Pemilu 2019

Rencana unjuk rasa atau demonstrasi yang dibungkus dengan istilah Halal Bihalal Akbar Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk nyata kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kegiatan ini diadakan untuk menyampaikan doa, selawat, zikir dan harapan kepada Ketua dan Hakim MK supaya mengadili dan memutus sengketa Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan rakyat. Kegitatan ini sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak punya pilihan kecuali memutus sengketa Pilpres 2019 dengan mendasarkan kepada keadilan substantif, keadilan yang dirasa adil oleh rakyat yang menuntut Pemilu Luber dan Jurdil. Putusan MK ini penting jika tidak ingin bangsa ini terus mengalami konflik berkepanjangan. Dugaan kecurangan selama ini ditutup rapat. Tidak ada media mainstream yang memberitakan berbagai kecurangan yang di duga keras terjadi dalam Pemilu.

Mahasiswa dan para pakar dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia tidak lagi memiliki keberanian untuk bicara kebenaran dan keadilan. Mereka lebih memilih diam ketimbang berbicara. Padahal masalah kebenaran dan keadilan adalah kepentingan semua, kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Semua harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena di dalam kebenaran dan keadilan, ada kebaikan untuk semua.

Saya tidak setuju dengan pandangan beberapa pihak bahwa tidak ada gunanya membawa kasus dugaan kecurangan Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) karena peluang menang sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali karena semua sudah di setting. Ada yang memberitahu, semua proses persidangan di MK hanya sandiwara hukum. Hasilnya sudah pasti sesuai skenario.

Para calon legislatif (caleg) di semua tingkatan yang gagal dalam pemilu, gagal meraih kursi di parlemen, banyak yang frustrasi dan stres. Sangat manusiawi, seseorang frustrasi karena gagal meraih yang diimpikan. Frustrasi ialah perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Semakin penting tujuan yang ingin dicapai, semakin besar tingkat frustrasi yang dirasakan. Frustrasi bisa menjurus ke stres.

Dampak penetapan hasil Pemilu oleh KPU tanggal 21 Mei 2019 telah menghadirkan gejolak sosial berupa demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu gejolak politik di daerah yang mewacanakan referendum di Aceh, yang dikemukakan Muzakir Manaf, mantan Wakil Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, dan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tentang referendum Aceh.

Jika MK mampu mengemban tugas mulia dengan memberi putusan yang mendasarkan keadilan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghadirkan rasa keadilan masyarakat, maka rakyat akan lega dan menerima putusan MK. Sebaliknya, kalau MK memberi putusan yang tidak berdasarkan keadilan kepada Ketuhanan YME dan tidak menghadirkan rasa keadilan masyarakat, maka rakyat tidak akan menerima putusan MK. Putusan MK semoga keadilan berdasarkan ketuhanan YME.

Dugaan kecurangan Pemilu harus dibongkar dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Membongkar dugaan kecurangan Pemilu harus didukung oleh semua kekuatan masyarakat. Tujuannya untuk menyetop Pemilu curang yang hanya menghabiskan anggaran yang sangat besar dengan hasil yang tidak diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Harapan kita, Ketua MK dan para hakim MK memberi respon dengan putusan yang menghadirkan rasa keadilan masyarakat dalam mengadili gugatan hasil Pemilu yang diduga curang.

Jika ingin menyelesaikan masalah kisruh Pemilu 2019, maka hulu yang menjadi penyebab rakyat bergerak memprotes hasil Pemilu harus dipecahkan. Mahkamah konstitusi semoga bisa hadirkan kebenaran dan keadilan pemilu 2019.

Berbagai pihak telah mendorong Prabowo Subianto, calon Presiden RI nomor urut 02 supaya melakukan rekonsiliasi dengan Joko Widodo, calon Presiden nomor urut 01. Presiden RI ke-2 BJ Habibie, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa tokoh politik terus mendorong Prabowo segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Ada tiga alasan utama pendukung Prabowo-Sandi tidak setuju Prabowo-Sandi bertemu Jokowi untuk rekonsiliasi.

