalah adil dan keadilan, dia sudah praktikkan selama memimpin DKI Jakarta, misalnya, upah buruh selalu ditetapkan yang tertinggi. Akan tetapi, Anies tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Presiden Brazil, karena hanya seorang Gubernur.
Menurut saya, perubahan yang ditawarkan Anies Baswedan merupakan harapan rakyat Indonesia yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek seperti keadilan dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya.
Cawapres Anies Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)
Pasca para pembedah buku menyampaikan pembahasan tentang buku Anies Baswedan HARAPAN PERUBAHAN, seorang peserta bertanya siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan?.
Menjawab pertanyaan siapa yang pantas mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres RI? Saya menjawab dengan mengemukakan sejarah dalam pemilihan langsung presiden di era Orde Reformasi.
Pertama, pemilihan presiden langsung 2004, di mana rakyat yang memenuhi syarat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilihan presiden langsung, dia berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK). JK saat itu Mustasyar (Dewan Penasehat) Nahdlatul Ulama. SBY dan JK akhirnya menang dalam pemilihan presiden tersebut dengan mengalahkan Megawati Sukanoputri yang berpasangan dengan KH. Hasyim Muzadi, ketua umum PB NU.
Periode selanjutnya, SBY sebagai petahana (incumbent) sudah merasa kuat sehingga tidak lagi perlu berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama. Dia memilih berpasangan dengan ekonomi Prof Boediono, dan berhasil memenangi pemilihan presiden langsung yang kedua tahun 2009.
Kedua, Joko Widodo (Jokowi) yang diusung oleh PDIP dalam pemilihan presiden memilih berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla, pengusaha dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), akhirnya sukses memenangi pemilihan presiden ketiga pada 2010.
Ketiga, Joko Widodo (Jokowi) kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden RI. Untuk memenangi pemilihan presiden, dia memilih berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin, Rois A’m PB Nahdlatul Ulama. Pasangan ini menang dalam pemilihan umum 2019 mengalahkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.
Belajar dari pengalaman dalam pemilihan langsung di era Orde Reformasi, banyak yang merekomendasikan kepada Anies Baswedan untuk memilih pasangannya dalam permilihan presiden 2024 dari tokoh Nahdlatul Ulama. Banyak yang merekomendasikan Anies berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Jika dianggap riskan karena kasus korupsi di DPRD Jawa Timur ada yang mengaitkan dengan Khofifah, sebab kantornya sempat digekedah oleh ok kkp pKPK dan mengambil sejumlah dokumen, maka bisa juga dipertimbangkan untuk memilih Saifullah Yusuf, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang sekarang menjadi Walikota Pasuruan. Tokoh NU ini sekarang menjadi Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama dan pernah menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di era SBY.
Berikut foto-foto kegiatan
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
