Pemilu & Pilkada

Majelis Pakar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MP Kahmi) dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 19 September 2019 di Best Western Premier Cawang Jakarta telah membahas "Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia." Para peserta FGD menyoroti buruknya penyelenggaraan Pemilu serentak, sehingga Hamdan Zoelva mengusulkan penyelenggara Pemilu sebaiknya dilaksanakan partai politik peserta Pemilu seperti penyelenggaraan Pemilu pada awal Orde Reformasi di masa pemerintahan BJ Habibie.

Hari ini, Senin, 26 Agustus 2019, sebanyak 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan akronim DPRD DKI Jakarta hasil pemilihan umum 17 April 2019, dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Jakarta. Pelantikan ini menandai berakhirnya masa bakti anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, dan hadirnya anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2014.

55% untuk kubu Jokowi dan 45% untuk kubu Prabowo merupakan proposal rekonsiliasi prabowo dengan pembagian kursi di kabinet dan pimpinan parlemen (DPR dan DPD RI) oleh Amien Rais. Tentu saja proposal Amien Rais tersebut ditolak oleh partai-partai politik pendukung Jokowi. Ada yang terang-terangan menolak, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, sebagai Presiden RI terpilih.

Dalam diskusi terbatas Fordis ICS KAHMI tanggal 17 Juli 2019, para pembicara menyampaikan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak yang amat buruk, pemilu amburadul. Oleh karena itu, peserta diskusi terbatas Fordis ICS Kahmi sepakat untuk menyelamatkan demokrasi dengan mengusulkan perubahan sistem pemilu sekarang dan mengembalikan penyelenggara pemilu kepada partai-partai politik yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD.

Jokowi bertemu Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta Selatan diharapkan merupakan langkah awal terjadinya rekonsiliasi antara Prabowo dan pendukungnya dengan Presiden Jokowi dan pendukungnya. Menurut pemberitaan media, Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan mediator pertemuan Presiden Jokowi-Prabowo hari ini.

Untuk mewujudkan Pilkada dengan biaya rendah, kunci yang utama tidak ada politik uang. Politik uang sulit dibuktikan karena yang memberi uang dan menerima uang sangat tertutup (tidak terbuka). Apalagi yang memberi uang (menyogok) biasanya berlapis bisa tangan kedua atau ketiga, sehingga sulit ditelusuri.

Tidak mudah menemukan solusi untuk mewujudkan netralitas PNS/ASN. Diupayakan memberi penyadaran kepada petahana calon Presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah untuk tidak menyeret PNS/ASN dalam politik praktis karena melanggar UU.

Tidak mudah memperbaiki demokrasi dan pemilu di Indonesia, sehingga harus ada gerakan dari masyarakat madani (civil society) yang dilakukan secara masif dan bersama-sama. Sebaiknya dilakukan sebagai sebuah gerakan kebudayaan. Mengukuhkan kembali peran orang tua dalam pendidikan di lingkungan keluarga untuk mengajarkan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kerendahan hati, kesabaran, ketabahan, belajar keras untuk mengubah nasib dan sebagainya.

Sidang yang super singkat 14 - 21 Juni 2019, dan hanya dibatasi 15 saksi, sangat sulit dan mustahil penggugat bisa membuktikan gugatan Prabowo-Sandi. Mustahil hanya bersidang lima kali dalam kasus yang amat besar dan mengundang perhatian publik yang luar biasa, bisa mengungkap dugaan kecurangan Pilpres yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif. Opini tentang sidang gugatan prabowo-sandi.

Kita ucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak KH Ma'ruf Amin yang telah ditetapkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih hasil pemilihan Presiden 17 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (30 Juni 2019) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2019. Prabowo-sandi tidak hadir ketika kpu tetapkan presiden terpilih.

Ada uang, ada dukungan suara. Dukungan suara akan diberikan kepada yang memberi uang lebih besar. Itu fakta yang dikemukakan para calon legislatif (caleg) dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang bertemu dengan saya pasca Pemilu 2019. Politik uang adalah perbuatan haram dan melanggar hukum yang harus dijauhi setiap warga negara Indonesia.

Partai politik yang tidak berkeringat dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak akan diberi karpet merah di Koalisi Indonesia Kerja. Untuk menyelamatkan demokrasi diperlukan penyeimbang yang kuat di parlemen (DPR dan DPRD). Disinilah partai koalisi Prabowo diperlukan. Dalam sebuah negara demokrasi, pengawasan terhadap mereka yang berkuasa, merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur.

Prabowo mengharapkan para pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Semoga pasca putusan MK, suasana damai, tenang dan aman tetap kita jaga untuk kebaikan bersama. Moga-moga ditemukan solusi untuk membangun kembali kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia.

Efek putusan MK terhadap rakyat setidaknya tiga hal. Pertama, rakyat menerima putusan MK karena dianggap sudah menghadirkan rasa keadilan. Kedua, rakyat menolak putusan MK karena tidak menghadirkan rasa keadilan rakyat. Dugaan saya, rakyat akan banyak berada pada posisi ini dan mereka akan melanjutkan perjuangan.

Rencana unjuk rasa atau demonstrasi yang dibungkus dengan istilah Halal Bihalal Akbar Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk nyata kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kegiatan ini diadakan untuk menyampaikan doa, selawat, zikir dan harapan kepada Ketua dan Hakim MK supaya mengadili dan memutus sengketa Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan rakyat. Kegitatan ini sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak punya pilihan kecuali memutus sengketa Pilpres 2019 dengan mendasarkan kepada keadilan substantif, keadilan yang dirasa adil oleh rakyat yang menuntut Pemilu Luber dan Jurdil. Putusan MK ini penting jika tidak ingin bangsa ini terus mengalami konflik berkepanjangan. Dugaan kecurangan selama ini ditutup rapat. Tidak ada media mainstream yang memberitakan berbagai kecurangan yang di duga keras terjadi dalam Pemilu.

Mahasiswa dan para pakar dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia tidak lagi memiliki keberanian untuk bicara kebenaran dan keadilan. Mereka lebih memilih diam ketimbang berbicara. Padahal masalah kebenaran dan keadilan adalah kepentingan semua, kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Tidak peduli pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi. Semua harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena di dalam kebenaran dan keadilan, ada kebaikan untuk semua.

Saya tidak setuju dengan pandangan beberapa pihak bahwa tidak ada gunanya membawa kasus dugaan kecurangan Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) karena peluang menang sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali karena semua sudah di setting. Ada yang memberitahu, semua proses persidangan di MK hanya sandiwara hukum. Hasilnya sudah pasti sesuai skenario.

Para calon legislatif (caleg) di semua tingkatan yang gagal dalam pemilu, gagal meraih kursi di parlemen, banyak yang frustrasi dan stres. Sangat manusiawi, seseorang frustrasi karena gagal meraih yang diimpikan. Frustrasi ialah perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Semakin penting tujuan yang ingin dicapai, semakin besar tingkat frustrasi yang dirasakan. Frustrasi bisa menjurus ke stres.

Dampak penetapan hasil Pemilu oleh KPU tanggal 21 Mei 2019 telah menghadirkan gejolak sosial berupa demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu gejolak politik di daerah yang mewacanakan referendum di Aceh, yang dikemukakan Muzakir Manaf, mantan Wakil Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, dan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tentang referendum Aceh.