Sudah hampir dua minggu sejak Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara terbakar (3/3/2023), tidak saja para buzzerp yang bersuara lantang menyerang Anies baswedan, tetapi para politisi pendukung rezim yang sedang berkuasa, bersuara keras menyalahkan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2016-2022.
Salah satu politisi pendukung rezim ialah Bambang Kusumanto, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, ikut menyalahkan Anies baswedan. Ia menyoroti soal Depo Pertamina Plumpang yang kebakaran dan menyebabkan korban jiwa bagi warga sekitar. Bambang menilai, keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah keliru (Warta Ekonomi, Senin, 13 Maret 2023, 09:17 WIB).
Pihak Kepolisian mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi total 15 jenazah dan satu kantong berisi bagian tubuh atau body part korban kebakaran depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. pic.twitter.com/uaQGrIAByZ
— detikcom (@detikcom) March 9, 2023
Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, telah berdiri sejak 1970-an. Masalah kepemilikan lahan pun kembali mencuat usai kebakaran hebat melanda Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/2) malam. https://t.co/Fb8NUG8LA0 #Infografis #CNNIndonesia pic.twitter.com/yTyElNimUw
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 15, 2023
Kontrak Politik dengan Jokowi-Ahok
Kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dimanfaatkan warga Tanah Merah untuk membuat kontrak politik dengan Jokowi-Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2012.
Hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Pada tahun 2013, Jokowi meresmikan dibentuknya RT RW di kawasan Tanah Merah. Warga yang berdomisi di kawasan itu diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dengan demikian, eksistensi warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dilegalkan dan diakui untuk mendapat hak pelayanan sosial dan segala macam,” kata Frangky Mardongan, LMK Rawabadak Selatan RW 09, kepada wartawan, Senin (6/3/2023).
Lokasi Depo Pertamina Plumpang menjadi sorotan lantaran dekat dengan pemukiman warga sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Pengamat menilai ada kesalahan kolektif dan ketidaktegasan pemerintah atas peristiwa ini. https://t.co/zg2Pc4Uiy2 #Analisis #CNNIndonesia pic.twitter.com/FECIq5wBXc
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 10, 2023
Nasdem: IMB yang Diterbitkan Anies untuk Warga di Kawasan Depo Plumpang Meneruskan Jokowi https://t.co/6r0hwlVV2O
— VivaCoid (@VIVAcoid) March 8, 2023
Anies Tindaklanjuti Pemberian IMB Plumpang
Warga Tanah Merah yang sudah dilegalkan keberadaan mereka oleh Gubernur Joko Widodo, belum bisa mendapatkan layanan publik sebelum memiliki IMB.
Sebagai terobosan untuk memberi kepedulian dan keadilan kepada warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara di kawasan Jalan Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.
Frangky selaku warga di kawasan jalan tanah Merah menuturkan, Anies sebagai Gubernur DKI menerbitkan IMB kawasan. Dia mengatakan IMB itu dikeluarkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah sebagai win win solution di lahan tersebut.
“Jadi terkait perizinan IMB ini memang di saat pemerintahan Pak Anies, itu sudah ada kita mendapat IMB. Jadi untuk kita sendiri, sesuai dengan amanat Perpres 86 yang dikeluarkan Pak Jokowi yaitu tanah-tanah seperti ini, tanah negara, tanah BUMN yang dikuasi masyarakat bisa direstribusikan kepada warga masyarakat,” ucapnya.
Frangky enggan bicara lebih jauh terkait IMB era Anies yang jadi sorotan usai kebakaran Depo Plumpang. Dia berharap warga korban yang selamat bisa segera pulih.
Dia berharap “mereka yang meninggal dunia disantuni, yang terkait rumah-rumah yang sudah hancur direnovasi dulu sebagai bukti Pertamina bertanggung jawab. Itu dulu dari kami,” ucapnya.
Sementara itu, Pengurus Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Muktar menuturkan untuk daerah Rawabadak Selatan yang diberikan IMB kawasan antara lain RW 08 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, RW 10 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, dan RW 11 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja. IMB yang diberikan yakni bukan untuk bangunan.
“IMB Sementara yang diberikan per RT kepada Kawasan, tidak pada bangunan. IMB ini adalah jalan tengah yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar rakyat di Tanah Merah bisa mendapatkan pelayanan publik seperti perbaikan jalan, air bersih, listrik dan lainnya. Selain itu, agar mereka bisa duduk setara dengan pihak yang mengklaim tanah mereka untuk negosiasi,” ujar Muktar, dalam keterangannya.
Muktar menerangkan awal mula sengketa di Tanah Merah sejak tahun 70-an. Kala itu, lanjut Muktar, Pertamina mengklaim kawasan tersebut miliknya berdasarkan surat keputusan pemerintah.
