Dalam sebuah diskusi Forum Kampus Kuning Aktivis 77/78 untuk memperingati perjuangan mahasiswa 45 tahun, Jimmy Siahaan mengemukakan, persoalan yang kita hadapi adalah leadership (kepemimpinan).
Kepemimpinan (leadership) merupakan suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk “memimpin” atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi.
Kepemimpinan seseorang tidak lahir dari warisan, melainkan hasil latihan dalam memimpin suatu organisasi, mulai dari SD, SMP, hingga Perguruan Tinggi. Kepemimpinan bukanlah sifat alami atau naluriah. Ini dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman dan bimbingan ahli. Sekolah merupakan laboratorium pengkaderan seorang calon pemimpin bangsa dan negara yang sangat baik.
Mahasiswa adalah stok pemimpin masa depan. Anda memiliki kesempatan mengembangkan diri ketika kuliah, mulailah sekarang, mulailah hari ini! pic.twitter.com/RFmtImn0Ui
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) April 4, 2017
Setidaknya ada lima alasan mengapa sekolah merupakan laboratorium pengkaderan yang sangat baik.
Pertama, sekolah (SD, SMP, SMA dan Universitas) merupakan potret Indonesia yang heterogen dari segi suku, agama, ras, antar golongam (SARA). Kalau calon pemimpin bangsa dan negara pernah berorganisasi di masa pelajar, siswa dan mahasiswa, apalagi sempat dipilih menjadi ketua, maka yang bersangkutan memiliki modal dasar yang kuat untuk menjadi pemimpin yang sukses.
Kedua, telah terbiasa dipilih dan memilih secara demokratis. Di sekolah, kita belajar berdemokrasi untuk menjadi pemimpin dan dipimpin.
Ketiga, di sekolah kalau menjadi pemimpin, kita dilatih memimpin dan membimbing yang dipimpin.
Keempat, kita berlatih untuk berbicara di forum secara terstruktur dengan kata dan bahasa yang baik dan menggerakkan.
Kelima, kita juga dilatih untuk menulis, mulai dari membuat surat, membuat pidato, membuat program dan mengorganisir kegiatan untuk mewujudkan program yang sudah dicanangkan.
Oleh karena itu, seorang calon pemimpin, terutama jika ia ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau kepala daerah, memiliki potensi untuk sukses dalam memimpin jika ia sudah terlatih dan berpengalaman dalam berorganisasi sejak usia muda. Keterampilan berorganisasi dapat menjadi modal bagi orang yang ingin terjun ke dunia politik, terutama bagi mereka yang tidak memiliki banyak uang.
Indonesia dlm keadaan tdk baik2 saja. Maka, diperlukan perubahan melalui pemilu yg langsung umum bebas rahasia, demokratis, jujur & adil. Itu diperlukan utk menghindari krisis politik seperti di masa Orla dan Orba, di Miyanmar & Malaysia. Sila baca ini.https://t.co/0FVGLh98ad
— Musni Umar (@musniumar) February 13, 2023
Memimpin Negara Dengan Kolaborasi Menuju Koalisi
Mereka yang sudah terlatih dalam berorganisasi, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi (bekerjasama).
Mengapa? Karena sebuah organisasi, tidak akan jalan jika tidak berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan pimpinan sekolah dan pihak lain di luar sekolah.
Mereka yang mahir berorganisasi sejak SD, SMP, SMA dan Universitas, tidak saja memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait ataupun tidak terkait.
Presiden dan kepala daerah sangat penting memiliki kemampuan berkolaborasi dengan pihak bawahan. Bawahan jangan dianggap sebagai obyek semata atau robot yang bisa didayagunakan sesuka pemimpin, tetapi mereka diajak kolaborasi untuk memajukan bangsa dan negara serta daerah yang dipimpin.
Bawahan di pemerintahan pusat dan daerah harus dianggap sebagai human capital yang memiliki ilmu dan pengalaman. Pemimpin bisa belajar dari mereka melalui kolaborasi untuk mewujudkan kesuksesan dalam memimpin.
Selain itu, untuk memajukan bangsa dan negara serta daerah, seorang pemimpin yang mahir berorganisasi, pasti mahir berkolaborasi dengan pihak luar untuk mendorong investasi yang saling menguntungkan dan menarik para pelancong (wisatawan) dari dalam maupun luar negeri.
