Sejak PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi yang mencalonkan Gibran, putera sulung Presiden Jokowi menjadi bakal calon Walikota Surakarta, para pakar dan pegiat media sosial sangat ramai yang membincangkannya.
Sejak awal, ketika berhembus dorongan rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pasca pemilihan umum serentak, mayoritas pendukung Prabowo Subianto tidak setuju. Sebagai pendukung Prabowo-Sandi dalam pemilu Presiden 2019, saya mencoba memahami alasan para pendukung Prabowo-Sandi menolak rekonsiliasi dan Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Prof. Dr. Yahaya Ibrahim, mantan Rektor Univ. Sultan Zainal Abidin (Unizsa) Malaysia mengemukakan bahwa dalam pilihan raya umum (pemilu) ke-14 di Malaysia tidak ada politik uang. Hal tersebut dikemukakan Prof Dr Yahaya Ibrahim dalam perbincangan di Swissbel Hotel Simatupang Jakarta Selatan (4/11/2019).
Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 merupakan paling rumit sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut merupakan Pemilu paling brutal. Indonesia melaksanakan pemilu merupakan pengejawantahan sebagai negara demokrasi.
Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa dan negara kita dalam membangun Indonesia. Salah satu instrumen demokrasi yang amat penting ialah pemilihan umum (pemilu). Melalui pemilu, rakyat mewujudkan hak demokrasinya. Dalam demokrasi, sejatinya yang berdaulat adalah rakyat.
Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dalam sarasehan nasional yang bertema: "Demokrasi, Pemilu dan Keindonesian" di Grand Sahid Jaya Hotel (16/10/2019) menampilkan pembicara: Akbar Tandjung, Mahfud MD, Siti Zuhro, Undi Ludigdo, Komarudin Hidayat, Wawan Sobari, Moch. Nurhasim, Ferry Kurnia Rizkiyansyah serta para peserta lain. Mereka menyampaikan pentingnya dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilu serentak (pemilu legislatif dan pemilu Presiden).
Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MP Kahmi) dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 19 September 2019 di Best Western Premier Cawang Jakarta telah membahas "Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia." Para peserta FGD menyoroti buruknya penyelenggaraan Pemilu serentak, sehingga Hamdan Zoelva mengusulkan penyelenggara Pemilu sebaiknya dilaksanakan partai politik peserta Pemilu seperti penyelenggaraan Pemilu pada awal Orde Reformasi di masa pemerintahan BJ Habibie.
Hari ini, Senin, 26 Agustus 2019, sebanyak 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan akronim DPRD DKI Jakarta hasil pemilihan umum 17 April 2019, dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Jakarta. Pelantikan ini menandai berakhirnya masa bakti anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, dan hadirnya anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2014.
55% untuk kubu Jokowi dan 45% untuk kubu Prabowo merupakan proposal rekonsiliasi prabowo dengan pembagian kursi di kabinet dan pimpinan parlemen (DPR dan DPD RI) oleh Amien Rais. Tentu saja proposal Amien Rais tersebut ditolak oleh partai-partai politik pendukung Jokowi. Ada yang terang-terangan menolak, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, sebagai Presiden RI terpilih.
Dalam diskusi terbatas Fordis ICS KAHMI tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul. Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.
Jokowi bertemu Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta Selatan diharapkan merupakan langkah awal terjadinya rekonsiliasi antara Prabowo dan pendukungnya dengan Presiden Jokowi dan pendukungnya. Menurut pemberitaan media, Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan mediator pertemuan Presiden Jokowi-Prabowo hari ini.
Untuk mewujudkan Pilkada dengan biaya rendah, kunci yang utama tidak ada politik uang. Politik uang sulit dibuktikan karena yang memberi uang dan menerima uang sangat tertutup (tidak terbuka). Apalagi yang memberi uang (menyogok) biasanya berlapis bisa tangan kedua atau ketiga, sehingga sulit ditelusuri.
Tidak mudah menemukan solusi untuk mewujudkan netralitas PNS/ASN. Diupayakan memberi penyadaran kepada petahana calon Presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah untuk tidak menyeret PNS/ASN dalam politik praktis karena melanggar UU.
Tidak mudah memperbaiki demokrasi dan pemilu di Indonesia, sehingga harus ada gerakan dari masyarakat madani (civil society) yang dilakukan secara masif dan bersama-sama. Sebaiknya dilakukan sebagai sebuah gerakan kebudayaan. Mengukuhkan kembali peran orang tua dalam pendidikan di lingkungan keluarga untuk mengajarkan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kerendahan hati, kesabaran, ketabahan, belajar keras untuk mengubah nasib dan sebagainya.
Sidang yang super singkat 14 - 21 Juni 2019, dan hanya dibatasi 15 saksi, sangat sulit dan mustahil penggugat bisa membuktikan gugatan Prabowo-Sandi. Mustahil hanya bersidang lima kali dalam kasus yang amat besar dan mengundang perhatian publik yang luar biasa, bisa mengungkap dugaan kecurangan Pilpres yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif. Opini tentang sidang gugatan prabowo-sandi.
Kita ucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak KH Ma'ruf Amin yang telah ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan Presiden 17 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (30 Juni 2019) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2019. Prabowo-sandi tidak hadir ketika kpu tetapkan presiden terpilih.
Ada uang, ada dukungan suara. Dukungan suara akan diberikan kepada yang memberi uang lebih besar. Itu fakta yang dikemukakan para calon legislatif (caleg) dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang bertemu dengan saya pasca Pemilu 2019. Politik uang adalah perbuatan haram dan melanggar hukum yang harus dijauhi setiap warga negara Indonesia.
Partai politik yang tidak berkeringat dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak akan diberi karpet merah di Koalisi Indonesia Kerja. Untuk menyelamatkan demokrasi diperlukan penyeimbang yang kuat di parlemen (DPR dan DPRD). Disinilah partai koalisi Prabowo diperlukan. Dalam sebuah negara demokrasi, pengawasan terhadap mereka yang berkuasa, merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur.
Prabowo mengharapkan para pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Semoga pasca putusan MK, suasana damai, tenang dan aman tetap kita jaga untuk kebaikan bersama. Moga-moga ditemukan solusi untuk membangun kembali kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.
Efek putusan MK terhadap rakyat setidaknya tiga hal. Pertama, rakyat menerima putusan MK karena dianggap sudah menghadirkan rasa keadilan. Kedua, rakyat menolak putusan MK karena tidak menghadirkan rasa keadilan rakyat. Dugaan saya, rakyat akan banyak berada pada posisi ini dan mereka akan melanjutkan perjuangan.