“Sementara yang tercatat sebagai HGB Pertamina adalah 14 hektar yang terbangun menjadi Depo yang awalnya hanya 3,5 Ha. Karena permasalahan tersebut, selama ini warga kesulitan mendapatkan bantuan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran, layanan air bersih dan IPAL,” tuturnya.
Semuanya Anies yang salah. Pada hal Anies merealisasikan janji politik pendahulunya yg belum sempat dilaksanakan karena nyapres. Membela dan melindungi rakyat adalah tugas negara. Seharusnya kita apresiasi Anies yg bela & lindungi rakyat. Depo minyak yg https://t.co/uPSe1qBZfO… https://t.co/aWaaTfll21
— Musni Umar (@musniumar) March 5, 2023
Pakar tata kota mengatakan sebenarnya seseorang tak bisa memiliki IMB sebelum memiliki SHM. Warga tak bisa menolak relokasi hanya karena punya IMB. https://t.co/Ow5tPrc0R1
— Kompas.com (@kompascom) March 6, 2023
Anies disalahkan atas kebakaran yang telan korban jiwa karena terbitkan IMB sementara di zona berbahaya TBBM Plumpang. Bagaimana duduk perkaranya? https://t.co/kUgsWLZGe6
— Kompas.com (@kompascom) March 8, 2023
“Melindungi Warga” sesuai pembukaan UUD 1945
Keputusan Gubernur Anies sudah tepat yaitu “melindungi warga” sesuai pembukaan UUD 1945.
Pemimpin yang baik adalah yang memberi perlindungan kepada seluruh warga negara termasuk yang miskin. Selama ini, perlindungan dan keadilan hanya diberikan kepada mereka yang kaya, sementara yang miskin dengan alasan tidak memiliki legalitas hukum di gusur seolah mereka bukan warga negara.
Kalau mau adil yang dipersoalkan kebijakannya tidak hanya Anies Baswedan, tetapi juga Joko Widodo yang memberi legalitas kepada warga Tanah Merah dengan memberi KTP dan membentuk RT RW, tetapi yang disalahkan hanya Anies Baswedan gegara ia memberikan IMB sementara, yang tujuannya agar warga yang bermukim di kawasan itu mendapatkan layanan publik seperti warga DKI Jakarta pada umumnya.
Oleh karena itu, saya mengecam keras para politisi yang hanya menyerang Anies Baswedan.
Sejatinya para politisi berterima kasih kepada Anies Baswedan yang memberi kepedulian dan keadilan terhadap warga jalan Tanah Merah yang puluhan tahun tidak mendapatkan layanan publik. Melalui kebijakan Anies Baswedan, warga di kawasan itu merasa mendapatkan keadilan.
Saya mendesak warga DKI Jakarta untuk menghukum mereka dan partai politik tempat mereka bernaung agar tidak dipilih dalam pemilu 2024. Pemberian hukuman kepada para politisi dan partai politik untuk memberi pelajaran bahwa dalam demokrasi yang berdaulat adalah rakyat. Melalui pemilu, rakyat bisa mencabut mandat yang diberikan kepada mereka dengan tidak memilih mereka dan partai politiknya.
Bahagia bersama teman-teman di Tanah Merah, Koja. 🙂 pic.twitter.com/Kd022iLgHl
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) March 16, 2017
Hilangkan kumuhnya, bukan kampungnya.
Penataan Kampung Tanah Merah
oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.#DinasPerumahan#DPRKP#CIP #CAP#PenataanKampung#JakartaUtara#KampungTanahMerah#M4JUBersamahttps://t.co/Wbl487sKt7 pic.twitter.com/XTf0zGhTfe— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) October 17, 2021
Perjalanan seru tadi di Sentra Vaksinasi Tanah Merah. Kecebur got, ganti sandal jepit. Eh, sandalnya putus. Sempat nyeker sampai dapat sepatu pinjaman 🙂
Lalu ke vaksinasi Bamus Betawi di Kemayoran. Ketemu Mpok Ache Nurseha yg baru divaksin. Ini pesannya utk semua warga Jakarta. pic.twitter.com/tPLOTL3zYn
— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) September 11, 2021
Anies mmlk rekam jejak yg hebat sbgai pmmpn pljr, siswa & mhs smpi jadi menteri & Gub. DKI. Anies bkn pmmpn cangkokan. Di sekolah pemimpin di dipilih scr demokratis. Maka, di era Anies Gub, demokrasi di DKI tumbuh subur. PDIP & PSI oposisi tdk masalahhttps://t.co/lTUMpUNtKc
— Musni Umar (@musniumar) February 28, 2023
Musni Umar adalah Sosiolog dan Warga DKI Jakarta.
