Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut di Malaysia Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menahan Muhyiddin Yassin, Pendana Menteri Malaysia ke-8, dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi (rasuah).
Selepas Muhyiddin Yassin hadir di Kantor Pusat SPRM untuk direkam percakapannya guna melengkapi proses penyidikan (siasatan) akhir yang berkaitan dengan skandal korupsi projek Jana Wibawa dan isu yang berkaitan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, ditahan pada jam 1 tengah hari tadi di Kantor Pusat (Ibu Pejabat) oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Putrajaya.
SPRM dalam suatu pernyataan mengemukakan bahwa badan itu sudah mendapat izin dari Kantor Kejaksaan Agung (Pejabat Peguam Negara) untuk mendakwa Muhyiddin Yassin di Mahkamah Kuala Lumpur besok (10/3).
Muhyiddin, 75, yang juga Presiden BERSATU bakal menghadapi beberapa tuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ASPRM) 2009 dan Seksyen 4(1)b Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram.
Eks PM Malaysia Muhyiddin Ditangkap dan Akan Didakwa Kasus Korupsi https://t.co/1iwkguDK57
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 9, 2023
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, ditangkap aparat penegak hukum antikorupsi negaranya. Dia akan dituntut pada esok hari. https://t.co/A67AiWJR4m
— detikcom (@detikcom) March 9, 2023
Kala Anwar Ibrahim Bandingkan Kekejaman Politik RI & Malaysia https://t.co/qatHFKztPT
— CNBC Indonesia (@cnbcindonesia) January 13, 2023
Anwar Ibrahim dan Tantangan Korupsi di Malaysia
Sejak Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada Kamis, 24 November 2022 oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, mantan pemimpin oposisi itu telah menyampaikan tekadnya ke rakyat Malaysia untuk membersihkan Malaysia dari rasuah (korupsi).
Dalam berbagai kesempatan, Anwar Ibrahim selalu menekankan bahwa dia tidak mau tolakansur (berkompromi) dengan rasuah (korupsi).
Menurut mantan pemimpin oposisi Malaysia, bahwa “amalan rasuah dan penyelewengan bagaikan sudah sistemik sehingga membobrok tadbir urus kerajaan, malah mencalar imej negara.”
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu mengakibatkan Indeks Persepsi Rasuah (CPI) 2022 telah merudum ke tangga 61 jika dibandingkan tangga 29 yang kita capai 1998.
“Transparency International Malaysia menyebut asbab kemerosotan ini kerana kegagalan membendung rasuah politik,” katanya ketika pembentangan Belanjawan 2023.
Anwar Ibrahim dalam Leader Forum yang dilaksanakan di Jakarta (9/1/2023) dengan pemandu Chairul Tanjung, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan “Dia ingin membersihkan rasuah atau korupsi serta penyelewengan yang kerap terjadi di negaranya. Selain itu, dia ingin menunjukkan bahwa ada sosok Melayu, Islam, yang ikhlas membela nasib rakyat.
(cnbcindonesia.com, 9 Januari 2023).
Impian Anwar Ibrahim: Bersihkan Malaysia dari Korupsi https://t.co/OAMqJNoxH1
— CNBC Indonesia (@cnbcindonesia) January 9, 2023
Kerajaan akan terus konsisten dengan usaha memerangi rasuah. Agenda reformasi terutamanya dalam usaha mencegah rasuah tidak hanya terhad kepada penguatkuasaan. pic.twitter.com/q43SRL7Ref
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) December 9, 2022
Jawapan saya pagi tadi dalam sesi Soal Jawab Perdana Menteri (PMQ) berkaitan hutang negara dan skandal rasuah dan kewangan yang merundung negara saban tahun. #Parlimen #DewanRakyat #MalaysiaMADANI #PMQ
Video penuh: https://t.co/Vc2L07lLcm pic.twitter.com/C12z88to2n
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) February 14, 2023
Prihatin Korupsi di Indonesia
Belum tuntas kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II yang dipecat selaku ASN Ditjen Pajak setelah terbukti sembunyikan harta dan tidak patuh bayar pajak.
Akan tetapi, publik menduga keras bahwa Rafael Alun Trisambodo melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Untuk kepentingan pengusutan, rekening Rafael di berbagai bank senilai Rp500 milyar telah dibekukan.
Sementara itu, Mahfud MD, Menko Polhukam RI dan kunjungan kerja di Universitas Gajah Mada, membongkar transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang terjadi di Direktoral Jenderal Pajak dan Direktoral Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI. (tempo.co., Kamis, 9 Maret 2023 10:22 WIB).
Mahfud MD: Temuan soal transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan, bukan hoaks. https://t.co/WLUIkDx0kE
— tempo.co (@tempodotco) March 9, 2023
Rafael Alun Trisambodo disebut sudah pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana ceritanya? https://t.co/uvo0VxLGuk
— detikcom (@detikcom) March 8, 2023
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan data profil 134 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi saat bertemu di Gedung Bappenas hari ini, Kamis, (9/3/2023).
Berdasarkan tiga kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia seperti halnya di Malaysia, terjadi korupsi yang sistemik, merata dan menyeluruh.
Hanya bedanya, hukum ditegakkan di Malaysia, sehingga Perdana Menteri seperti Datuk Najib Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, SPRM-nya berani menahan mantan Perdana Menteri Para pendukung Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa tuduhan terhadap mantan Perdana Menteri Malaysia itu bermotif politik.
Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10 membantah dengan mengatakan “kasus terhadap Muhyiddin bermotif politik, dan mengatakan kepada media lokal bahwa penyelidikan dilakukan secara independen oleh lembaga antikorupsi.
“Jika Anda mengatakan semua kasus bermotif politik, lalu bagaimana kita akan menangkap orang untuk kasus korupsi besar?,” katanya seperti dikutip oleh Malay Mail, sebuah portal berita online.
Sedangkan di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani memberantas dan mencegah korupsi (rasuah).
Kalau Malaysia, Perdana Menterinya bertekad membawa negaranya menjadi negara yang bersih dari korupsi (rasuah), maka Indonesia di masa depan, pemimpinnya harus berani membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Semoga pasca pemilu serentak 2024, Indonesia bisa mengikuti jejak Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dalam membersihkan Indonesia dari korupsi.
Saya memberi penjelasan mengenai kemasukan pelaburan berkualiti tinggi baru-baru ini terutamanya dari Amazon Web Service (AWS) dan Tesla ke Malaysia. #Parlimen #DewanRakyat #MalaysiaMADANI
Video Penuh : https://t.co/5HRueDzgKl pic.twitter.com/GFpAHYAW9J
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) March 7, 2023
Pada pagi ini saya telah merasmikan Invest Malaysia (IMKL 2023) edisi ke-21 yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia Bhd dan Maybank Bhd.#MalaysiaMADANI pic.twitter.com/JZ5lu7gH7D
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) March 8, 2023
Temu Anwar merupakan program dialog anak muda bersiri dan sinonim dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim. #MalaysiaMADANI pic.twitter.com/AQczrcF90J
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) March 4, 2023
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
