Kahmi: Sistem Pemilu Legislatif Tertutup, Pemilu Presiden Tanpa Presidential Threshold

Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dalam sarasehan nasional yang bertema: "Demokrasi, Pemilu dan Keindonesian" di Grand Sahid Jaya Hotel (16/10/2019) menampilkan pembicara: Akbar Tandjung, Mahfud MD, Siti Zuhro, Undi Ludigdo, Komarudin Hidayat, Wawan Sobari, Moch. Nurhasim, Ferry Kurnia Rizkiyansyah serta para peserta lain. Mereka menyampaikan pentingnya dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak (pemilu legislatif dan pemilu Presiden).

Penyelenggara Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu, TNI-POLRI Ikut Pemilu

Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MP Kahmi) dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 19 September 2019 di Best Western Premier Cawang Jakarta telah membahas "Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia." Para peserta FGD menyoroti buruknya penyelenggaraan Pemilu serentak, sehingga Hamdan Zoelva mengusulkan penyelenggara Pemilu sebaiknya dilaksanakan partai politik peserta Pemilu seperti penyelenggaraan Pemilu pada awal Orde Reformasi di masa pemerintahan BJ Habibie.

Rekonsiliasi Dukungan Prabowo ke Jokowi 55-45

55% untuk kubu Jokowi dan 45% untuk kubu Prabowo merupakan proposal rekonsiliasi prabowo dengan pembagian kursi di kabinet dan pimpinan parlemen (DPR dan DPD RI) oleh Amien Rais. Tentu saja proposal Amien Rais tersebut ditolak oleh partai-partai politik pendukung Jokowi. Ada yang terang-terangan menolak, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, sebagai Presiden RI terpilih.

Pemilu Amburadul: Ubah Sistem dan Penyelenggara Pemilu

Dalam diskusi terbatas Fordis ICS KAHMI tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul. Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Demokrasi dan Pemilu Ditengah Masyarakat Permisif, Kurang Pendidikan dan Miskin

Tidak mudah memperbaiki demokrasi dan pemilu di Indonesia, sehingga harus ada gerakan dari masyarakat madani (civil society) yang dilakukan secara masif dan bersama-sama. Sebaiknya dilakukan sebagai sebuah gerakan kebudayaan. Mengukuhkan kembali peran orang tua dalam pendidikan di lingkungan keluarga untuk mengajarkan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kerendahan hati, kesabaran, ketabahan, belajar keras untuk mengubah nasib dan sebagainya.

Sidang Gugatan Prabowo-Sandi di MK Versus Sidang Kasus Jessica dan Mirna di PN Suatu Pembelajaran

Sidang yang super singkat 14 - 21 Juni 2019, dan hanya dibatasi 15 saksi, sangat sulit dan mustahil penggugat bisa membuktikan gugatan Prabowo-Sandi. Mustahil hanya bersidang lima kali dalam kasus yang amat besar dan mengundang perhatian publik yang luar biasa, bisa mengungkap dugaan kecurangan Pilpres yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif. Opini tentang sidang gugatan prabowo-sandi.

Partai Koalisi Prabowo-Sandi: Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat Sebaiknya Jadi Penyeimbang

Partai politik yang tidak berkeringat dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak akan diberi karpet merah di Koalisi Indonesia Kerja. Untuk menyelamatkan demokrasi diperlukan penyeimbang yang kuat di parlemen (DPR dan DPRD). Disinilah partai koalisi Prabowo diperlukan. Dalam sebuah negara demokrasi, pengawasan terhadap mereka yang berkuasa, merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur.

Efek Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Rakyat

Efek putusan MK terhadap rakyat setidaknya tiga hal. Pertama, rakyat menerima putusan MK karena dianggap sudah menghadirkan rasa keadilan. Kedua, rakyat menolak putusan MK karena tidak menghadirkan rasa keadilan rakyat. Dugaan saya, rakyat akan banyak berada pada posisi ini dan mereka akan melanjutkan perjuangan.

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di MK Dilindungi Undang-Undang

Rencana unjuk rasa atau demonstrasi yang dibungkus dengan istilah Halal Bihalal Akbar Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk nyata kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kegiatan ini diadakan untuk menyampaikan doa, selawat, zikir dan harapan kepada Ketua dan Hakim MK supaya mengadili dan memutus sengketa Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan rakyat. Kegitatan ini sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Putusan MK Sengketa Pilpres 2019: Semoga Hadirkan Rasa Keadilan Rakyat

Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak punya pilihan kecuali memutus sengketa Pilpres 2019 dengan mendasarkan kepada keadilan substantif, keadilan yang dirasa adil oleh rakyat yang menuntut Pemilu Luber dan Jurdil. Putusan MK ini penting jika tidak ingin bangsa ini terus mengalami konflik berkepanjangan. Dugaan kecurangan selama ini ditutup rapat. Tidak ada media mainstream yang memberitakan berbagai kecurangan yang di duga keras terjadi dalam Pemilu.

Start typing and press Enter to search