Connect with us

Bahagia bersama teman-teman di Tanah Merah, Koja (16/3/2017) - twitter aniesbaswedan

Opini

Serangan Kepada Anies Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Sebagai terobosan untuk memberi kepedulian dan keadilan kepada warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara di kawasan Jalan Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

Sudah hampir dua minggu sejak Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara terbakar (3/3/2023), tidak saja para buzzerp yang bersuara lantang menyerang Anies baswedan, tetapi para politisi pendukung rezim yang sedang berkuasa, bersuara keras menyalahkan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2016-2022.

Salah satu politisi pendukung rezim ialah Bambang Kusumanto, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta, ikut menyalahkan Anies baswedan. Ia menyoroti soal Depo Pertamina Plumpang yang kebakaran dan menyebabkan korban jiwa bagi warga sekitar. Bambang menilai, keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada warga Tanah Merah keliru (Warta Ekonomi, Senin, 13 Maret 2023, 09:17 WIB).

Kontrak Politik dengan Jokowi-Ahok

Kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dimanfaatkan warga Tanah Merah untuk membuat kontrak politik dengan Jokowi-Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2012.

Hasil pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Pada tahun 2013, Jokowi meresmikan dibentuknya RT RW di kawasan Tanah Merah. Warga yang berdomisi di kawasan itu diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dengan demikian, eksistensi warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dilegalkan dan diakui untuk mendapat hak pelayanan sosial dan segala macam,” kata Frangky Mardongan, LMK Rawabadak Selatan RW 09, kepada wartawan, Senin (6/3/2023).

Anies Tindaklanjuti Pemberian IMB Plumpang

Warga Tanah Merah yang sudah dilegalkan keberadaan mereka oleh Gubernur Joko Widodo, belum bisa mendapatkan layanan publik sebelum memiliki IMB.

Sebagai terobosan untuk memberi kepedulian dan keadilan kepada warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara di kawasan Jalan Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

Frangky selaku warga di kawasan jalan tanah Merah menuturkan, Anies sebagai Gubernur DKI menerbitkan IMB kawasan. Dia mengatakan IMB itu dikeluarkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah sebagai win win solution di lahan tersebut.

“Jadi terkait perizinan IMB ini memang di saat pemerintahan Pak Anies, itu sudah ada kita mendapat IMB. Jadi untuk kita sendiri, sesuai dengan amanat Perpres 86 yang dikeluarkan Pak Jokowi yaitu tanah-tanah seperti ini, tanah negara, tanah BUMN yang dikuasi masyarakat bisa direstribusikan kepada warga masyarakat,” ucapnya.

Frangky enggan bicara lebih jauh terkait IMB era Anies yang jadi sorotan usai kebakaran Depo Plumpang. Dia berharap warga korban yang selamat bisa segera pulih.

Dia berharap “mereka yang meninggal dunia disantuni, yang terkait rumah-rumah yang sudah hancur direnovasi dulu sebagai bukti Pertamina bertanggung jawab. Itu dulu dari kami,” ucapnya.

Sementara itu, Pengurus Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Muktar menuturkan untuk daerah Rawabadak Selatan yang diberikan IMB kawasan antara lain RW 08 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, RW 10 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja, dan RW 11 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja. IMB yang diberikan yakni bukan untuk bangunan.

“IMB Sementara yang diberikan per RT kepada Kawasan, tidak pada bangunan. IMB ini adalah jalan tengah yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar rakyat di Tanah Merah bisa mendapatkan pelayanan publik seperti perbaikan jalan, air bersih, listrik dan lainnya. Selain itu, agar mereka bisa duduk setara dengan pihak yang mengklaim tanah mereka untuk negosiasi,” ujar Muktar, dalam keterangannya.

Muktar menerangkan awal mula sengketa di Tanah Merah sejak tahun 70-an. Kala itu, lanjut Muktar, Pertamina mengklaim kawasan tersebut miliknya berdasarkan surat keputusan pemerintah.

“Sementara yang tercatat sebagai HGB Pertamina adalah 14 hektar yang terbangun menjadi Depo yang awalnya hanya 3,5 Ha. Karena permasalahan tersebut, selama ini warga kesulitan mendapatkan bantuan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran, layanan air bersih dan IPAL,” tuturnya.

“Melindungi Warga” sesuai pembukaan UUD 1945

Keputusan Gubernur Anies sudah tepat yaitu “melindungi warga” sesuai pembukaan UUD 1945.

Pemimpin yang baik adalah yang memberi perlindungan kepada seluruh warga negara termasuk yang miskin. Selama ini, perlindungan dan keadilan hanya diberikan kepada mereka yang kaya, sementara yang miskin dengan alasan tidak memiliki legalitas hukum di gusur seolah mereka bukan warga negara.

Kalau mau adil yang dipersoalkan kebijakannya tidak hanya Anies Baswedan, tetapi juga Joko Widodo yang memberi legalitas kepada warga Tanah Merah dengan memberi KTP dan membentuk RT RW, tetapi yang disalahkan hanya Anies Baswedan gegara ia memberikan IMB sementara, yang tujuannya agar warga yang bermukim di kawasan itu mendapatkan layanan publik seperti warga DKI Jakarta pada umumnya.

Oleh karena itu, saya mengecam keras para politisi yang hanya menyerang Anies Baswedan.

Sejatinya para politisi berterima kasih kepada Anies Baswedan yang memberi kepedulian dan keadilan terhadap warga jalan Tanah Merah yang puluhan tahun tidak mendapatkan layanan publik. Melalui kebijakan Anies Baswedan, warga di kawasan itu merasa mendapatkan keadilan.

Saya mendesak warga DKI Jakarta untuk menghukum mereka dan partai politik tempat mereka bernaung agar tidak dipilih dalam pemilu 2024. Pemberian hukuman kepada para politisi dan partai politik untuk memberi pelajaran bahwa dalam demokrasi yang berdaulat adalah rakyat. Melalui pemilu, rakyat bisa mencabut mandat yang diberikan kepada mereka dengan tidak memilih mereka dan partai politiknya.

Baca Juga

Opini

Saya ingin Ridho, Prananda dan terutama AHY yang merupakan anak dari presiden RI ke-6, mulai menempa diri dan menjadi standar pemimpin untuk generasi muda....

Opini

Sandi dan Erick merupakan menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sementara Ridwan Kamil adalah Gubernur Jawa Barat. Jika dilihat dari latar belakang...

Pemilu

PKS bersama Anies perlu memiliki strategi yang matang dan inovatif guna memenangkan Pemilu legislatif dan pemilu Presiden 2024 serta mempertahankan eksistensi Partai Keadilan Sejahtera...

Pemilu

Kalau berbicara koalisi perubahan, maka yang pertama harus dibahas adalah Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dipimpin Surya Paloh, karena merupakan motor penggagas dan...

Lainnya

Kita bisa ikut berkontribusi untuk membantu negara mengatasi masalah utang dan membangun kembali ekonomi yang menghadirkan pertumbuhan dan keadilan sosial.

Opini

Tiga kasus yang dikemukakan di atas, yaitu penganiyaan terhadap David, penyiksaan yang mengakibatkan dua pelajar tewas, serta dugaan korupsi yang dilakukan RAT, jika dilihat...

Lainnya

Mantan aktivis, tokoh independen seperti Anies Baswedan dan pemimpin ormas besar di Indonesia berpeluang untuk memimpin bangsa menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota...

Pemilu

Partai-partai politik pengusung Anies Baswedan mendapat berbagai macam tantangan. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi partai-partai pengusung Anies Baswedan.