Amalkan sifat jujur. Contoh lain tidak jujur ialah korupsi yang merajalela di negara kita. Dampak negatif korupsi, membuat negara kita mengalami banyak masalah. Akar masalah korupsi hanya satu, kita tidak memegang dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran. Pada hal Nabi Muhammad SAW telah menegaskan tidak boleh menyuap dan menerima suap sebab suap adalah bagian dari korupsi yang para pelakunya akan dihukum Allah.

Sejatinya tidak perlu terjadi demonstrasi dan kerusuhan, yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan menciderai ratusan orang. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan demo? Jawabannya, karena mereka menduga Pemilu yang dilaksanakan 17 April 2019 sarat dengan kecurangan.

Salah satu fenomena sosial yang amat menarik ditulis dan diketahui publik secara luas ialah hubungan rakyat dengan aparat TNI yang sangat baik. Tanggal 22-23 Mei 2019. Pada saat sahur, nampak banyak aparat TNI yang sahur bersama dengan tamu hotel. Saya diberitahu, hotel ini aman banyak aparat TNI. Saya dan para tamu merasa nyaman dan hilang rasa khawatir.

Gerakan hati nurani rakyat tuntut keadilan pemilu tercermin dari massa 22 Mei. عش كريما أو مت شهيدا "Hiduplah dengan mulia atau mati syahid". Banyak pendemo yang mengemukakan ungkapan tsb. Perjuangan mereka adalah panggilan hati nurani, yang sulit dibendung karena menuntut keadilan yang sifatnya universal.

Pengumuman Pilpres 2019 mengecewakan rakyat. Protes sosial sudah meledak dan telah terjadi diberbagai daerah. Khusus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kita amat prihatin karena sudah merenggut nyawa dan ratusan orang mengalami luka yang terpaksa dirawat di rumah sakit. Kerusuhan pasca pengumuman pilpres 2019 memprihatinkan.

Penetapan hasil Pemilu Presiden 2019 ditolak Prabowo-Sandi dan para pendukungnya. Banyak fakta yang dipublikasikan bahwa pemilihan Presiden penuh dengan kecurangan. Dampak pilpres 2019 ditambah ekonomi global, maka setidaknya Indonesia menghadapi tiga persoalan besar. Persoalan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Puasa Ramadhan yang sedang dijalani umat Islam selama satu bulan penuh, mengandung banyak hikmah yang bisa dipetik untuk mengubah hidup kita semakin jujur, semakin baik, semakin disiplin dan semakin memberi manfaat yang besar terhadap sesama umat manusia.

Membiarkan dugaan kecurangan Pemilu sangat berbahaya karena hasil Pemilu yang ditolak oleh rakyat, pada akhirnya akan menghadirkan situasi yang kita tidak inginkan. KPU sebaiknya tidak melakukan pengumuman Pemilu ditengah dugaan kecurangan Pemilu yang TSM karena membahayakan bangsa dan negara kita. Mari kita mencoba selesaikan akar masalah "dugaan kecurangan" pemilu untuk keselamatan bangsa.

Prabowo Sandi tolak hasil perhitungan suara curang. Prabowo berbicara menggebu-gebu "Kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kalau kita menyerah, berarti kita menyerah pada ketidakadilan, itu artinya, kita berkhianat kepada bangsa, negara, rakyat, itu artinya kita berkhianat kepada pendiri bangsa, kita berkhianat kepada para pejuang yang gugur demi negara ini."

Banyak pihak membungkam media mainstream Indonesia. Tidak bisa memberitakan berbagai peristiwa seperti Aksi 212, Reuni 212 dll. Membungkam media mainstream tidak ada gunanya, bahkan lebih banyak mudaratnya sebab rakyat bisa hijrah menggunakan media sosial untuk melakukan apa saja yang ingin dilakukan, bahkan hal-hal tidak sesuai dengan Demokrasi dan Pancasila.