Kolaborasi yang amat penting dalam bidang politik adalah bekerjasama dengan berbagai pimpinan partai politik.
Dalam era di mana di berlakukan presidential threshold 20%, setiap calon presiden ataupun calon kepala daerah, mutlak memiliki kemampuan berkolaborasi dengan berbagai pimpinan partai politik.
Oleh karena, hampir semua partai politik harus berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Masalah yang dihadapi dalam berkolaborasi antara satu partai politik dengan partai politik lainnya, karena semua pimpinan partai politik di tingkat pusat mau jadi calon presiden. Begitu juga di daerah, pimpinan partai di tingkat wilayah, kabupaten dan kota, juga mau jadi kepala daerah.
Kondisi demikian, sulit kolaborasi karena semua menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Begitu pula di daerah, semua mau jadi kepala daerah.
Pada tataran tersebut, terbuka peluang bagi mantan aktivis, aktivis ormas dan tokoh independen yang mampu menggalang kolaborasi. Akan tetapi, tidak cukup hanya mampu menggalang kolaborasi, tetapi harus mempunyai rekam jejak yang hebat selama pemimpin.
Hal itulah yang dilakoni Anies Baswedan. Tidak mempunyai partai politik, tetapi mempunyai kemahiran berorganisasi, kemampuan berkolaborasi, dan rekam jejak selama memimpin DKI Jakarta, sehingga pimpinan partai politik mencalonkan yang bersangkutan untuk menjadi calon presiden RI 2024.
Sepotong pesan dalam Manifesto Nasional Demokrat itu menjadi salah satu rujukan, diingat terus, dan pegang terus. Partai Nasdem konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat kematangan berdemokrasi, bernegara, menomorsatukan kepentingan negara di atas semua. pic.twitter.com/WlwnbMzazn
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) October 3, 2022
Senang sekali dapat berkunjung sekaligus berdiskusi bersama anggota Tim Kecil Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, di DPP Partai Demokrat.#AniesBaswedan #KoalisiPerubahan #UntukIndonesia pic.twitter.com/BMeuUAjPfU
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) February 2, 2023
Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita mulai babak baru, dengan kerendahan hati dan memohon ridho serta pertolongan Allah swt, menyatakan menerima pencalonan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari PKS.#AniesBaswedan #PartaiKeadilanSejahtera #PKS #UntukIndonesia pic.twitter.com/8vcwV2qVuv
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) February 23, 2023
Alhamdulillah, minggu lalu menunaikan zakat, bersama Pak Wagub Ariza, Sekda Marullah, para Wali Kota dan Bupati di Jakarta kepada Baznas Bazis DKI.
InsyaAllah tahun ini semakin banyak kolaborasi, berlomba-lomba dalam kebaikan khususnya di Bulan Ramadan.https://t.co/iXDPu4wA0l pic.twitter.com/XQwnBfdtII
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) April 11, 2022
Setahun lalu tak mengira kami akan maju bersama @PKSejahtera & @Gerindra. Allah Maha Berencana, kita hanya jalankan saja.#PKSRakornas2017 pic.twitter.com/VJWVrHny17
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) March 6, 2017
Kecil Menjadi Besar, Lokal lalu Mendunia
Mereka yang terlatih berorganisasi, akan lebih mudah bisa diajak berkolaborasi. Akan tetapi, untuk bisa berkoalisi dalam dalam bidang politik, memerlukan kepercayaan (trust). Kepercayaan merupakan modal dasar untuk membangun koalisi.
Tanpa kepercayaan, sulit membangun kolaborasi apalagi koalisi. Untuk membangun kolaborasi dan koalisi dalam bidang politik, memerlukan waktu yang panjang.
Anies Baswedan sebagai contoh membangun kolaborasi dan koalisi dengan NasDem sejak 2010 ketika ikut serta sebagai pendiri Ormas Nasional Demokrat, kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik pada 26 Juli 2011.
Begitu juga dengan Partai Demokrat, Anies Baswedan pernah berkolaborasi dan berkoalisi dengan mengikuti konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat pada 2013-2014.
Begitu juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anies Baswedan pernah berkolaborasi dan berkoalisi dengan PKS pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, partai tersebut mendukung dan mencalonkan pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Kolaborasi dan koalisi memerlukan waktu yang panjang untuk berkembang, seperti yang dapat dilihat dari contoh kerja sama yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Proses tersebut tidak hanya memakan waktu selama satu atau dua tahun, tetapi bisa memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, kolaborasi dan koalisi tidak dapat terbentuk dengan instan dan perlu waktu yang cukup untuk tercipta. Tidak bisa tiba masa tiba akal.
Anies Baswedan mungkin tidak pernah membayangkan sebelumnya, bahwa dengan kolaborasi ikut mendirikan Ormas Nasional Demokrat dan ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat 2013-2014. Merupakan salah satu kunci terbentuknya Koalisi Perubahan.
Begitu pula dengan PKS yang ikut mendukung dan mencalonkan pasangan Anies-Sandi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kolaborasi ini terus dipelihara, dirawat, dijaga dan dikembangkan sebagai investasi politik, yang kemudian tahun 2022 dan 2023, Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan.
Sebagai sebuah partai politik, tujuan utama didirikannya adalah untuk memenangkan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah agar dapat memegang kendali pemerintahan.
Sehubungan dengan presidential threshold 20%, maka sebagaimana telah dikemukakan di atas, mantan aktivis, tokoh independen seperti Anies Baswedan dan pemimpin ormas besar di Indonesia berpeluang untuk memimpin bangsa menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah.
PT 20% tlh mengkerangkeng ketum parpol utk jadi capres, cawapres. Hny PDIP yg bs capreskan Megawati atau yg dikhndaki. Selain itu, hrs berkoalisi. Mslhnya, tiap Ketum mau capres atau cawapres agar partainya mnngkt elektbltsnya. Prabowo bs ggl capres …https://t.co/GD0ejBf8OD
— Musni Umar (@musniumar) February 12, 2023
Jika mantan aktivis, orang-orang baik yang berkualitas serta pimpinan ormas tidak mau terjun di dunia politik, maka bersiaplah untuk kesekian kalinya dikhianati dan dibohongi.
Jika kekuasaan tidak dikuasai oleh orang-orang yang terlatih dalam berorganisasi dengan moral yang baik, atau ormas-ormas besar yang memiliki dukungan massa yang besar seperti MU, Muhammadiyah dan lain-lain, ormas-ormas yang berdiri sebelum bangsa ini, maka kekuasaan politik bisa disalahgunakan. Hal ini terbukti dari sejarah bangsa ini dan dari berbagai peristiwa di seluruh dunia.
Diperlukan orang-orang yang terlatih dalam organisasi dan disiplin yang baik, serta memiliki moral dan dasar agama yang kuat. Kekuasaan politik yang merugikan ormas-ormas besar ini akan merugikan negara dan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi orang-orang yang memegang kekuasaan untuk memperhatikan kepentingan nasional dan bertindak dengan integritas dan tanggung jawab.
Last but not least, untuk memperluas jaringan, sangat penting bagi partai politik untuk membangun kolaborasi dan koalisi dengan partai politik di berbagai negara di seluruh dunia. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi meliputi negara-negara besar dan kecil. Dengan cara ini, Indonesia dapat membangun hubungan yang positif dengan negara-negara lain dan menjadi pusat peradaban dunia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mulai membangun kolaborasi di tingkat global dan memperkuat peran Indonesia dalam dunia internasional.
Karena kalau tidak dari sekarang, kapan lagi?
Di akhir kegiatan #Urban20 ini, para gubernur dan wali kota anggota U20 menyerahkan Komunike Bersama kepada Presiden @MauricioMacri. Komunike ini akan dibahas dalam pertemuan G20 mendatang.
Hasil Komunike Bersama bisa dibaca di https://t.co/gNUah1rdMX.https://t.co/5wXf7ntCFN pic.twitter.com/SChGaVzZxc
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) November 1, 2018
Menutup hari pertama U20 Mayors Summit dengan mengunjungi Kawasan Kota Tua.
Jalanan yang dulu macet oleh mobil kini menjadi plaza untuk pejalan kaki. Siapa saja bisa menikmati, tidak ada kelas, semuanya bisa merasakan #WajahBaruKota.#JakartaKotaGlobal#Urban20Indonesia pic.twitter.com/PWU55Iyz4r
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) August 31, 2022

Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
